alexametrics
27 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Dewan Bentuk Pansus Pembahasan RPJMD

RadarBanyuwangi.id – DPRD Banyuwangi mengawali hari pertama Ramadan dengan menggeber rapat paripurna internal kemarin (13/4). Paripurna kali ini digelar dalam rangka pembentukan dan pengesahan panitia khusus (pansus) yang bertugas melakukan pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banyuwangi periode 2021–2026.

Ketua DPRD I Made Cahyana turun tangan langsung memimpin rapat paripurna internal yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 tersebut. Rapat paripurna kali ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus dan sejumlah anggota dewan asal lintas fraksi.

Informasi yang berhasil dikumpulkan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, eksekutif telah menyerahkan draf RPJMD 2021–2026 kepada DPRD beberapa hari lalu. Sesuai regulasi, dewan bersama eksekutif berkewajiban melakukan pembahasan rancangan awal peraturan daerah (perda) tentang pembangunan daerah periode lima tahun ke depan itu.

Baca Juga :  Honorer Segera Dihapus, Tenaga Pesapon Pasrah

Ketua DPRD Banyuwangi membenarkan rapat paripurna digelar untuk membentuk sekaligus mengesahkan pansus yang bertugas membahas RPJMD Banyuwangi periode 2021–2026. ”Yang ditugaskan sebagai ketua pansus adalah Saudara Irianto,” ujarnya.

Made mengakui eksekutif telah menyerahkan rancangan awal RPJMD tersebut kepada DPRD Banyuwangi. ”Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sejak draf RPJMD diterima, DPRD punya waktu sepuluh hari untuk melakukan pembahasan. Selanjutnya, rancangan RPJMD itu akan disepakati Saudara Bupati dan Ketua DPRD,” kata dia.

Sekadar diketahui, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (sgt/aif/c1)

Baca Juga :  Tak Ber-KTP Tetap Bisa Nyoblos

RadarBanyuwangi.id – DPRD Banyuwangi mengawali hari pertama Ramadan dengan menggeber rapat paripurna internal kemarin (13/4). Paripurna kali ini digelar dalam rangka pembentukan dan pengesahan panitia khusus (pansus) yang bertugas melakukan pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banyuwangi periode 2021–2026.

Ketua DPRD I Made Cahyana turun tangan langsung memimpin rapat paripurna internal yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 tersebut. Rapat paripurna kali ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus dan sejumlah anggota dewan asal lintas fraksi.

Informasi yang berhasil dikumpulkan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, eksekutif telah menyerahkan draf RPJMD 2021–2026 kepada DPRD beberapa hari lalu. Sesuai regulasi, dewan bersama eksekutif berkewajiban melakukan pembahasan rancangan awal peraturan daerah (perda) tentang pembangunan daerah periode lima tahun ke depan itu.

Baca Juga :  Dewan Sahkan 2 Raperda, Tarif Swab PCR Disetujui Rp 275 Ribu

Ketua DPRD Banyuwangi membenarkan rapat paripurna digelar untuk membentuk sekaligus mengesahkan pansus yang bertugas membahas RPJMD Banyuwangi periode 2021–2026. ”Yang ditugaskan sebagai ketua pansus adalah Saudara Irianto,” ujarnya.

Made mengakui eksekutif telah menyerahkan rancangan awal RPJMD tersebut kepada DPRD Banyuwangi. ”Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sejak draf RPJMD diterima, DPRD punya waktu sepuluh hari untuk melakukan pembahasan. Selanjutnya, rancangan RPJMD itu akan disepakati Saudara Bupati dan Ketua DPRD,” kata dia.

Sekadar diketahui, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (sgt/aif/c1)

Baca Juga :  Dewan Target KUPA-PPAS Sudah Didok Paling Lambat 30 September

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/