alexametrics
27.7 C
Banyuwangi
Saturday, July 2, 2022

Dewan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2021

RADAR BANYUWANGI – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi 2021 mencapai garis finis kemarin (21/6). Setelah melalui serangkaian rapat paripurna plus rapat-rapat maraton antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dewan secara bulat menyetujui rancangan produk hukum tertinggi daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi perda.

Pengambilan keputusan dewan dilakukan melalui forum rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi dua wakil ketua dewan, yakni Ruliyono dan Michael Edy Hariyanto. Sedangkan dari unsur eksekutif, hadir Bupati Ipuk Fiestiandani, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono, serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Banyuwangi.

Sebelum memberikan persetujuan, dewan membeber laporan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Banggar dan TAPD. Wakil Ketua DPRD Ruliyono yang didapuk membacakan laporan menyatakan bahwa dalam proses pembahasan LPj APBD 2021, Banggar telah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada TAPD. Di antaranya berkaitan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai masih kurang optimal, pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) yang direalisasikan di akhir tahun, serta sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang dinilai masih cukup besar.

”Pertanyaan Banggar tersebut telah direspons secara positif oleh TAPD. Secara umum, semua pertanyaan Banggar telah dijawab oleh TAPD dengan penjelasan rinci dan lengkap disertai regulasi yang mengaturnya,” ujarnya.

Tak sekadar menyampaikan pertanyaan, Ruliyono menyebut bahwa Banggar juga memberikan saran dan masukan kepada TAPD. Di antaranya optimalisasi penarikan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari retribusi daerah, memaksimalkan penagihan atas piutang tahun sebelumnya, dan optimalisasi pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan perolehan PAD. Selain itu, dewan juga memberikan saran peningkatan belanja modal, khususnya belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan lantaran fasilitas publik tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

Saran Banggar yang lain, imbuh Ruliyono, ke depan TAPD harus lebih cermat dalam melakukan evaluasi terhadap rencana kerja anggaran dari setiap SKPD sehingga program dan kegiatan tersebut betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. ”Juga harus ada terobosan inovasi, khususnya untuk pelayanan umum dengan pemanfaatan teknologi informasi (TI). Sehingga mempermudah masyarakat,” kata dia.

Usai pembacaan laporan hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara lantas meminta persetujuan secara lisan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna kemarin. Hasilnya, semua wakil rakyat menyatakan setuju raperda LPj APBD 2021 tersebut disahkan menjadi perda.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan, secara pribadi dan atas nama eksekutif pihaknya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan. ”Eksekutif memberikan apresiasi secara tulus atas kerja sama dan koordinasi yang terjalin secara harmonis sehingga pembahasan raperda tentang LPj APBD 2021 dapat dijadwalkan dan secara substansi dapat memenuhi target yang diharapkan,” ujarnya.

Ipuk menambahkan, meskipun telah mendapat persetujuan dewan, namun raperda tersebut masih memerlukan evaluasi dari Gubernur Jatim. ”Selanjutnya, setelah dilakukan evaluasi, maka rekomendasi atas hasil evaluasi raperda tersebut diakomodasikan untuk segera ditetapkan dan diundangkan menjadi perda,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

RADAR BANYUWANGI – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi 2021 mencapai garis finis kemarin (21/6). Setelah melalui serangkaian rapat paripurna plus rapat-rapat maraton antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dewan secara bulat menyetujui rancangan produk hukum tertinggi daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi perda.

Pengambilan keputusan dewan dilakukan melalui forum rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi dua wakil ketua dewan, yakni Ruliyono dan Michael Edy Hariyanto. Sedangkan dari unsur eksekutif, hadir Bupati Ipuk Fiestiandani, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono, serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Banyuwangi.

Sebelum memberikan persetujuan, dewan membeber laporan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Banggar dan TAPD. Wakil Ketua DPRD Ruliyono yang didapuk membacakan laporan menyatakan bahwa dalam proses pembahasan LPj APBD 2021, Banggar telah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada TAPD. Di antaranya berkaitan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai masih kurang optimal, pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) yang direalisasikan di akhir tahun, serta sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang dinilai masih cukup besar.

”Pertanyaan Banggar tersebut telah direspons secara positif oleh TAPD. Secara umum, semua pertanyaan Banggar telah dijawab oleh TAPD dengan penjelasan rinci dan lengkap disertai regulasi yang mengaturnya,” ujarnya.

Tak sekadar menyampaikan pertanyaan, Ruliyono menyebut bahwa Banggar juga memberikan saran dan masukan kepada TAPD. Di antaranya optimalisasi penarikan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari retribusi daerah, memaksimalkan penagihan atas piutang tahun sebelumnya, dan optimalisasi pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan perolehan PAD. Selain itu, dewan juga memberikan saran peningkatan belanja modal, khususnya belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan lantaran fasilitas publik tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

Saran Banggar yang lain, imbuh Ruliyono, ke depan TAPD harus lebih cermat dalam melakukan evaluasi terhadap rencana kerja anggaran dari setiap SKPD sehingga program dan kegiatan tersebut betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. ”Juga harus ada terobosan inovasi, khususnya untuk pelayanan umum dengan pemanfaatan teknologi informasi (TI). Sehingga mempermudah masyarakat,” kata dia.

Usai pembacaan laporan hasil pembahasan antara Banggar dan TAPD, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara lantas meminta persetujuan secara lisan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna kemarin. Hasilnya, semua wakil rakyat menyatakan setuju raperda LPj APBD 2021 tersebut disahkan menjadi perda.

Sementara itu, Bupati Ipuk mengatakan, secara pribadi dan atas nama eksekutif pihaknya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan. ”Eksekutif memberikan apresiasi secara tulus atas kerja sama dan koordinasi yang terjalin secara harmonis sehingga pembahasan raperda tentang LPj APBD 2021 dapat dijadwalkan dan secara substansi dapat memenuhi target yang diharapkan,” ujarnya.

Ipuk menambahkan, meskipun telah mendapat persetujuan dewan, namun raperda tersebut masih memerlukan evaluasi dari Gubernur Jatim. ”Selanjutnya, setelah dilakukan evaluasi, maka rekomendasi atas hasil evaluasi raperda tersebut diakomodasikan untuk segera ditetapkan dan diundangkan menjadi perda,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/