alexametrics
24 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

Pegawai Pemkab Banyuwangi Alami Kelebihan 589 Personel

BANYUWANGI – Kebijakan Pemkab Banyuwangi tidak memperpanjang kontrak kerja ratusan tenaga harian lepas (THL) menjadi atensi DPRD Banyuwangi. Dewan menyatakan tidak sependapat dengan kebijakan eksekutif yang dinilai tidak berpihak pada rakyat tersebut.

Versi dewan, kebijakan ini kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi warga yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab, dengan tidak memperpanjang kontrak kerja THL, pemkab justru akan mencetak pengangguran baru yang artinya justru menambah warga yang mengalami kesulitan ekonomi.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Irianto menyatakan, pihaknya tidak sependapat dengan kebijakan eksekutif tidak memperpanjang kontrak kerja ratusan THL tersebut. Apalagi, banyak THL yang diputus kontrak itu bekerja pada pos-pos penting, seperti di rumah sakit umum daerah (RSUD) dan Satuan Pamong Praja (Satpol PP). ”Data yang ada pada kami, di RSUD Blambangan ada 54 THL yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Pun demikian dengan Satpol PP. Padahal, selama ini mereka berada di garda depan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan menyadarkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes),” bebernya.

Baca Juga :  DPRD Umumkan Pemberhentian Anas-Yusuf

Untuk itu, Irianto meminta eksekutif segera mempekerjakan kembali 331 THL yang saat ini kontraknya tidak diperpanjang. ”Kalau mau rasionalisasi, nanti, setelah pandemi Covid-19 berlalu,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyatakan, sebenarnya dirinya tidak ingin hal itu terjadi. Dia mengaku memahami tidak memperpanjang kontrak kerja THL itu adalah keputusan yang pahit.

Namun, setelah melalui proses yang cukup panjang dan perhitungan yang mendalam berdasarkan analisis jabatan (anjab) atau analisis beban kerja (ABK) yang detail pada masing-masing perangkat daerah, kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Banyuwangi sebesar 7.313 pegawai.

”Kebutuhan personel itu meliputi 3.897 pegawai negeri sipil (PNS), 114 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan selebihnya adalah THL. Namun, jumlah pegawai Pemkab Banyuwangi yang ada saat ini mencapai 7.902 orang atau mengalami kelebihan sebanyak 589 personel,” ujarnya saat berdialog dengan ratusan THL yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang di Pendapa Sabha Swagata Blambangan kemarin (16/3).

Baca Juga :  PKB Gandeng Nahdliyin Menangkan Gus Ipul - Mbak Puti

Ketua DPD Nasdem Banyuwangi Supriyadi KS ikut berbicara terkait polemik THL. Partai besutan Surya Paloh itu siap memberikan bekal kepada ratusan THL yang kontraknya tidak diperpanjang. Partainya, kata Supriyadi, siap membekali ilmu entrepreneur bagi para THL. ”Kami siap untuk membekali para THL tersebut dengan banyak pelatihan dengan harapan mereka bisa jadi entrepreneur, kata Supriyadi. (sgt/aif/c1)

BANYUWANGI – Kebijakan Pemkab Banyuwangi tidak memperpanjang kontrak kerja ratusan tenaga harian lepas (THL) menjadi atensi DPRD Banyuwangi. Dewan menyatakan tidak sependapat dengan kebijakan eksekutif yang dinilai tidak berpihak pada rakyat tersebut.

Versi dewan, kebijakan ini kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi warga yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab, dengan tidak memperpanjang kontrak kerja THL, pemkab justru akan mencetak pengangguran baru yang artinya justru menambah warga yang mengalami kesulitan ekonomi.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Irianto menyatakan, pihaknya tidak sependapat dengan kebijakan eksekutif tidak memperpanjang kontrak kerja ratusan THL tersebut. Apalagi, banyak THL yang diputus kontrak itu bekerja pada pos-pos penting, seperti di rumah sakit umum daerah (RSUD) dan Satuan Pamong Praja (Satpol PP). ”Data yang ada pada kami, di RSUD Blambangan ada 54 THL yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Pun demikian dengan Satpol PP. Padahal, selama ini mereka berada di garda depan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan menyadarkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes),” bebernya.

Baca Juga :  Ipuk Instruksikan Dinas Eksekusi Pembangunan Seribu Titik Jalan

Untuk itu, Irianto meminta eksekutif segera mempekerjakan kembali 331 THL yang saat ini kontraknya tidak diperpanjang. ”Kalau mau rasionalisasi, nanti, setelah pandemi Covid-19 berlalu,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyatakan, sebenarnya dirinya tidak ingin hal itu terjadi. Dia mengaku memahami tidak memperpanjang kontrak kerja THL itu adalah keputusan yang pahit.

Namun, setelah melalui proses yang cukup panjang dan perhitungan yang mendalam berdasarkan analisis jabatan (anjab) atau analisis beban kerja (ABK) yang detail pada masing-masing perangkat daerah, kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Banyuwangi sebesar 7.313 pegawai.

”Kebutuhan personel itu meliputi 3.897 pegawai negeri sipil (PNS), 114 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan selebihnya adalah THL. Namun, jumlah pegawai Pemkab Banyuwangi yang ada saat ini mencapai 7.902 orang atau mengalami kelebihan sebanyak 589 personel,” ujarnya saat berdialog dengan ratusan THL yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang di Pendapa Sabha Swagata Blambangan kemarin (16/3).

Baca Juga :  DPRD Umumkan Pemberhentian Anas-Yusuf

Ketua DPD Nasdem Banyuwangi Supriyadi KS ikut berbicara terkait polemik THL. Partai besutan Surya Paloh itu siap memberikan bekal kepada ratusan THL yang kontraknya tidak diperpanjang. Partainya, kata Supriyadi, siap membekali ilmu entrepreneur bagi para THL. ”Kami siap untuk membekali para THL tersebut dengan banyak pelatihan dengan harapan mereka bisa jadi entrepreneur, kata Supriyadi. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/