alexametrics
24.6 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Gelar Pemilu 2024, KPU Banyuwangi Butuh Anggaran Rp 120 M

BANYUWANGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi mulai pasang ”kuda-kuda” untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jika tidak ada aral, lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten itu bakal mulai melakukan verifikasi partai politik (parpol) peserta pesta demokrasi lima tahunan tersebut mulai bulan depan.

Bukan hanya bersiap menyongsong tahap verifikasi parpol, KPU Banyuwangi juga bakal mematangkan rencana anggaran biaya (RAB) penyelenggaraan hajatan demokrasi akbar di tanah air tersebut. Untuk sementara, anggaran yang dibutuhkan KPU Banyuwangi diproyeksi sebesar Rp 120 miliar.

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini mengatakan, tahap terdekat yang bakal dilakukan dalam rangka persiapan Pemilu 2024 adalah verifikasi parpol. Rencananya, verifikasi parpol tersebut dilakukan mulai Juni mendatang. ”Namun, sejauh ini kami masing menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berkaitan dengan verifikasi parpol dimaksud,” ujarnya kemarin (19/5).

Dwi menuturkan, berkaitan persiapan-persiapan yang lain, termasuk kebutuhan anggaran yang bakal diajukan ke Pemkab Banyuwangi, pihaknya juga masih menunggu PKPU. Khususnya, PKPU tentang tahapan Pemilu 2024.

Dwi menjelaskan, PKPU tentang tahapan pemilu tersebut dibutuhkan untuk mengetahui secara pasti jadwal maupun durasi masing-masing tahap pemilihan. Termasuk jadwal dan durasi masa kampanye.

Meski total kebutuhan anggaran belum diketahui secara pasti, imbuh Dwi, beberapa bulan lalu pihaknya sudah bertemu dengan Bupati Ipuk Fiestiandani untuk membicarakan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang akan dikucurkan untuk KPU.

Kala itu, berdasar perhitungan KPU, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu di Banyuwangi sekitar Rp 120 miliar. ”Namun sekali lagi, angka itu masih belum final karena tahapan pemilu belum fixed, durasi masa kampanye juga belum diputusakan, alat-alat untuk pencegahan Covid-19 masih dibutuhkan atau tidak juga belum fixed,” kata Dwi.

Dwi menambahkan, hingga kemarin pihaknya belum mengajukan NPHD kepada pemkab. Dia beralasan, jika NPHD diajukan sebelum PKPU tentang tahapan Pemilu 2024 terbit, proses pembahasan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi tersebut tidak efektif efisien. ”Karena besar peluang jumlah anggaran yang dibutuhkan berubah. Karena itu, kalau semua sudah fixed, NPHD baru kami ajukan ke pemkab. Paling tidak bulan depan kami ajukan,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

BANYUWANGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi mulai pasang ”kuda-kuda” untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jika tidak ada aral, lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten itu bakal mulai melakukan verifikasi partai politik (parpol) peserta pesta demokrasi lima tahunan tersebut mulai bulan depan.

Bukan hanya bersiap menyongsong tahap verifikasi parpol, KPU Banyuwangi juga bakal mematangkan rencana anggaran biaya (RAB) penyelenggaraan hajatan demokrasi akbar di tanah air tersebut. Untuk sementara, anggaran yang dibutuhkan KPU Banyuwangi diproyeksi sebesar Rp 120 miliar.

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini mengatakan, tahap terdekat yang bakal dilakukan dalam rangka persiapan Pemilu 2024 adalah verifikasi parpol. Rencananya, verifikasi parpol tersebut dilakukan mulai Juni mendatang. ”Namun, sejauh ini kami masing menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berkaitan dengan verifikasi parpol dimaksud,” ujarnya kemarin (19/5).

Dwi menuturkan, berkaitan persiapan-persiapan yang lain, termasuk kebutuhan anggaran yang bakal diajukan ke Pemkab Banyuwangi, pihaknya juga masih menunggu PKPU. Khususnya, PKPU tentang tahapan Pemilu 2024.

Dwi menjelaskan, PKPU tentang tahapan pemilu tersebut dibutuhkan untuk mengetahui secara pasti jadwal maupun durasi masing-masing tahap pemilihan. Termasuk jadwal dan durasi masa kampanye.

Meski total kebutuhan anggaran belum diketahui secara pasti, imbuh Dwi, beberapa bulan lalu pihaknya sudah bertemu dengan Bupati Ipuk Fiestiandani untuk membicarakan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang akan dikucurkan untuk KPU.

Kala itu, berdasar perhitungan KPU, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu di Banyuwangi sekitar Rp 120 miliar. ”Namun sekali lagi, angka itu masih belum final karena tahapan pemilu belum fixed, durasi masa kampanye juga belum diputusakan, alat-alat untuk pencegahan Covid-19 masih dibutuhkan atau tidak juga belum fixed,” kata Dwi.

Dwi menambahkan, hingga kemarin pihaknya belum mengajukan NPHD kepada pemkab. Dia beralasan, jika NPHD diajukan sebelum PKPU tentang tahapan Pemilu 2024 terbit, proses pembahasan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi tersebut tidak efektif efisien. ”Karena besar peluang jumlah anggaran yang dibutuhkan berubah. Karena itu, kalau semua sudah fixed, NPHD baru kami ajukan ke pemkab. Paling tidak bulan depan kami ajukan,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/