Kamis, 02 Dec 2021
Radar Banyuwangi
Home / Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Rp 45 Miliar Dana PBB Belum Distor ke Kas Daerah

22 Oktober 2021, 11: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Rp 45 Miliar Dana PBB Belum Distor ke Kas Daerah

Ilustrasi pipil Pajak Bumi dan Bangunan. (Mardiansyah Triraharjo/Jawa Pos Radar Jombang)

Share this      

SITUBONDO – Tiga Bulan lagi tahun 2021 akan berakhir. Namun, setidaknya masih tersisa 25 persen desa di seluruh Kabupaten Situbondo yang masih menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

PLT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Didik Yulianto, menyampaikan yang sangat ironis adalah ada desa yang masih nol persen pembayaran PBB-nya. Yaitu Desa Tepos, Kecamatan Banyuglugur. Itu terhitung sejak tahun 2017 hingga 2020. 

“Sedangkan rata-rata desa yang lain sudah mencapai di angka 56 persen realisasinya. Makanya untuk tahun anggaran sekarang ini dipacu untuk percepatannya. Sebab, sampai saat ini yang menunggak masih sekitar 25 persen dari jumlah seluruh desa di Situbondo,” terang Didik, belum lama ini.

Baca juga: Tahun Depan, Kantor DPRD Banyuwangi Bakal Ramah Difabel

Dia menegaskan, percepatan peningkatan pendapatan PBB tidak ada hubungannya dengan pencairan ADD, DD, maupun BHP.  Percepatan pembayaran PBB murni untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).  “Percepatan ini penting karena sampai akhir tahun ini perkiraan sudah tinggal beberapa bulan lagi,”tambahnya.

Untuk kepentingan itu, BPKAD menggelar acara “Rekonsiliasi Khususnya Pajak Bumi dan Bangunan”. Yang sudah dilakukan di wilayah barat. Pesertanya enam kecamatan dan termasuk desa di enam kecamatan tersebut.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Situbondo, Alfiah Yustiningrum, SH mengatakan, pihaknya akan mengingatkan kembali desa yang belum membayar PBB. “Kita akan meminta dibayarkan secepatnya karna PBB itu kan unsurnya memaksa. Harus dibayarkan,” terangnya.

Alfiah mengingatkan, jangan sampai ada tindak pidana dalam PBB yang menimpa desa. Karena selama ini BPKAD sudah bekerjasama dengan Kejari. Pemkab sudah mengkuasakan penagihan kepada Kejari. “Nah apabila ada oknum yang menggunakan uang tersebut, artinya sudah dipungut tetapi tidak dibayarkan ke negara, itu bisa dikenakan sanksi pidana,” ujarnya.

Kasidatun menjelaskan, pihaknya sebisa mungkin untuk melakukan pencegahan. Jika memang ada kepala desa yang harus dipanggil, maka harus menunggu keputusan BPKAD. ”Insyaallah kami panggil karena banyak sekali tunggakannya, sekitar Rp 45 miliar, itu kebanyakan dari kepala desa yang lama-lama,”tegasnya. (mg4/pri)

(bw/*/als/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia