alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Hadapi Pemilu 2024, Pemkab Banyuwangi Siapkan Anggaran Rp 200 Miliar

RADAR BANYUWANGI – Coblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih dua tahun lagi. Meski demikian, Pemkab Banyuwangi kini mulai ancang-ancang untuk menyediakan gelontoran anggaran dengan nominal jumbo untuk menyukseskan pesta demokrasi paling akbar di tanah air tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, berdasar rancangan awal, pemkab menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk kebutuhan hajatan demokrasi tahun 2024 di Bumi Blambangan. Anggaran sebesar ratusan miliar itu bakal dialokasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi Jatim dan DPRD Banyuwangi, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Jatim dan pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) Banyuwangi.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono mengatakan, pemungutan suara bakal dilakukan pada 2024, namun berbagai tahapan pemilu serentak tersebut sudah mulai digelar. ”Untuk itu, kami sudah merancang alokasi anggaran untuk kebutuhan Pemilu 2024 di Banyuwangi,” ujarnya kemarin (17/6).

Rencananya, imbuh Mujiono, anggaran pemilu tersebut bakal dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dan tahun 2024. ”Kami sudah mencoba menyusun estimasi. Untuk Pemilu 2024, disiapkan anggaran kurang lebih Rp 200 miliar,” kata dia.

Mujiono menjelaskan, anggaran sebesar Rp 100 miliar bakal disiapkan pada APBD 2023. Sedangkan sisanya, yakni Rp 100 miliar akan dialokasikan melalui APBD 2024. ”Karena tahap pemilu tidak hanya dilakukan pada 2024, tetapi juga di tahun 2023,” tutur mantan Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi tersebut.

Masih menurut Mujiono, pihak penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi sudah berkoordinasi dengan pihaknya untuk melakukan pembahasan awal berkaitan pengajuan anggaran pemilu tersebut. ”Namun ini masih tahap awal. Selanjutnya, KPU dan Bawaslu akan kami undang untuk membahas keperluan anggaran pemilu lebih detail lagi. Dibahas lebih detail di Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),” tegasnya.

Saat disinggung apakah alokasi anggaran ratusan miliar tersebut bakal berpengaruh besar pada postur APBD Banyuwangi, Mujiono menjawab diplomatis. Menurut dia, postur APBD, termasuk saat pandemi Covid-19 tetap stabil. ”Tidak sampai terjadi defisit anggaran,” tuturnya.

Meski demikian, Mujiono berharap seluruh perlengkapan pemilu yang masih layak pakai kembali dimanfaatkan pada Pemilu 2024. Misalnya, bilik suara dan lain sebagainya. ”Untuk kebutuhan akomodasi dan mobilitas, hendaknya juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” harapnya.

Sebelumnya, pihak KPU Banyuwangi mulai pasang ”kuda-kuda” untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Bukan hanya bersiap menyongsong tahap verifikasi parpol, KPU Banyuwangi juga bakal mematangkan rencana anggaran biaya (RAB) penyelenggaraan hajatan demokrasi akbar di tanah air tersebut. Untuk sementara, anggaran yang dibutuhkan KPU Banyuwangi diproyeksi sebesar Rp 120 miliar.

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini mengatakan, meski total kebutuhan anggaran belum diketahui secara pasti, beberapa bulan lalu pihaknya sudah bertemu dengan Bupati Ipuk Fiestiandani untuk membicarakan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang akan dikucurkan untuk KPU.

Kala itu, berdasar perhitungan KPU, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu di Banyuwangi sekitar Rp 120 miliar. ”Namun sekali lagi, angka itu masih belum final,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

RADAR BANYUWANGI – Coblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih dua tahun lagi. Meski demikian, Pemkab Banyuwangi kini mulai ancang-ancang untuk menyediakan gelontoran anggaran dengan nominal jumbo untuk menyukseskan pesta demokrasi paling akbar di tanah air tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, berdasar rancangan awal, pemkab menyiapkan anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk kebutuhan hajatan demokrasi tahun 2024 di Bumi Blambangan. Anggaran sebesar ratusan miliar itu bakal dialokasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi Jatim dan DPRD Banyuwangi, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) Jatim dan pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup) Banyuwangi.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono mengatakan, pemungutan suara bakal dilakukan pada 2024, namun berbagai tahapan pemilu serentak tersebut sudah mulai digelar. ”Untuk itu, kami sudah merancang alokasi anggaran untuk kebutuhan Pemilu 2024 di Banyuwangi,” ujarnya kemarin (17/6).

Rencananya, imbuh Mujiono, anggaran pemilu tersebut bakal dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dan tahun 2024. ”Kami sudah mencoba menyusun estimasi. Untuk Pemilu 2024, disiapkan anggaran kurang lebih Rp 200 miliar,” kata dia.

Mujiono menjelaskan, anggaran sebesar Rp 100 miliar bakal disiapkan pada APBD 2023. Sedangkan sisanya, yakni Rp 100 miliar akan dialokasikan melalui APBD 2024. ”Karena tahap pemilu tidak hanya dilakukan pada 2024, tetapi juga di tahun 2023,” tutur mantan Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi tersebut.

Masih menurut Mujiono, pihak penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi sudah berkoordinasi dengan pihaknya untuk melakukan pembahasan awal berkaitan pengajuan anggaran pemilu tersebut. ”Namun ini masih tahap awal. Selanjutnya, KPU dan Bawaslu akan kami undang untuk membahas keperluan anggaran pemilu lebih detail lagi. Dibahas lebih detail di Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),” tegasnya.

Saat disinggung apakah alokasi anggaran ratusan miliar tersebut bakal berpengaruh besar pada postur APBD Banyuwangi, Mujiono menjawab diplomatis. Menurut dia, postur APBD, termasuk saat pandemi Covid-19 tetap stabil. ”Tidak sampai terjadi defisit anggaran,” tuturnya.

Meski demikian, Mujiono berharap seluruh perlengkapan pemilu yang masih layak pakai kembali dimanfaatkan pada Pemilu 2024. Misalnya, bilik suara dan lain sebagainya. ”Untuk kebutuhan akomodasi dan mobilitas, hendaknya juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” harapnya.

Sebelumnya, pihak KPU Banyuwangi mulai pasang ”kuda-kuda” untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu 2024. Bukan hanya bersiap menyongsong tahap verifikasi parpol, KPU Banyuwangi juga bakal mematangkan rencana anggaran biaya (RAB) penyelenggaraan hajatan demokrasi akbar di tanah air tersebut. Untuk sementara, anggaran yang dibutuhkan KPU Banyuwangi diproyeksi sebesar Rp 120 miliar.

Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini mengatakan, meski total kebutuhan anggaran belum diketahui secara pasti, beberapa bulan lalu pihaknya sudah bertemu dengan Bupati Ipuk Fiestiandani untuk membicarakan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang akan dikucurkan untuk KPU.

Kala itu, berdasar perhitungan KPU, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemilu di Banyuwangi sekitar Rp 120 miliar. ”Namun sekali lagi, angka itu masih belum final,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/