alexametrics
25.1 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Komisi I Minta Setiap SKPD Beber Hasil Anjab

RadarBanyuwangi.id – Kebijakan Pemkab Banyuwangi melakukan evaluasi dan rasionalisasi tenaga harian lepas (THL) kembali mendapat atensi kalangan dewan. Kali ini DPRD dan eksekutif memaparkan hasil analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sejak kemarin (19/3) Komisi I DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja secara maraton. Pada kesempatan tersebut dewan meminta masing-masing SKPD memaparkan hasil anjab dan ABK yang dijadikan alasan rasionalisasi THL di awal tahun ini.

Ketua Komisi I DPRD Irianto mengatakan, rapat kerja dengan SKPD kemarin digelar untuk menindaklanjuti keputusan pemkab tidak memperpanjang kontrak kerja 331 THL. ”Kami (DPRD) tetap konsisten bagaimana supaya baiknya dan tidak terjadi gejolak di Banyuwangi. Untuk itu, hari ini (kemarin) kami meminta anjab dan ABK setiap SKPD,” ujarnya.

Melalui Anjab dan ABK ini, maka akan bisa diketahui kebijakan eksekutif tidak memperpanjang kontrak kerja ratusan THL ini tepat ataukah tidak. ”Misalnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan, kebutuhan jumlah THL sebenarnya berapa. Terus kemudian, hari ini ada berapa personel, berapa anggota THL yang ada. Kalau dikurangi 15 itu seperti apa. Ini harus dijabarkan satu per satu terkait itu,” kata Irianto.

Baca Juga :  Festival Padi, Pemkab Buka Potensi Wisata dan Edukasi Pertanian

Hal serupa juga dilakukan terhadap SKPD-SKPD lain di lingkup Pemkab Banyuwangi. Masing-masing SKPD diminta menjabarkan anjab dan ABK di instansi masing-masing. ”Ada beberapa SKPD yang patut kita lihat, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di instansi-instansi ini kan banyak THL yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Ini berkaitan dengan nyawa. Jadi kepala SKPD harus bisa menjabarkan anjab dan ABK yang mereka buat,” tegasnya.

Sejauh ini, kata Irianto, Komisi I belum bisa menyimpulkan SKPD mana saja yang banyak menyumbang perampingan THL. ”Kalau di Komisi I masih belum menyimpulkan karena belum selesai. Ini baru pemaparan umum dari Asisten. Rapat lanjutan akan kembali kita gelar nanti malam (tadi malam). Kami panggil per SKPD,” tegasnya.

Legislator PDI-Perjuangan ini menargetkan, hari Senin pekan depan rekomendasi Komisi I terkait perampingan THL oleh Pemkab Banyuwangi sudah kelar. ”Makanya kita kebut. Hasilnya seperti apa nanti akan kita laporkan kepada pimpinan, biar pimpinan menindaklanjuti,” tegasnya.

Baca Juga :  Mabes Polri Apresiasi Kesiapan New Normal di Banyuwangi

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Banyuwangi Nafiul Huda menuturkan, tahun ini tidak ada pemecatan THL. Yang ada adalah penataan THL sesuai berdasar hasil analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). ”Pemkab selama ini masih over pegawai. Pengangkatan sesuai keinginan, bukan berdasar kebutuhan organisasi. Sehingga kami berusaha untuk melakukan rasionalisasi,” akunya.

Menurut Huda, sesuai anjab dan ABK, jumlah kebutuhan personel Pemkab Banyuwangi, mulai pegawai negeri sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan THL mencapai 7.313 orang. Sedangkan jumlah pegawai yang dimiliki pemkab saat ini sebanyak 7.313 orang. Mereka terdiri dari 3891 THL, 114 PPPK, dan 3.897 PNS. Artinya, ada kelebihan personel sebanyak 589 orang. ”Jika didasarkan pada hasil anjab dan ABK, jumlah pegawai yang harus dirasionalisasi mencapai 500 orang lebih. Namun, itu tidak mungkin dilakukan. Baru dirasionalisasi 300 saja sudah ramai,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

RadarBanyuwangi.id – Kebijakan Pemkab Banyuwangi melakukan evaluasi dan rasionalisasi tenaga harian lepas (THL) kembali mendapat atensi kalangan dewan. Kali ini DPRD dan eksekutif memaparkan hasil analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sejak kemarin (19/3) Komisi I DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja secara maraton. Pada kesempatan tersebut dewan meminta masing-masing SKPD memaparkan hasil anjab dan ABK yang dijadikan alasan rasionalisasi THL di awal tahun ini.

Ketua Komisi I DPRD Irianto mengatakan, rapat kerja dengan SKPD kemarin digelar untuk menindaklanjuti keputusan pemkab tidak memperpanjang kontrak kerja 331 THL. ”Kami (DPRD) tetap konsisten bagaimana supaya baiknya dan tidak terjadi gejolak di Banyuwangi. Untuk itu, hari ini (kemarin) kami meminta anjab dan ABK setiap SKPD,” ujarnya.

Melalui Anjab dan ABK ini, maka akan bisa diketahui kebijakan eksekutif tidak memperpanjang kontrak kerja ratusan THL ini tepat ataukah tidak. ”Misalnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan, kebutuhan jumlah THL sebenarnya berapa. Terus kemudian, hari ini ada berapa personel, berapa anggota THL yang ada. Kalau dikurangi 15 itu seperti apa. Ini harus dijabarkan satu per satu terkait itu,” kata Irianto.

Baca Juga :  Mabes Polri Apresiasi Kesiapan New Normal di Banyuwangi

Hal serupa juga dilakukan terhadap SKPD-SKPD lain di lingkup Pemkab Banyuwangi. Masing-masing SKPD diminta menjabarkan anjab dan ABK di instansi masing-masing. ”Ada beberapa SKPD yang patut kita lihat, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di instansi-instansi ini kan banyak THL yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Ini berkaitan dengan nyawa. Jadi kepala SKPD harus bisa menjabarkan anjab dan ABK yang mereka buat,” tegasnya.

Sejauh ini, kata Irianto, Komisi I belum bisa menyimpulkan SKPD mana saja yang banyak menyumbang perampingan THL. ”Kalau di Komisi I masih belum menyimpulkan karena belum selesai. Ini baru pemaparan umum dari Asisten. Rapat lanjutan akan kembali kita gelar nanti malam (tadi malam). Kami panggil per SKPD,” tegasnya.

Legislator PDI-Perjuangan ini menargetkan, hari Senin pekan depan rekomendasi Komisi I terkait perampingan THL oleh Pemkab Banyuwangi sudah kelar. ”Makanya kita kebut. Hasilnya seperti apa nanti akan kita laporkan kepada pimpinan, biar pimpinan menindaklanjuti,” tegasnya.

Baca Juga :  BKKBN Kampanye Generasi Berencana Ceria

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Banyuwangi Nafiul Huda menuturkan, tahun ini tidak ada pemecatan THL. Yang ada adalah penataan THL sesuai berdasar hasil analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). ”Pemkab selama ini masih over pegawai. Pengangkatan sesuai keinginan, bukan berdasar kebutuhan organisasi. Sehingga kami berusaha untuk melakukan rasionalisasi,” akunya.

Menurut Huda, sesuai anjab dan ABK, jumlah kebutuhan personel Pemkab Banyuwangi, mulai pegawai negeri sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan THL mencapai 7.313 orang. Sedangkan jumlah pegawai yang dimiliki pemkab saat ini sebanyak 7.313 orang. Mereka terdiri dari 3891 THL, 114 PPPK, dan 3.897 PNS. Artinya, ada kelebihan personel sebanyak 589 orang. ”Jika didasarkan pada hasil anjab dan ABK, jumlah pegawai yang harus dirasionalisasi mencapai 500 orang lebih. Namun, itu tidak mungkin dilakukan. Baru dirasionalisasi 300 saja sudah ramai,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/