alexametrics
26.3 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Nasdem Setuju Perombakan Dapil dengan Syarat …

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – ”Bola panas” berkaitan wacana perombakan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tingkat Banyuwangi terus menggelinding. Yang terbaru, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Banyuwangi angkat suara menyikapi wacana tersebut.

Ketua DPD Nasdem Banyuwangi Supriyadi Karima Saiful dengan tegas mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap independen dalam persoalan penentuan dapil tersebut. Dia mengingatkan agar lembaga penyelenggara pemilu mengacu pada regulasi yang ada, yakni undang-undang (UU) tentang pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berlaku.

Supriyadi mengatakan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa penentuan dapil merupakan wewenang KPU atas persetujuan DPR. ”Hal ini merupakan rangkaian tahapan pra-pemilu yang tentunya butuh kajian mendalam, jadi tidak asal utak-atik,” ujar pimpinan parpol peraih lima kursi DPRD Banyuwangi hasil Pemilu 2019 tersebut kemarin (21/7).

Menurut Supriyadi, jika dirasa pemecahan dapil belum memenuhi syarat, maka KPU harus menentukan dapil pada Pemilu 2024 berdasar dapil pada pemilu sebelumnya. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan ada enam unsur yang menjadi pijakan yuridis formal dalam persoalan pemecahan dapil. Yakni, unsur kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, prinsip proporsionalitas (perimbangan antara jumlah penduduk), integralitas wilayah, jarak keterjangkauan akses dan geografis, serta kesinambungan.

Baca Juga :  Airlangga: Investor dan Otoritas Bursa Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Supriyadi menyatakan, DPD Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem (BAHU) bersama pengurus DPD Nasdem dan anggota Fraksi Nasdem telah menggelar Focus Group Discussion (FGD). FGD dimaksud menghasilkan beberapa rekomendasi terhadap KPU.

Rekomendasi pertama, kata Supriyadi, KPU harus tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Termasuk dalam persoalan pemecahan dapil. Menurut dia, perubahan dapil bisa dilakukan bila ada penambahan penduduk yang signifikan sehingga melebihi batas maksimal 12 kursi, pengurangan jumlah penduduk hingga kurang batas minimal tiga kursi, dan bencana alam. Bila tidak ada permasalahan-permasalahan tersebut, maka KPU sesuai prinsip kesinambungan, jumlah dapil di Banyuwangi harus berdasar pemilu terakhir yakni Pemilu 2019 (tetap 5 dapil).

Kedua, KPU sebagai lembaga khusus yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan sistem kepemiluan, harus patuh kepada UU dan PKPU. Jika dirasa perlu menanggapi wacana pemecahan dapil, maka diharapkan melaksanakan mekanisme dan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. ”Terhadap perubahan dapil wajib memperhatikan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 jo SK KPU No 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 dan dilakukan Uji Publik agar kajian tersebut konstitusional dan tidak mengedepankan kepentingan-kepentingan tertentu saja yang terkesan dipaksakan. Di mana hari ini (kemarin) belum masuk tahapan untuk membahas perubahan dapil. KPU tidak boleh terseret kepentingan mana pun,” tegasnya.

Baca Juga :  Jumlah DPT Banyuwangi Menyusut 2.358 Orang

Pada prinsipnya, imbuh Supriyadi, Partai Nasdem siap untuk semua perubahan kebijakan dalam sistem kepemiluan, khususnya terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya pemecahan dapil, termasuk pemecahan dari 5 dapil menjadi 7 atau 12 dapil. ”Namun, Nasdem menegaskan hal itu harus dilakukan secara fair, jujur dan konstitusional,” imbuhnya.

Supriyadi menambahkan, seyogianya Bawaslu dan KPU melakukan kajian dengan pemerintah daerah, parpol, dan hearing publik sebagai tahapan untuk dilakukan perubahan dapil. ”Maka, kami mengingatkan kepada semua pihak bahwa perubahan dapil mengacu pula pada pasal 191 UU No 7 Tahun 2017,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, penetapan jumlah kursi dewan dan penetapan dapil menjadi salah satu tahap penting persiapan pemilu yang wajib dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mengacu Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, tahap penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (dapil) dijadwalkan berlangsung pada 14 Oktober hingga 9 Februari 2023 mendatang.

Nah, menyongsong tahap penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Banyuwangi sudah mengirim surat resmi ke KPU Banyuwangi. Melalui surat tersebut, PD mengusulkan Banyuwangi dibagi menjadi 8 dapil. (sgt/aif/c1)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – ”Bola panas” berkaitan wacana perombakan daerah pemilihan (dapil) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tingkat Banyuwangi terus menggelinding. Yang terbaru, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Banyuwangi angkat suara menyikapi wacana tersebut.

Ketua DPD Nasdem Banyuwangi Supriyadi Karima Saiful dengan tegas mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap independen dalam persoalan penentuan dapil tersebut. Dia mengingatkan agar lembaga penyelenggara pemilu mengacu pada regulasi yang ada, yakni undang-undang (UU) tentang pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berlaku.

Supriyadi mengatakan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa penentuan dapil merupakan wewenang KPU atas persetujuan DPR. ”Hal ini merupakan rangkaian tahapan pra-pemilu yang tentunya butuh kajian mendalam, jadi tidak asal utak-atik,” ujar pimpinan parpol peraih lima kursi DPRD Banyuwangi hasil Pemilu 2019 tersebut kemarin (21/7).

Menurut Supriyadi, jika dirasa pemecahan dapil belum memenuhi syarat, maka KPU harus menentukan dapil pada Pemilu 2024 berdasar dapil pada pemilu sebelumnya. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan ada enam unsur yang menjadi pijakan yuridis formal dalam persoalan pemecahan dapil. Yakni, unsur kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, prinsip proporsionalitas (perimbangan antara jumlah penduduk), integralitas wilayah, jarak keterjangkauan akses dan geografis, serta kesinambungan.

Baca Juga :  Belajar Ngaji dari Bu Fat, Ikuti Jalan Politik Bung Karno

Supriyadi menyatakan, DPD Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem (BAHU) bersama pengurus DPD Nasdem dan anggota Fraksi Nasdem telah menggelar Focus Group Discussion (FGD). FGD dimaksud menghasilkan beberapa rekomendasi terhadap KPU.

Rekomendasi pertama, kata Supriyadi, KPU harus tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Termasuk dalam persoalan pemecahan dapil. Menurut dia, perubahan dapil bisa dilakukan bila ada penambahan penduduk yang signifikan sehingga melebihi batas maksimal 12 kursi, pengurangan jumlah penduduk hingga kurang batas minimal tiga kursi, dan bencana alam. Bila tidak ada permasalahan-permasalahan tersebut, maka KPU sesuai prinsip kesinambungan, jumlah dapil di Banyuwangi harus berdasar pemilu terakhir yakni Pemilu 2019 (tetap 5 dapil).

Kedua, KPU sebagai lembaga khusus yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan sistem kepemiluan, harus patuh kepada UU dan PKPU. Jika dirasa perlu menanggapi wacana pemecahan dapil, maka diharapkan melaksanakan mekanisme dan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. ”Terhadap perubahan dapil wajib memperhatikan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 jo SK KPU No 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 dan dilakukan Uji Publik agar kajian tersebut konstitusional dan tidak mengedepankan kepentingan-kepentingan tertentu saja yang terkesan dipaksakan. Di mana hari ini (kemarin) belum masuk tahapan untuk membahas perubahan dapil. KPU tidak boleh terseret kepentingan mana pun,” tegasnya.

Baca Juga :  Airlangga: Investor dan Otoritas Bursa Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Pada prinsipnya, imbuh Supriyadi, Partai Nasdem siap untuk semua perubahan kebijakan dalam sistem kepemiluan, khususnya terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya pemecahan dapil, termasuk pemecahan dari 5 dapil menjadi 7 atau 12 dapil. ”Namun, Nasdem menegaskan hal itu harus dilakukan secara fair, jujur dan konstitusional,” imbuhnya.

Supriyadi menambahkan, seyogianya Bawaslu dan KPU melakukan kajian dengan pemerintah daerah, parpol, dan hearing publik sebagai tahapan untuk dilakukan perubahan dapil. ”Maka, kami mengingatkan kepada semua pihak bahwa perubahan dapil mengacu pula pada pasal 191 UU No 7 Tahun 2017,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, penetapan jumlah kursi dewan dan penetapan dapil menjadi salah satu tahap penting persiapan pemilu yang wajib dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mengacu Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, tahap penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (dapil) dijadwalkan berlangsung pada 14 Oktober hingga 9 Februari 2023 mendatang.

Nah, menyongsong tahap penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Banyuwangi sudah mengirim surat resmi ke KPU Banyuwangi. Melalui surat tersebut, PD mengusulkan Banyuwangi dibagi menjadi 8 dapil. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/