alexametrics
25.7 C
Banyuwangi
Wednesday, May 25, 2022

Dewan Ancang-Ancang Bahas Raperda

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi mulai memanaskan ”mesin”. Rapat-rapat internal mulai digeber untuk membahas program kerja masing-masing alat kelengkapan lembaga wakil rakyat tersebut.

Pantauan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, ada sejumlah agenda rapat yang dijalani para wakil rakyat tersebut kemarin (17/1). Salah satunya adalah rapat pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi.

Setelah rapat pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi, giliran Badan Musyawarah (Bamnus) menggeber rapat internal. Rapat kali ini dipimpin langsung Ketua Banmus sekaligus Ketua DPRD I Made Cahyana Negara.

Made menuturkan, rapat Banmus digelar untuk menyusun jadwal kegiatan alat-alat kelengkapan dewan sebulan ke depan. ”Salah satunya rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Alat kelengkapan yang satu ini mulai melakukan persiapan-persiapan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda),” ujarnya.

Sekadar diketahui, DPRD telah menetapkan 21 judul raperda masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022. Angka ini turun tipis dibandingkan Propemperda 2021 yang mencapai 23 judul raperda.

Propemperda tahun 2022 disusun dan dirancang dengan pengelompokan, yakni raperda usul baru dan raperda sisa Propemperda tahun 2021. Rinciannya, sepuluh judul raperda usul baru tahun 2022 dan 11 raperda sisa tahun 2021.

Baca Juga :  Dewan Finalisasi Raperda Perizinan Tertentu

Sepuluh raperda usul baru tersebut terdiri dari empat raperda inisiatif DPRD dan enam raperda usul bupati. Empat raperda usul DPRD meliputi raperda tentang fasilitasi pesantren, raperda tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Oseng Banyuwangi, raperda tentang pengarusutamaan gender, dan raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Banyuwangi tahun 2012–2032.

Sedangkan raperda baru usul dari bupati antara lain, raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, raperda tentang perubahan APBD Tahun 2022, raperda tentang APBD Tahun 2023. Selain itu, eksekutif juga mengusulkan raperda tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum, raperda tentang pencabutan dua perda, dan raperda perubahan ketiga atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Selebihnya, raperda sisa Propemperda 2021 yang masuk dalam Propemperda tahun 2022, terdiri dari tujuh judul raperda inisiatif dewan dan empat raperda usul eksekutif. Tujuh raperda inisiatif dewan sisa Propemperda 2021 di antaranya raperda tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa, raperda tentang perubahan ketiga Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selain itu, raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan, raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), raperda tentang penyelenggaraan perkoperasian, raperda tentang penanggulangan penyakit menular, dan raperda tentang pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir juga masuk Propemperda tahun depan.

Baca Juga :  PKB Banyuwangi Target 17 Kursi di Pileg 2024

Sedangkan empat judul raperda usul bupati sisa Propemperda 2021 meliputi raperda tentang pokok-pokok keuangan daerah, raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), raperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan di Banyuwangi, serta raperda perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang perangkat desa. 

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi mulai memanaskan ”mesin”. Rapat-rapat internal mulai digeber untuk membahas program kerja masing-masing alat kelengkapan lembaga wakil rakyat tersebut.

Pantauan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, ada sejumlah agenda rapat yang dijalani para wakil rakyat tersebut kemarin (17/1). Salah satunya adalah rapat pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi.

Setelah rapat pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi, giliran Badan Musyawarah (Bamnus) menggeber rapat internal. Rapat kali ini dipimpin langsung Ketua Banmus sekaligus Ketua DPRD I Made Cahyana Negara.

Made menuturkan, rapat Banmus digelar untuk menyusun jadwal kegiatan alat-alat kelengkapan dewan sebulan ke depan. ”Salah satunya rapat-rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Alat kelengkapan yang satu ini mulai melakukan persiapan-persiapan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda),” ujarnya.

Sekadar diketahui, DPRD telah menetapkan 21 judul raperda masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022. Angka ini turun tipis dibandingkan Propemperda 2021 yang mencapai 23 judul raperda.

Propemperda tahun 2022 disusun dan dirancang dengan pengelompokan, yakni raperda usul baru dan raperda sisa Propemperda tahun 2021. Rinciannya, sepuluh judul raperda usul baru tahun 2022 dan 11 raperda sisa tahun 2021.

Baca Juga :  Pemerintah Siapkan New Normal, Herd Immunity Jadi Syarat Utama

Sepuluh raperda usul baru tersebut terdiri dari empat raperda inisiatif DPRD dan enam raperda usul bupati. Empat raperda usul DPRD meliputi raperda tentang fasilitasi pesantren, raperda tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Oseng Banyuwangi, raperda tentang pengarusutamaan gender, dan raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Banyuwangi tahun 2012–2032.

Sedangkan raperda baru usul dari bupati antara lain, raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, raperda tentang perubahan APBD Tahun 2022, raperda tentang APBD Tahun 2023. Selain itu, eksekutif juga mengusulkan raperda tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum, raperda tentang pencabutan dua perda, dan raperda perubahan ketiga atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Selebihnya, raperda sisa Propemperda 2021 yang masuk dalam Propemperda tahun 2022, terdiri dari tujuh judul raperda inisiatif dewan dan empat raperda usul eksekutif. Tujuh raperda inisiatif dewan sisa Propemperda 2021 di antaranya raperda tentang perlindungan dan pengembangan produk unggulan desa, raperda tentang perubahan ketiga Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selain itu, raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan, raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), raperda tentang penyelenggaraan perkoperasian, raperda tentang penanggulangan penyakit menular, dan raperda tentang pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir juga masuk Propemperda tahun depan.

Baca Juga :  Listrik Di Selogiri Dipastikan Tersambung Akhir Februari 2018

Sedangkan empat judul raperda usul bupati sisa Propemperda 2021 meliputi raperda tentang pokok-pokok keuangan daerah, raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), raperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang penataan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan di Banyuwangi, serta raperda perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang perangkat desa. 

Artikel Terkait

Most Read

Polisi Ringkus Dua Penjual Togel

Duo Perancis Jaga Sungai Banyuwangi

Airlangga Didoakan Jadi Presiden 2024

Artikel Terbaru

/