25 C
Banyuwangi
Tuesday, November 29, 2022

DPRD Desak Percepatan Evaluasi Alih Fungsi Lahan di Kalibaru

RADAR BANYUWANGI – Sementara itu, DPRD Banyuwangi terus mengawal korban banjir di Desa Kalibaru Wetan. Percepatan relokasi permukiman mendapat perhatian serius kalangan wakil rakyat. Terkait hasil hearing banjir Kalibaru, Wakil Ketua DPRD Ruliyono menyampaikan sejumlah poin rekomendasi, Senin (21/11).

Dalam dengar pendapat sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa 80 persen penyebab banjir Kalibaru akibat alih fungsi di perkebunan setempat. Ruliyono mengatakan, pemerintah daerah cukup maksimal dalam melaksanakan penanganan darurat kebencanaan. Namun, upaya tersebut belum dilakukan secara sistemik, terintegrasi, dan holistik. ”Sehingga, belum dapat memberikan jawaban terhadap tantangan ancaman bencana banjir secara cepat, tanggap, dan progresif,” tegasnya.

Ada delapan poin penting yang direkomendasikan DPRD terkait banjir Kalibaru. Meliputi kebijakan darurat progresif dalam hal relokasi atau normalisasi aliran sungai dan perbaikan infrastruktur. ”Karena curah hujan masih tinggi sangat berpotensi menimbulkan bencana susulan sehingga perlu adanya pengadaan dasar kedaruratan,” katanya.

Baca Juga :  Prabowo Wira-Wiri ke Banyuwangi, Ada Apa?

Sesuai dengan hasil hearing, terdapat dua perkebunan swasta yang tidak memiliki izin alih komoditas. Namun, telah melakukan panen selama dua tahun. ”Perkebunan swasta PT Glenmore dan PT Glen Nevis agar diberikan punishment dan wajib mengembalikan kepada ketentuan perizinan semula yakni tanaman keras (kopi, karet, kakao, dan sejenisnya),” tegasnya.

Untuk Perkebunan PTPN XII khususnya PT Perkebunan Jatirono, Kalikempit, dan Kalisepanjang wajib mengembalikan kebijakan tanaman keras. Sedangkan terhadap anak perusahaan PTPN XII atau pun kebun swasta yang berada di wilayah Bumi Blambangan agar dilakukan evaluasi ulang terkait perizinan.

Selanjutnya, pihak Perhutani diminta melakukan  penajaman koordinasi, khususnya Administratur Banyuwangi Barat. ”Memetakan kembali area penyangga banjir dan longsor, melakukan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap lahan di area Perhutani. Misalnya, pada lahan yang bekerja sama dengan masyarakat yang terdapat kewajiban pemeliharaan tanaman tegakan,” jelasnya.

Baca Juga :  Pakar Bicara Pemicu Banjir Kalibaru; Dulu Agroforesti, Kini Berganti Tebu

Ruliyono berharap bupati tidak memberi izin alih komoditas tanaman, khususnya pada PT perkebunan swasta di seluruh wilayah Banyuwangi. ”Agar ada evaluasi dan kajian ulang terhadap kebijakan perizinan alih komoditas ke tanaman tebu yang ternyata berakibat pada menurunnya secara masif hamparan tanaman keras,” harapnya.

Ruli melanjutkan, Bupati Banyuwangi diminta melakukan monitoring terhadap kewajiban Corporate Socal Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. ”Bupati melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapa) dimohon melakukan evaluasi terhadap kewajiban CSR perusahaan sebagaimana ketentuan regulasi. Memastikan keberadaan perusahaan memberikan manfaat dan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya. (cw4/aif/c1)

RADAR BANYUWANGI – Sementara itu, DPRD Banyuwangi terus mengawal korban banjir di Desa Kalibaru Wetan. Percepatan relokasi permukiman mendapat perhatian serius kalangan wakil rakyat. Terkait hasil hearing banjir Kalibaru, Wakil Ketua DPRD Ruliyono menyampaikan sejumlah poin rekomendasi, Senin (21/11).

Dalam dengar pendapat sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa 80 persen penyebab banjir Kalibaru akibat alih fungsi di perkebunan setempat. Ruliyono mengatakan, pemerintah daerah cukup maksimal dalam melaksanakan penanganan darurat kebencanaan. Namun, upaya tersebut belum dilakukan secara sistemik, terintegrasi, dan holistik. ”Sehingga, belum dapat memberikan jawaban terhadap tantangan ancaman bencana banjir secara cepat, tanggap, dan progresif,” tegasnya.

Ada delapan poin penting yang direkomendasikan DPRD terkait banjir Kalibaru. Meliputi kebijakan darurat progresif dalam hal relokasi atau normalisasi aliran sungai dan perbaikan infrastruktur. ”Karena curah hujan masih tinggi sangat berpotensi menimbulkan bencana susulan sehingga perlu adanya pengadaan dasar kedaruratan,” katanya.

Baca Juga :  Berkunjung ke Banyuwangi, Norwegia Dukung Pengelolaan Sampah Terpadu

Sesuai dengan hasil hearing, terdapat dua perkebunan swasta yang tidak memiliki izin alih komoditas. Namun, telah melakukan panen selama dua tahun. ”Perkebunan swasta PT Glenmore dan PT Glen Nevis agar diberikan punishment dan wajib mengembalikan kepada ketentuan perizinan semula yakni tanaman keras (kopi, karet, kakao, dan sejenisnya),” tegasnya.

Untuk Perkebunan PTPN XII khususnya PT Perkebunan Jatirono, Kalikempit, dan Kalisepanjang wajib mengembalikan kebijakan tanaman keras. Sedangkan terhadap anak perusahaan PTPN XII atau pun kebun swasta yang berada di wilayah Bumi Blambangan agar dilakukan evaluasi ulang terkait perizinan.

Selanjutnya, pihak Perhutani diminta melakukan  penajaman koordinasi, khususnya Administratur Banyuwangi Barat. ”Memetakan kembali area penyangga banjir dan longsor, melakukan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap lahan di area Perhutani. Misalnya, pada lahan yang bekerja sama dengan masyarakat yang terdapat kewajiban pemeliharaan tanaman tegakan,” jelasnya.

Baca Juga :  Prabowo Wira-Wiri ke Banyuwangi, Ada Apa?

Ruliyono berharap bupati tidak memberi izin alih komoditas tanaman, khususnya pada PT perkebunan swasta di seluruh wilayah Banyuwangi. ”Agar ada evaluasi dan kajian ulang terhadap kebijakan perizinan alih komoditas ke tanaman tebu yang ternyata berakibat pada menurunnya secara masif hamparan tanaman keras,” harapnya.

Ruli melanjutkan, Bupati Banyuwangi diminta melakukan monitoring terhadap kewajiban Corporate Socal Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. ”Bupati melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapa) dimohon melakukan evaluasi terhadap kewajiban CSR perusahaan sebagaimana ketentuan regulasi. Memastikan keberadaan perusahaan memberikan manfaat dan dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya. (cw4/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/