alexametrics
25.4 C
Banyuwangi
Tuesday, August 9, 2022

Pendirian BPR Syariah Tunggu Penilaian OJK

Rencana Pemkab Banyuwangi mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang keuangan, hingga kini belum juga terwujud. Pendirian BUMD baru yang diberi nama PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015.

————-

Perda Nomor 3 Tahun 2015 itu menjadi payung hukum pendirian BPR Syariah milik Pemkab Banyuwangi. Perda itu sudah ditetapkan pada 1 Juni 2015 dan telah diundangkan pada lembaran daerah Nomor 4 dengan Nomor registrasi 134-3/2015 pada 23 September 2015.

Hampir tiga tahun berlalu setelah perda tersebut ditetapkan, tapi belum juga dilaksanakan.  PT BPR Syariah yang direncanakan itu merupakan BUMD milik Pemkab Banyuwangi yang akan melakukan usaha bidang perbankan berdasar prinsip keuangan syariah. Salah satu tujuan mendirikan BPR Syariah adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan Banyuwangi lebih cepat.

Dengan pendirian BPR Syariah itu, maka akses permodalan rakyat Banyuwangi akan semakin luas, utamanya para pelaku UMKM. Sebagai payung hukum pendirian BPR Syariah, Perda 3 Tahun 2015 juga mengatur jenis usaha yang akan dijalankan.

Dalam perda itu pula diatur modal dasar pendirian BPR Syariah.  Modal yang sepakati antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam perda itu sebesar Rp 32 miliar sebagai modal dasar. Modal dasar itu terbagi atas 32 ribu lembar saham, masing-masing lebar saham itu bernilai nominal sebesar Rp 1 juta.

Sedangkan komposisi kepemilikan saham terdiri dari Pemkab Banyuwangi sebanyak 99 persen lembar saham. Sedangkan kepemilikan satu persen lembar saham diserahkan kepada pihak ketiga.

Baca Juga :  Ketua Dewan Ketok Palu, Jadwal Kegiatan DPRD Situbondo Resmi Berubah

Mantan ketua Pansus Perda pendirian BPR Syariah DPRD Ahmad Munib Syafaat ikut menyesalkan belum dilaksanakannya Perda No 3 Tahun 2015 itu. Mestinya, kata politisi yang akrab disapa Gus Munib, setelah perda itu disahkan, eksekutif sesegera mungkin melaksanakan Perda No 3 Tahun 2015. ”Kita mendorong agar eksekutif melaksanakan perda Nomor 3 Tahun 2015 agar manfaatnya bisa segera dirasakan rakyat Banyuwangi,” harap Gus Munib.

Gus Munib mengatakan, idealnya, eksekutif memiliki perencanaan yang terukur sebelum menyerahkan draf raperda pada DPRD. Perencanaan itu penting agar perda yang diajukan ke DPRD bisa langsung dilaksanakan setelah dilakukan pengesahan.

Setelah raperda itu disahkan, kata Gus Munib, sejatinya eksekutif langsung mempersiapkan perangkat, komponen sumber daya manusia (SDM) yang akan melaksanakan perda itu. Setelah itu siap, baru eksekutif menyerahkan draf raperda penyertaan modal pada pihak ketiga yang akan digunakan sebagai modal pendirian BPR Syariah.

Dalam pembahasan perda pendirian BPR Syariah, ungkap salah satu pengasuh Ponpes Darussalam Blok Agung itu, memang tidak dibahas target pendirian atau pelaksanaan perda itu kapan. Walau tidak dibahas, tapi harus ada kepastian waktu pelaksanaan perda itu agar tidak hanya jadi dokumen daerah yang tidak memberikan manfaat apa-apa kepada rakyat . ”Kita berharap eksekutif untuk segera melaksanakan perda itu,” harapnya lagi.

Sementara itu, eksekutif  mengaku sedang menyiapkan semua kebutuhan pelaksanaan Perda Nomor  3 Tahun 2015 atau pendirian BPR Syariah. ”Kita sedang melaksanakan proses perencanaan pendirian BPR Syariah dan koordinasi dengan OJK Jember,” ungkap Kabag Perekonomian Pemkab Banyuwangi Heni Sugiharti.

Baca Juga :  Bahas KUA-PPAS, Dewan Tekankan Penanganan Covid-19

Lalu kapan launching pendirian BPR Syariah? Heni belum bisa memastikan. Sebab, hingga saat ini pendirian BPR Syariah belum memiliki izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ”Kita belum mengajukan permohonan izin prinsip pada OJK,” ujar Heni.

Heni menjelaskan, untuk mengajukan permohonan izin prinsip, harus didahului dengan rekrutmen dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah. Sementara BPR Syariah belum melakukan rekrutmen dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas. ”Kalau direksi sudah lengkap, baru bisa mengajukan izin prinsip,” katanya.

Meski belum mengajukan permohonan izin prinsip, kata Heni, pihaknya tetap melakukan koordinasi untuk mempersiapkan semua kebutuhan pengajuan izin prinsip. Terus kapan melakukan rekrutmen dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas? Heni juga belum bisa memastikan. ”Sekarang OJK Jember sedang melaksanakan proses penilaian pada semua lembaga jasa keuangan di Banyuwangi,” jelasnya.

Karena itu, kata Heni, rekrutmen dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas masih menunggu selesainya proses penilaian pada LJK itu. Hasil penilaian akan jadi rekomendasi apakah BPR Syariah itu masih prospektif atau tidak untuk didirikan di Banyuwangi.

Jika hasil penilaian OJK masih prospektif, lanjut Heni, maka Pemkab Banyuwangi secepatnya akan melakukan rekrutmen dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas. ”Tahapan lainnya akan dilakukan setelah selesai melakukan rekrutmen direksi,” tambahnya.

Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2015, dewan komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Sedangkan dewan direksi berjumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang juga.  (afi/c1)       

Rencana Pemkab Banyuwangi mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang keuangan, hingga kini belum juga terwujud. Pendirian BUMD baru yang diberi nama PT Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015.

————-

Perda Nomor 3 Tahun 2015 itu menjadi payung hukum pendirian BPR Syariah milik Pemkab Banyuwangi. Perda itu sudah ditetapkan pada 1 Juni 2015 dan telah diundangkan pada lembaran daerah Nomor 4 dengan Nomor registrasi 134-3/2015 pada 23 September 2015.

Hampir tiga tahun berlalu setelah perda tersebut ditetapkan, tapi belum juga dilaksanakan.  PT BPR Syariah yang direncanakan itu merupakan BUMD milik Pemkab Banyuwangi yang akan melakukan usaha bidang perbankan berdasar prinsip keuangan syariah. Salah satu tujuan mendirikan BPR Syariah adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan Banyuwangi lebih cepat.

Dengan pendirian BPR Syariah itu, maka akses permodalan rakyat Banyuwangi akan semakin luas, utamanya para pelaku UMKM. Sebagai payung hukum pendirian BPR Syariah, Perda 3 Tahun 2015 juga mengatur jenis usaha yang akan dijalankan.

Dalam perda itu pula diatur modal dasar pendirian BPR Syariah.  Modal yang sepakati antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam perda itu sebesar Rp 32 miliar sebagai modal dasar. Modal dasar itu terbagi atas 32 ribu lembar saham, masing-masing lebar saham itu bernilai nominal sebesar Rp 1 juta.

Sedangkan komposisi kepemilikan saham terdiri dari Pemkab Banyuwangi sebanyak 99 persen lembar saham. Sedangkan kepemilikan satu persen lembar saham diserahkan kepada pihak ketiga.

Baca Juga :  Bahas KUA-PPAS, Dewan Tekankan Penanganan Covid-19

Mantan ketua Pansus Perda pendirian BPR Syariah DPRD Ahmad Munib Syafaat ikut menyesalkan belum dilaksanakannya Perda No 3 Tahun 2015 itu. Mestinya, kata politisi yang akrab disapa Gus Munib, setelah perda itu disahkan, eksekutif sesegera mungkin melaksanakan Perda No 3 Tahun 2015. ”Kita mendorong agar eksekutif melaksanakan perda Nomor 3 Tahun 2015 agar manfaatnya bisa segera dirasakan rakyat Banyuwangi,” harap Gus Munib.

Gus Munib mengatakan, idealnya, eksekutif memiliki perencanaan yang terukur sebelum menyerahkan draf raperda pada DPRD. Perencanaan itu penting agar perda yang diajukan ke DPRD bisa langsung dilaksanakan setelah dilakukan pengesahan.

Setelah raperda itu disahkan, kata Gus Munib, sejatinya eksekutif langsung mempersiapkan perangkat, komponen sumber daya manusia (SDM) yang akan melaksanakan perda itu. Setelah itu siap, baru eksekutif menyerahkan draf raperda penyertaan modal pada pihak ketiga yang akan digunakan sebagai modal pendirian BPR Syariah.

Dalam pembahasan perda pendirian BPR Syariah, ungkap salah satu pengasuh Ponpes Darussalam Blok Agung itu, memang tidak dibahas target pendirian atau pelaksanaan perda itu kapan. Walau tidak dibahas, tapi harus ada kepastian waktu pelaksanaan perda itu agar tidak hanya jadi dokumen daerah yang tidak memberikan manfaat apa-apa kepada rakyat . ”Kita berharap eksekutif untuk segera melaksanakan perda itu,” harapnya lagi.

Sementara itu, eksekutif  mengaku sedang menyiapkan semua kebutuhan pelaksanaan Perda Nomor  3 Tahun 2015 atau pendirian BPR Syariah. ”Kita sedang melaksanakan proses perencanaan pendirian BPR Syariah dan koordinasi dengan OJK Jember,” ungkap Kabag Perekonomian Pemkab Banyuwangi Heni Sugiharti.

Baca Juga :  Meski Ditetapkan Jadi Cawagub, Anas Tidak Harus Mundur

Lalu kapan launching pendirian BPR Syariah? Heni belum bisa memastikan. Sebab, hingga saat ini pendirian BPR Syariah belum memiliki izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ”Kita belum mengajukan permohonan izin prinsip pada OJK,” ujar Heni.

Heni menjelaskan, untuk mengajukan permohonan izin prinsip, harus didahului dengan rekrutmen dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah. Sementara BPR Syariah belum melakukan rekrutmen dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas. ”Kalau direksi sudah lengkap, baru bisa mengajukan izin prinsip,” katanya.

Meski belum mengajukan permohonan izin prinsip, kata Heni, pihaknya tetap melakukan koordinasi untuk mempersiapkan semua kebutuhan pengajuan izin prinsip. Terus kapan melakukan rekrutmen dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas? Heni juga belum bisa memastikan. ”Sekarang OJK Jember sedang melaksanakan proses penilaian pada semua lembaga jasa keuangan di Banyuwangi,” jelasnya.

Karena itu, kata Heni, rekrutmen dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas masih menunggu selesainya proses penilaian pada LJK itu. Hasil penilaian akan jadi rekomendasi apakah BPR Syariah itu masih prospektif atau tidak untuk didirikan di Banyuwangi.

Jika hasil penilaian OJK masih prospektif, lanjut Heni, maka Pemkab Banyuwangi secepatnya akan melakukan rekrutmen dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas. ”Tahapan lainnya akan dilakukan setelah selesai melakukan rekrutmen direksi,” tambahnya.

Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2015, dewan komisaris paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Sedangkan dewan direksi berjumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang juga.  (afi/c1)       

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/