alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Tim Perancang UU DPR RI Gali Tata Kelola Data

BANYUWANGI – Tim Perancangan Undang-Undang (PUU) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Mereka datang untuk berdiskusi dengan jajaran pemkab berkaitan dengan tata kelola data kabupaten the Sunrise of Java.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda DPR RI yang sekaligus ketua rombongan, yakni Riyani Shelawati menjelaskan, tim Perancang PUU DPR RI saat ini sedang dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia. Dia mengaku pihaknya datang ke Banyuwangi guna melakukan uji konsep naskah akademik (NA) dan draf RUU tersebut. ”Kami berharap mendapatkan masukan dan review untuk penyempurnaan draf yang sudah kami susun,” ujarnya.

Banyuwangi dipilih sebagai lokus uji konsep naskah akademik dan draf RUU tentang Satu Data Indonesia karena tata kelola pemerintahan dinilai sudah baik, termasuk pengelolaan data. ”Data berkualitas sangat penting bagi pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kami lihat di Banyuwangi sudah jalan. Dengan pengalaman Banyuwangi yang sudah lebih unggul, kami berharap mendapat pandangan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Satu Data Indonesia,” tutur Riyani.

Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Satu Data Indonesia menjamin tersedianya data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Riyani juga mengapresiasi keterbukaan pelayanan informasi publik Banyuwangi. Melalui portal Banyuwangi Satu Data, daerah ini memberikan keleluasaan kepada publik untuk mengakses data pembangunan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Banyuwangi Budi Santoso mengaku sangat mengapresiasi tim PPU yang berkunjung ke Banyuwangi tersebut. Banyuwangi mendapatkan kesempatan bagus karena bisa sharing terkait pengembangan tata kelola data di daerah.

Budi menuturkan, Banyuwangi Satu Data masih terus dikembangkan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah bergerak untuk bersinergi dalam pengembangan program Satu Data tersebut. ”Karena semua sadar bahwa data sangat penting bagi pembangunan daerah ke depan. Bagi kami di Banyuwangi, membangun harus berbekal data. Dari diskusi dengan tim PUU DPR RI, kami mendapatkan masukan bagus bagaimana pengembangan Banyuwangi Satu Data ke depan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi selaku Pembina Data Tri Erwandi mengaku selama ini implementasi Satu Data di Banyuwangi telah berjalan baik. ”Ini semua berkat komunikasi, sinergi, dan kolaborasi yang baik antar-stakeholder terkait,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

BANYUWANGI – Tim Perancangan Undang-Undang (PUU) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Mereka datang untuk berdiskusi dengan jajaran pemkab berkaitan dengan tata kelola data kabupaten the Sunrise of Java.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda DPR RI yang sekaligus ketua rombongan, yakni Riyani Shelawati menjelaskan, tim Perancang PUU DPR RI saat ini sedang dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia. Dia mengaku pihaknya datang ke Banyuwangi guna melakukan uji konsep naskah akademik (NA) dan draf RUU tersebut. ”Kami berharap mendapatkan masukan dan review untuk penyempurnaan draf yang sudah kami susun,” ujarnya.

Banyuwangi dipilih sebagai lokus uji konsep naskah akademik dan draf RUU tentang Satu Data Indonesia karena tata kelola pemerintahan dinilai sudah baik, termasuk pengelolaan data. ”Data berkualitas sangat penting bagi pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kami lihat di Banyuwangi sudah jalan. Dengan pengalaman Banyuwangi yang sudah lebih unggul, kami berharap mendapat pandangan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Satu Data Indonesia,” tutur Riyani.

Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Satu Data Indonesia menjamin tersedianya data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Riyani juga mengapresiasi keterbukaan pelayanan informasi publik Banyuwangi. Melalui portal Banyuwangi Satu Data, daerah ini memberikan keleluasaan kepada publik untuk mengakses data pembangunan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Banyuwangi Budi Santoso mengaku sangat mengapresiasi tim PPU yang berkunjung ke Banyuwangi tersebut. Banyuwangi mendapatkan kesempatan bagus karena bisa sharing terkait pengembangan tata kelola data di daerah.

Budi menuturkan, Banyuwangi Satu Data masih terus dikembangkan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah bergerak untuk bersinergi dalam pengembangan program Satu Data tersebut. ”Karena semua sadar bahwa data sangat penting bagi pembangunan daerah ke depan. Bagi kami di Banyuwangi, membangun harus berbekal data. Dari diskusi dengan tim PUU DPR RI, kami mendapatkan masukan bagus bagaimana pengembangan Banyuwangi Satu Data ke depan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi selaku Pembina Data Tri Erwandi mengaku selama ini implementasi Satu Data di Banyuwangi telah berjalan baik. ”Ini semua berkat komunikasi, sinergi, dan kolaborasi yang baik antar-stakeholder terkait,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/