alexametrics
28.2 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Dilaporkan ke BK, Taufik Bantah Melanggar

BANYUWANGI – Satu anggota dewan, Ahmad Taufik, resmi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuwangi kemarin (22/1). Pelapornya adalah Didik, 35, warga Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Saat melaporkan ke BK kemarin, Didik didampingi dua kuasa hukumnya yakni Zainuri Ghazali dan Abdul Rahman Saleh.

Menanggapi laporan itu, saat dihubungi wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi pukul 17.30 tadi malam, Taufik mengatakan, setiap orang berhak melaporkan dirinya atau siapa pun dan tentang apa pun ke BK DPRD. ”Cuma, saya belum tahu saya dilaporkan tentang apa. Selain itu, untuk menghakimi dan menghukum seseorang, ada mekanisme yang harus dilalui,” ujar anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa itu.

Namun, saat ditanya tanggapannya bahwa dia dilaporkan membawa lari istri orang, Taufik dengan tegas membantah. ”Kalau laporan resminya menyatakan bahwa saya membawa istri orang atau melakukan tindakan asusila, saya benar-benar tidak merasa melakukan hal itu,” tegasnya.

Sementara itu, sebelum melayangkan laporan resmi ke BK DPRD, pihak Didik melalui kuasa hukumnya, Zainuri Ghazali dan Abdul Rahman Saleh telah melayangkan somasi dan memberikan kesempatan kepada Taufik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Namun, hingga deadline somasi berakhir pukul 16.00 Kamis lalu (18/1), Taufik tidak tak kunjung memberikan klarifikasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Karena itu, Didik bersama dua penasihat hukumnya melayangkan laporan resmi ke BK DPRD Banyuwangi kemarin. Di kantor DPRD, pihak Didik dan penasihat hukum serta keluarga besarnya ditemui tiga anggota BK, yakni Ruliyono, Masrohan, dan Suparman Edy.

Zainuri Ghazali mengatakan, laporan ke BK dilayangkan karena Taufik sama sekali tidak memberikan tanggapan hingga batas waktu somasi berakhir. ”Maka, berdasar keputusan keluarga, maka hari ini (kemarin, Red), kami memasukkan pengaduan resmi ke BK agar BK menyidangkan persoalan yang menyangkut etika salah satu anggota dewan yang terhormat tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Setelah bertemu BK, kami mencapai kesamaan keinginan. Sebab, sesuai mekanisme, sebelum menggelar sidang resmi, BK harus melakukan mediasi. ”Maka ini harus kami hargai. Apakah pada saat mediasi itu persoalan ini bisa dihentikan dengan mengacu kesepakatan sehingga tidak perlu dilanjutkan, atau sebaliknya, yakni dilanjutkan sidang kehormatan secara resmi? Kita tunggu saja,” kata Zainuri.

Zainuri meminta BK segera menangani persoalan tersebut, termasuk segera menggelar mediasi. ”Karena kami bisa saja melayangkan laporan ke Polres Banyuwangi tanpa menunggu rekomendasi BK. Tetapi keputusan mediasi itu tidak menjamin persoalan ini selesai. Kami hanya menghormati mekanisme BK. Namun, kami tidak terikat dengan apa yang diputuskan dalam mediasi tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua BK DPRD Banyuwangi Ruliyono mengaku pihaknya sudah mendapat surat pengaduan secara resmi dari pihak Didik. ”Hari ini (kemarin) kami menerima surat pengaduan resmi yang fokus ditujukan ke BK.

Sebelumnya, sekitar sepekan lalu, BK menerima surat tembusan dari somasi yang dilayangkan kepada Saudara Taufik,” akunya.

Ruliyono menegaskan, BK punya kewenangan menangani permasalahan etik dewan. Namun sejauh ini pihaknya baru mendapat keterangan dari satu pihak. ”Ibarat kendang, yang ditabuh hanya satu sisi. Maka secepatnya kami undang Pak Taufik untuk mengklarifikasi. Mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kami juga akan secepatnya menggelar mediasi,” kata dia.(sgt/bay/c1)

BANYUWANGI – Satu anggota dewan, Ahmad Taufik, resmi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyuwangi kemarin (22/1). Pelapornya adalah Didik, 35, warga Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Saat melaporkan ke BK kemarin, Didik didampingi dua kuasa hukumnya yakni Zainuri Ghazali dan Abdul Rahman Saleh.

Menanggapi laporan itu, saat dihubungi wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi pukul 17.30 tadi malam, Taufik mengatakan, setiap orang berhak melaporkan dirinya atau siapa pun dan tentang apa pun ke BK DPRD. ”Cuma, saya belum tahu saya dilaporkan tentang apa. Selain itu, untuk menghakimi dan menghukum seseorang, ada mekanisme yang harus dilalui,” ujar anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa itu.

Namun, saat ditanya tanggapannya bahwa dia dilaporkan membawa lari istri orang, Taufik dengan tegas membantah. ”Kalau laporan resminya menyatakan bahwa saya membawa istri orang atau melakukan tindakan asusila, saya benar-benar tidak merasa melakukan hal itu,” tegasnya.

Sementara itu, sebelum melayangkan laporan resmi ke BK DPRD, pihak Didik melalui kuasa hukumnya, Zainuri Ghazali dan Abdul Rahman Saleh telah melayangkan somasi dan memberikan kesempatan kepada Taufik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Namun, hingga deadline somasi berakhir pukul 16.00 Kamis lalu (18/1), Taufik tidak tak kunjung memberikan klarifikasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Karena itu, Didik bersama dua penasihat hukumnya melayangkan laporan resmi ke BK DPRD Banyuwangi kemarin. Di kantor DPRD, pihak Didik dan penasihat hukum serta keluarga besarnya ditemui tiga anggota BK, yakni Ruliyono, Masrohan, dan Suparman Edy.

Zainuri Ghazali mengatakan, laporan ke BK dilayangkan karena Taufik sama sekali tidak memberikan tanggapan hingga batas waktu somasi berakhir. ”Maka, berdasar keputusan keluarga, maka hari ini (kemarin, Red), kami memasukkan pengaduan resmi ke BK agar BK menyidangkan persoalan yang menyangkut etika salah satu anggota dewan yang terhormat tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Setelah bertemu BK, kami mencapai kesamaan keinginan. Sebab, sesuai mekanisme, sebelum menggelar sidang resmi, BK harus melakukan mediasi. ”Maka ini harus kami hargai. Apakah pada saat mediasi itu persoalan ini bisa dihentikan dengan mengacu kesepakatan sehingga tidak perlu dilanjutkan, atau sebaliknya, yakni dilanjutkan sidang kehormatan secara resmi? Kita tunggu saja,” kata Zainuri.

Zainuri meminta BK segera menangani persoalan tersebut, termasuk segera menggelar mediasi. ”Karena kami bisa saja melayangkan laporan ke Polres Banyuwangi tanpa menunggu rekomendasi BK. Tetapi keputusan mediasi itu tidak menjamin persoalan ini selesai. Kami hanya menghormati mekanisme BK. Namun, kami tidak terikat dengan apa yang diputuskan dalam mediasi tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua BK DPRD Banyuwangi Ruliyono mengaku pihaknya sudah mendapat surat pengaduan secara resmi dari pihak Didik. ”Hari ini (kemarin) kami menerima surat pengaduan resmi yang fokus ditujukan ke BK.

Sebelumnya, sekitar sepekan lalu, BK menerima surat tembusan dari somasi yang dilayangkan kepada Saudara Taufik,” akunya.

Ruliyono menegaskan, BK punya kewenangan menangani permasalahan etik dewan. Namun sejauh ini pihaknya baru mendapat keterangan dari satu pihak. ”Ibarat kendang, yang ditabuh hanya satu sisi. Maka secepatnya kami undang Pak Taufik untuk mengklarifikasi. Mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kami juga akan secepatnya menggelar mediasi,” kata dia.(sgt/bay/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/