alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Bawaslu Segera Tertibkan APK Liar Pilgub Jatim

JawaPos.com – Memasuki masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banyuwangi ancang-ancang menertibkan alat peraga kampanye (APK) liar yang tersebar di seantero Bumi Blambangan. Sasaran penertiban adalah semua APK yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2017.

Ketua Panwaslu Banyuwangi Hasyim Wahid mengatakan, rangkaian Pilgub Jatim 2018 sudah memasuki masa kampanye sejak Kamis (15/2). Karena itu, seharusnya sudah tidak ada lagi APK liar alias APK yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017.

Mengacu Peraturan KPU tentang Kampanye Pilgub, Pemilihan Bupati (Pilbup), atau Pemilihan Wali Kota (Pilwali) tersebut, jenis APK meliputi baliho, billboard, atau videotron, umbul-umbul, dan spanduk. Ukuran baliho/billboard/videotron paling besar 4 meter x 7 meter, sedangkan ukuran umbul-umbul dan spanduk paling besar 5 meter x 1,15 meter dan 1,5 meter x 7 meter.

Baca Juga :  Undang Lintas Komunitas ke BWI

Hasyim mengaku hingga kemarin (17/2), pihaknya belum melakukan penertiban APK liar tersebut. Dia menyatakan penertiban bakal dilakukan mulai Selasa (19/2) mendatang.  ”Memang hari ini (kemarin) belum dilakukan penertiban. Kami akan berkoordinasi dengan KPU,” ujarnya.

Sesuai aturan, kata Hasyim, KPU menyurati pasangan calon atau tim pemenangan untuk menertibkan APK liar yang telah terpasang, misalnya APK tanpa nomor urut. ”Jika tidak ditanggapi, Panwaslu bersama Satpol PP dan unsur terkait akan melakukan penertiban bersama-sama,” akunya.

Nah, untuk itu, Hasyim menyatakan siap menginisiasi rapat koordinasi (rakor) antara Panwaslu, KPU, Satpol PP, Dinas Perizinan, hingga tim pasangan calon (paslon) peserta Pilgub Jatim terkait persiapan penertiban. ”Sebab, masih ada beberapa hal yang belum klir. Misalnya apakah baliho yang telah telanjur terpasang sudah bayar pajak. Kalau sudah membayar pajak dan tiba-tiba ditertibkan, bisa menimbulkan permasalahan. Kami bekerja dengan prinsip kehati-hatian dan taat asas,” kata mantan jurnalis tersebut.

Baca Juga :  Prospek Ekonomi Semakin Baik, Akselerasi Pemulihan Ekonomi Menyeluruh

Menurut Hasyim, dalam rakor itu juga akan membahas titik-titik pemasangan APK. Selain harus sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, pemasangan APK juga harus menyesuaikan peraturan daerah (perda) tentang reklame yang berlaku di Banyuwangi. ”Jadi, setelah rakor tersebut kami bersama unsur terkait akan mulai melakukan penertiban APK yang tidak sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.

JawaPos.com – Memasuki masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banyuwangi ancang-ancang menertibkan alat peraga kampanye (APK) liar yang tersebar di seantero Bumi Blambangan. Sasaran penertiban adalah semua APK yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2017.

Ketua Panwaslu Banyuwangi Hasyim Wahid mengatakan, rangkaian Pilgub Jatim 2018 sudah memasuki masa kampanye sejak Kamis (15/2). Karena itu, seharusnya sudah tidak ada lagi APK liar alias APK yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017.

Mengacu Peraturan KPU tentang Kampanye Pilgub, Pemilihan Bupati (Pilbup), atau Pemilihan Wali Kota (Pilwali) tersebut, jenis APK meliputi baliho, billboard, atau videotron, umbul-umbul, dan spanduk. Ukuran baliho/billboard/videotron paling besar 4 meter x 7 meter, sedangkan ukuran umbul-umbul dan spanduk paling besar 5 meter x 1,15 meter dan 1,5 meter x 7 meter.

Baca Juga :  Peserta Lelang Jabatan Jalani Tes, Dua Tidak Layak

Hasyim mengaku hingga kemarin (17/2), pihaknya belum melakukan penertiban APK liar tersebut. Dia menyatakan penertiban bakal dilakukan mulai Selasa (19/2) mendatang.  ”Memang hari ini (kemarin) belum dilakukan penertiban. Kami akan berkoordinasi dengan KPU,” ujarnya.

Sesuai aturan, kata Hasyim, KPU menyurati pasangan calon atau tim pemenangan untuk menertibkan APK liar yang telah terpasang, misalnya APK tanpa nomor urut. ”Jika tidak ditanggapi, Panwaslu bersama Satpol PP dan unsur terkait akan melakukan penertiban bersama-sama,” akunya.

Nah, untuk itu, Hasyim menyatakan siap menginisiasi rapat koordinasi (rakor) antara Panwaslu, KPU, Satpol PP, Dinas Perizinan, hingga tim pasangan calon (paslon) peserta Pilgub Jatim terkait persiapan penertiban. ”Sebab, masih ada beberapa hal yang belum klir. Misalnya apakah baliho yang telah telanjur terpasang sudah bayar pajak. Kalau sudah membayar pajak dan tiba-tiba ditertibkan, bisa menimbulkan permasalahan. Kami bekerja dengan prinsip kehati-hatian dan taat asas,” kata mantan jurnalis tersebut.

Baca Juga :  Pemdes Tak Merespons Permohonan PTSL, Warga Ini Lapor Camat

Menurut Hasyim, dalam rakor itu juga akan membahas titik-titik pemasangan APK. Selain harus sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, pemasangan APK juga harus menyesuaikan peraturan daerah (perda) tentang reklame yang berlaku di Banyuwangi. ”Jadi, setelah rakor tersebut kami bersama unsur terkait akan mulai melakukan penertiban APK yang tidak sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/