alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Sunday, August 14, 2022

Sudah Sesuai Kondisi Makro Ekonomi Global

BANYUWANGI – Eksekutif tidak terima target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,56 persen dinilai rendah oleh Fraksi Partai Demokrat (FPD). Eksekutif beralasan, target pertumbuhan ekonomi itu sudah sesuai dengan kondisi makro ekonomi global dan nasional yang menjadi landasan penyusunan proyeksi makro ekonomi Banyuwangi.

        Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna DPRD lanjutan dengan agenda tambahan penjelasan bupati terhadap pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 kemarin (21/11). Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko menjelaskan, penyusunan target pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mengacu pada kondisi makro ekonomi global dan nasional yang bergerak sangat cepat.

        Pada Forum Gabungan Perangkat Daerah tanggal 9 Maret 2017, eksekutif masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi 2018 sebesar 6,57 persen. ”Namun seiring rilis kondisi makro ekonomi global dan nasional, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi harus mengalami penyesuaian menjadi sebesar 5,65 persen,” jelasnya.

Dalam nota pengantar keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2017 terungkap proyeksi kemampuan penerimaan negara guna menopang dana transfer ke daerah. Selain mempertimbangkan dana transfer, eksekutif juga mempertimbangkan berbagai asumsi lainnya dalam Nota Keuangan APBN.

Baca Juga :  Partai NasDem Gelar Maulid Nabi Muhammad dan Bagi-Bagi Beasiswa

        Selain itu, Yusuf juga memberi tanggapan soal unit kerja mal pelayanan publik. Dikatakan, secara kelembagaan, pada 2017 ini belum terbentuk kelembagaan tersendiri. Saat ini mal pelayanan publik dikoordinasi Sekretariat Daerah (Setda), khususnya Asisten Administrasi Pemerintahan.

        Namun pada tahun 2018, kelembagaan mal pelayanan publik berada di bawah pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Banyuwangi. ”Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Tahun 2017 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 bahwa mal pelayanan publik diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,” paparnya.

        Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang menagih komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) bahwa hasil pajak hotel dan restoran pada 2018 bisa mencapai Rp 100 miliar, Yusuf menuturkan hal itu menjadi perhatian eksekutif. ”Salah satu upayanya adalah dengan melakukan kajian yang rasional dan terukur dengan menghitung jumlah potensi yang ada. Selanjutnya hal itu dapat dijadikan dasar dalam melakukan perubahan target pendapatan dengan tetap melihat realisasinya dalam tahun anggaran berjalan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Semua Proyek Konstruksi Pemkab Wajib Pakai Pasir Tambang Legal

        Diberitakan kemarin, FPD DPRD menilai, target pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2018 sebesar 5,56 persen yang ditetapkan eksekutif terlalu rendah. Proyeksi itu sama halnya dengan merencanakan kelesuan ekonomi daerah tahun depan.

        Penilaian FPD itu disampaikan forum rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, Senin (20/11).

        Ketua F-PD Handoko mengatakan, komitmen eksekutif untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun depan kurang maksimal. ”Pada rapat forum gabungan perangkat daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 di Hotel Ketapang Indah pada 9 Maret 2017 yang lalu, Bupati Anas menyampaikan statement bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi optimistis pada kisaran 6,57 persen,” ujarnya.(sgt/afi/c1)

 

BANYUWANGI – Eksekutif tidak terima target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,56 persen dinilai rendah oleh Fraksi Partai Demokrat (FPD). Eksekutif beralasan, target pertumbuhan ekonomi itu sudah sesuai dengan kondisi makro ekonomi global dan nasional yang menjadi landasan penyusunan proyeksi makro ekonomi Banyuwangi.

        Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna DPRD lanjutan dengan agenda tambahan penjelasan bupati terhadap pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 kemarin (21/11). Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko menjelaskan, penyusunan target pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mengacu pada kondisi makro ekonomi global dan nasional yang bergerak sangat cepat.

        Pada Forum Gabungan Perangkat Daerah tanggal 9 Maret 2017, eksekutif masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi 2018 sebesar 6,57 persen. ”Namun seiring rilis kondisi makro ekonomi global dan nasional, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi harus mengalami penyesuaian menjadi sebesar 5,65 persen,” jelasnya.

Dalam nota pengantar keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2017 terungkap proyeksi kemampuan penerimaan negara guna menopang dana transfer ke daerah. Selain mempertimbangkan dana transfer, eksekutif juga mempertimbangkan berbagai asumsi lainnya dalam Nota Keuangan APBN.

Baca Juga :  Partai NasDem Gelar Maulid Nabi Muhammad dan Bagi-Bagi Beasiswa

        Selain itu, Yusuf juga memberi tanggapan soal unit kerja mal pelayanan publik. Dikatakan, secara kelembagaan, pada 2017 ini belum terbentuk kelembagaan tersendiri. Saat ini mal pelayanan publik dikoordinasi Sekretariat Daerah (Setda), khususnya Asisten Administrasi Pemerintahan.

        Namun pada tahun 2018, kelembagaan mal pelayanan publik berada di bawah pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Banyuwangi. ”Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Tahun 2017 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 bahwa mal pelayanan publik diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,” paparnya.

        Sementara itu, menanggapi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang menagih komitmen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) bahwa hasil pajak hotel dan restoran pada 2018 bisa mencapai Rp 100 miliar, Yusuf menuturkan hal itu menjadi perhatian eksekutif. ”Salah satu upayanya adalah dengan melakukan kajian yang rasional dan terukur dengan menghitung jumlah potensi yang ada. Selanjutnya hal itu dapat dijadikan dasar dalam melakukan perubahan target pendapatan dengan tetap melihat realisasinya dalam tahun anggaran berjalan,” pungkasnya.

Baca Juga :  PAN Banyuwangi Targetkan Tiga Kursi di Parlemen

        Diberitakan kemarin, FPD DPRD menilai, target pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2018 sebesar 5,56 persen yang ditetapkan eksekutif terlalu rendah. Proyeksi itu sama halnya dengan merencanakan kelesuan ekonomi daerah tahun depan.

        Penilaian FPD itu disampaikan forum rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, Senin (20/11).

        Ketua F-PD Handoko mengatakan, komitmen eksekutif untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun depan kurang maksimal. ”Pada rapat forum gabungan perangkat daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 di Hotel Ketapang Indah pada 9 Maret 2017 yang lalu, Bupati Anas menyampaikan statement bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi optimistis pada kisaran 6,57 persen,” ujarnya.(sgt/afi/c1)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

DKB Gelar Workshop Teater dan Pantomim

Tarif Ojol Akan Naik

Ditinggal Ziarah Haji, Rumah Terbakar

/