alexametrics
23.6 C
Banyuwangi
Thursday, June 30, 2022

Dewan Minta Proyeksi PAD Tidak Turun

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi mengkritisi rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun ini. Dewan mendesak proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) pada rancangan cikal bakal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021 tersebut tidak diturunkan alias tetap sebesar Rp 592,741 miliar sebagaimana APBD induk 2021.

Bukan sekadar mengkritisi, dewan juga memberikan masukan serta saran kepada eksekutif berkaitan dengan upaya mencapai target pendapatan daerah. Caranya dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus usai memimpin rapat pembahasan KUPA-PPAS antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sore kemarin (21/9). Dia menyatakan, salah satu fokus pembahasan rancangan cikal bakal perubahan anggaran keuangan (PAK) 2021 itu adalah sektor PAD yang diproyeksi mengalami penurunan.

Mahrus menuturkan, pembahasan kemarin diawali penyampaian gambaran kebijakan umum perubahan anggaran oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) yang sekaligus Ketua TAPD Mujiono. ”Selanjutnya, giliran teman-teman anggota Banggar DPRD memberikan masukan, saran, dan/atau kritik atas gambaran umum tersebut. Termasuk terkait proyeksi pendapatan dan belanja daerah,” ujarnya.

Mahrus menambahkan, sektor PAD diproyeksi mengalami penurunan sebesar Rp 74 miliar dibanding APBD induk 2021 yang mencapai Rp 592,741 miliar. ”Namun, kami menginginkan agar proyeksi PAD tersebut tetap sama seperti proyeksi pada APBD induk,” kata dia.

Agar proyeksi PAD bisa dicapai, imbuh Mahrus, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan. Termasuk mengoptimalkan potensi-potensi PAD yang ada. ”Selain itu, sektor-sektor yang belum maksimal, bisa dimaksimalkan. Apalagi, saat ini kondisi perekonomian yang sempat terjerembap imbas pandemi Covid-19 kini mulai membaik,” tuturnya.

Di sisi lain, imbuh Mahrus, saat proyeksi PAD diturunkan, proyeksi belanja daerah justru naik, yakni dari Rp 3,216 triliun pada perhitungan awal menjadi Rp 3,3 triliun pada KUPA-PPAS tahun ini. ”Karena itu, agar pemkab tidak menggantungkan anggaran untuk belanja daerah dari utang, maka jalan yang bisa ditempuh adalah mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada,” jlentrehnya.

Namun demikian, Mahrus menegaskan bahwa pembahasan KUPA-PPAS kemarin merupakan pembahasan awal antara Banggar dan TAPD. ”Hari ini (kemarin) masih pembahasan awal, yakni KUPA. Sedangkan pembahasan PPAS akan digelar besok (hari ini 22/9),” kata dia.

Seperti diberitakan kemarin, DPRD Banyuwangi terus memacu pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2021. Dewan menargetkan, cikal bakal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut tuntas paling lambat akhir bulan ini. 

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi mengkritisi rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun ini. Dewan mendesak proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) pada rancangan cikal bakal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021 tersebut tidak diturunkan alias tetap sebesar Rp 592,741 miliar sebagaimana APBD induk 2021.

Bukan sekadar mengkritisi, dewan juga memberikan masukan serta saran kepada eksekutif berkaitan dengan upaya mencapai target pendapatan daerah. Caranya dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus usai memimpin rapat pembahasan KUPA-PPAS antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sore kemarin (21/9). Dia menyatakan, salah satu fokus pembahasan rancangan cikal bakal perubahan anggaran keuangan (PAK) 2021 itu adalah sektor PAD yang diproyeksi mengalami penurunan.

Mahrus menuturkan, pembahasan kemarin diawali penyampaian gambaran kebijakan umum perubahan anggaran oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) yang sekaligus Ketua TAPD Mujiono. ”Selanjutnya, giliran teman-teman anggota Banggar DPRD memberikan masukan, saran, dan/atau kritik atas gambaran umum tersebut. Termasuk terkait proyeksi pendapatan dan belanja daerah,” ujarnya.

Mahrus menambahkan, sektor PAD diproyeksi mengalami penurunan sebesar Rp 74 miliar dibanding APBD induk 2021 yang mencapai Rp 592,741 miliar. ”Namun, kami menginginkan agar proyeksi PAD tersebut tetap sama seperti proyeksi pada APBD induk,” kata dia.

Agar proyeksi PAD bisa dicapai, imbuh Mahrus, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan. Termasuk mengoptimalkan potensi-potensi PAD yang ada. ”Selain itu, sektor-sektor yang belum maksimal, bisa dimaksimalkan. Apalagi, saat ini kondisi perekonomian yang sempat terjerembap imbas pandemi Covid-19 kini mulai membaik,” tuturnya.

Di sisi lain, imbuh Mahrus, saat proyeksi PAD diturunkan, proyeksi belanja daerah justru naik, yakni dari Rp 3,216 triliun pada perhitungan awal menjadi Rp 3,3 triliun pada KUPA-PPAS tahun ini. ”Karena itu, agar pemkab tidak menggantungkan anggaran untuk belanja daerah dari utang, maka jalan yang bisa ditempuh adalah mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada,” jlentrehnya.

Namun demikian, Mahrus menegaskan bahwa pembahasan KUPA-PPAS kemarin merupakan pembahasan awal antara Banggar dan TAPD. ”Hari ini (kemarin) masih pembahasan awal, yakni KUPA. Sedangkan pembahasan PPAS akan digelar besok (hari ini 22/9),” kata dia.

Seperti diberitakan kemarin, DPRD Banyuwangi terus memacu pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2021. Dewan menargetkan, cikal bakal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut tuntas paling lambat akhir bulan ini. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/