alexametrics
25.3 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Pansus Libatkan 28 SKPD Bahas Raperda Layak Anak

BANYUWANGI – Untuk membahas rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Panitia Khusus (Pansus) DPRD melibatkan 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selain SKPD, pansus juga melibatkan instansi vertikal untuk membahas instrumen penting dalam mewujudkan sistem pembangunan berbasis hak anak tersebut.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Neny Viantin Diyah Martiva mengatakan, rapat pembahasan raperda tersebut sudah dimulai sejak Jumat (18/5). ”Pada pembahasan tahap awal ini kami memberi kesempatan kepada masing-masing cluster untuk menyampaikan tanggapan apakah muatan raperda sudah sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Raperda layak anak mencakup beberapa cluster, mulai hak sipil, hak lingkungan, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak perlindungan anak. ”Ternyata belum ada titik kesepakatan. Masih diskusi panjang,” kata inisiator raperda penyelenggaraan kabupaten layak anak tersebut.

Neny menuturkan, empat instansi vertikal di Bumi Blambangan, yakni Polres, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag), dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jatim. ”Kami juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap pemenuhan hak-hak anak serta akademisi dari Universitas Airlangga (Unair),” tuturnya.

Pembahasan lanjutan, kata Neny, akan digelar Senin pekan depan (28/5). Sebab, pihak eksekutif meminta waktu cukup panjang untuk melakukan pembahasan secara internal di luar forum pansus. Dengan demikian, saat pembahasan bersama pansus, seluruh SKPD yang terkait masing-masing cluster sudah satu suara,” pungkasnya. (sgt/afi)

BANYUWANGI – Untuk membahas rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Panitia Khusus (Pansus) DPRD melibatkan 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selain SKPD, pansus juga melibatkan instansi vertikal untuk membahas instrumen penting dalam mewujudkan sistem pembangunan berbasis hak anak tersebut.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Neny Viantin Diyah Martiva mengatakan, rapat pembahasan raperda tersebut sudah dimulai sejak Jumat (18/5). ”Pada pembahasan tahap awal ini kami memberi kesempatan kepada masing-masing cluster untuk menyampaikan tanggapan apakah muatan raperda sudah sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Raperda layak anak mencakup beberapa cluster, mulai hak sipil, hak lingkungan, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak perlindungan anak. ”Ternyata belum ada titik kesepakatan. Masih diskusi panjang,” kata inisiator raperda penyelenggaraan kabupaten layak anak tersebut.

Neny menuturkan, empat instansi vertikal di Bumi Blambangan, yakni Polres, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag), dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jatim. ”Kami juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap pemenuhan hak-hak anak serta akademisi dari Universitas Airlangga (Unair),” tuturnya.

Pembahasan lanjutan, kata Neny, akan digelar Senin pekan depan (28/5). Sebab, pihak eksekutif meminta waktu cukup panjang untuk melakukan pembahasan secara internal di luar forum pansus. Dengan demikian, saat pembahasan bersama pansus, seluruh SKPD yang terkait masing-masing cluster sudah satu suara,” pungkasnya. (sgt/afi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/