alexametrics
24 C
Banyuwangi
Monday, August 8, 2022

Sering Ditanyakan, Perda Syariah Masih Tunggu Juknis

BANYUWANGI – Ketua Komisi III (Bidang Anggaran dan Keuangan)DPRD Khusnan Abadi mengaku sudah sering kali menanyakan pada eksekutif soal pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2015. Dalam beberapa kali rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga sempat disinggung soal rencana realisasi pendirian BPR Syariah, namun belum mendapat jawaban yang pas.

Dalam beberapa kali kesempatan, kata Khusnan, eksekutif hanya memberikan jawaban masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) di atas. ”Eksekutif mengaku takut salah jika melaksanakan Perda 3 Tahun 2015 tanpa ada juknis dan juklak di atasnya,” kata Khusnan.

Baca Juga :  Semua Kantor Desa/Kecamatan Kini Bisa Layani Gandrung JKN

Setelah pengesahan Perda No 3 Tahun 2015 disamukhkan, Komisi III sudah beberapa kali membahas dalam internal komisi. Untuk selanjutnya, Komisi III akan membahas bersama anggota komisi soal terkatung-katungnya pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2015 itu.

Jika anggota Komisi III sepakat, lanjut Khusnan, pihaknya akan mengundang eksekutif untuk meminta penjelasan soal kapan realisasi pendirian BPR Syariah itu. Sebab, rencana pendirian itu sebenarnya sudah siap dilaksanakan karena sudah memiliki payung hukum dalam bentuk perda.

Selain itu, modal yang akan digunakan untuk mendirikan BPR Syariah itu sudah memiliki payung hukum dalam bentuk perda penyertaan modal pihak ketiga. ”Modal dasar yang ditetapkan perda sebesar Rp 32 miliar,” sebut Khusnan.

Mantan ketua Pansus Perda BPR DPRD, Ahmad Munib Syafaat menambahkan, modal dasar yang ditetapkan dalam Perda No 3 Tahun 2015, memang Rp 32 miliar. Namun dalam pembahasan perda itu, modal awal yang akan disetor Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 2 miliar saja.

Baca Juga :  Bekali SDM Anggota, PNPM Gandeng Stikom

Saat konsultasi dengan OJK, kata Gus Munib, sempat disarankan agar menambah modal awal menjadi Rp 8 miliar. Namun pihak eksekutif hanya akan menyetor modal awal Rp 2 miliar saja.

Selain mengatur soal modal dasar dan komposisi saham, ungkap Gus Munib, Perda No 3 Tahun 2015 juga mengatur pengangkatan dewan komisaris dan dewan direksi. Selain, perda juga mengatur komposisi dewan pengawas syariah. ”Dewan pengawas syariah paling sedikit dua orang dan paling banyak 3 orang,” katanya.(afi/c1)   

BANYUWANGI – Ketua Komisi III (Bidang Anggaran dan Keuangan)DPRD Khusnan Abadi mengaku sudah sering kali menanyakan pada eksekutif soal pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2015. Dalam beberapa kali rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga sempat disinggung soal rencana realisasi pendirian BPR Syariah, namun belum mendapat jawaban yang pas.

Dalam beberapa kali kesempatan, kata Khusnan, eksekutif hanya memberikan jawaban masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) di atas. ”Eksekutif mengaku takut salah jika melaksanakan Perda 3 Tahun 2015 tanpa ada juknis dan juklak di atasnya,” kata Khusnan.

Baca Juga :  Webinar Sekolah Ramah Anak di Masa Covid-19

Setelah pengesahan Perda No 3 Tahun 2015 disamukhkan, Komisi III sudah beberapa kali membahas dalam internal komisi. Untuk selanjutnya, Komisi III akan membahas bersama anggota komisi soal terkatung-katungnya pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2015 itu.

Jika anggota Komisi III sepakat, lanjut Khusnan, pihaknya akan mengundang eksekutif untuk meminta penjelasan soal kapan realisasi pendirian BPR Syariah itu. Sebab, rencana pendirian itu sebenarnya sudah siap dilaksanakan karena sudah memiliki payung hukum dalam bentuk perda.

Selain itu, modal yang akan digunakan untuk mendirikan BPR Syariah itu sudah memiliki payung hukum dalam bentuk perda penyertaan modal pihak ketiga. ”Modal dasar yang ditetapkan perda sebesar Rp 32 miliar,” sebut Khusnan.

Mantan ketua Pansus Perda BPR DPRD, Ahmad Munib Syafaat menambahkan, modal dasar yang ditetapkan dalam Perda No 3 Tahun 2015, memang Rp 32 miliar. Namun dalam pembahasan perda itu, modal awal yang akan disetor Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 2 miliar saja.

Baca Juga :  Bekali SDM Anggota, PNPM Gandeng Stikom

Saat konsultasi dengan OJK, kata Gus Munib, sempat disarankan agar menambah modal awal menjadi Rp 8 miliar. Namun pihak eksekutif hanya akan menyetor modal awal Rp 2 miliar saja.

Selain mengatur soal modal dasar dan komposisi saham, ungkap Gus Munib, Perda No 3 Tahun 2015 juga mengatur pengangkatan dewan komisaris dan dewan direksi. Selain, perda juga mengatur komposisi dewan pengawas syariah. ”Dewan pengawas syariah paling sedikit dua orang dan paling banyak 3 orang,” katanya.(afi/c1)   

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/