alexametrics
27.6 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Jadi Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Dua desa di Banyuwangi dicanangkan sebagai model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Dua desa tersebut adalah Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, dan Desa Kepundungan, Kecamatan Srono.

          Pencanangan DRPPA tersebut dihadiri langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati alias Bintang Puspayoga. Menteri Bintang melakukan kunjungan kerja (kunker) di Banyuwangi selama dua hari, yakni Jumat (12/11) sampai Sabtu (13/11) bersma Ketua DPR RI Puan Maharani.

          Bintang berharap, pencanangan Desa Kepundungan dan Desa Watukebo sebagai DRPPA dapat direplikasi desa-desa lain di Banyuwangi. “Kalau ini sudah berhasil dan direplikasi desa lain, kami sangat mengapresiasi,” ujarnya dalam pencanangan di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jumat sore.

Menteri Bintang menekankan perempuan di desa khususnya, perlu didorong dan didukung melakukan perubahan dan perbaikan di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat, salah satunya melalui Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). “DRPPA memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi inovasi baru dalam pembangunan nasional yang inklusif serta ramah perempuan dan anak. Seperti kita ketahui, desa menjadi ujung tombak dari pembangunan nasional. DRPPA juga berperan penting dalam mengentaskan berbagai permasalahan perempuan dan anak dari hulu hingga ke hilir,” tuturnya.

Sejalan dengan langkah ini, lanjut Bintang, Kementerian PPPA juga melakukan peningkatan kapasitas perempuan, seperti pelatihan kepemimpinan perempuan termasuk pendampingan secara berkelanjutan, yang fokus pada perempuan pedesaan bekerja sama dengan lembaga masyarakat. “Dibutuhkan komitmen seluruh perangkat yang ada di desa agar perempuan dan anak perlu terlibat. Dukungan dan bantuan stake holder dan perangkat desa dibutuhkan untuk mengawal implementasi program dan memastikan semua strateginya berjalan seperti yang diharapkan,” kata dia.

Dalam pencanangan tersebut juga digelar rembug desa yang melibatkan para tokoh perempuan setempat, termasuk Kepala Desa Watukebo Sri Muni Eka Diana dan Kepala Desa Kepundungan Tri Martila Sukma. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono juga hadir dalam acara tersebut. “Kegiatan semacam rembug desa ini searah dengan 5 isu prioritas arahan Presiden terkait perempuan dan anak,” imbuh Bintang.

Dalam kesempatan itu, Bintang juga menyampaikan apresiasi pada inovasi Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan dan Perlindungan Ibu-Anak) yang digagas oleh pemkab. Ruang Rindu merupakan integrasi dari sejumlah program di Banyuwangi yang melakukan fungsi perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak. Tidak hanya layanan medis, hukum, psikososial dan rehabilitasi sosial, namun juga dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa Banyuwangi berkomitmen melakukan pembangunan dari desa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkontribusi positif bagi masa depan perempuan dan anak. “Seperti pencanangan model desa ramah perempuan dan peduli anak ini, sama dengan upaya menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak mulai dari desa. Dengan begitu, ini akan mendukung pembangunan perempuan dan anak dalam berbagai bidang,” ujar Ipuk.

Ipuk menjelaskan bahwa pemkab akan terus menggulirkan program-program penguatan kapasitas perempuan dan perlindungan hak-hak anak di Banyuwangi. Mulai dari menggelar rutin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Anak, serta mengintegrasikan program-program Banyuwangi Children Center (BCC) dan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), termasuk Bengkel Sakinah untuk pemberdayaan perempuan. “Bahkan, kami melengkapinya dengan ruang penguatan perempuan untuk melawan radikalisme yang telah menjadikan kaum perempuan sebagai garda terdepan pelaku terorisme,” kata dia.

Bupati Ipuk berharap, DRPPA tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan gender serta meningkatkan peran aktif perempuan. “Terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan perempuan. Kami juga akan berupaya agar model DRPPA ini dapat direplikasi 189 desa lainnya di Banyuwangi,” pungkasnya. 

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Dua desa di Banyuwangi dicanangkan sebagai model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Dua desa tersebut adalah Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, dan Desa Kepundungan, Kecamatan Srono.

          Pencanangan DRPPA tersebut dihadiri langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati alias Bintang Puspayoga. Menteri Bintang melakukan kunjungan kerja (kunker) di Banyuwangi selama dua hari, yakni Jumat (12/11) sampai Sabtu (13/11) bersma Ketua DPR RI Puan Maharani.

          Bintang berharap, pencanangan Desa Kepundungan dan Desa Watukebo sebagai DRPPA dapat direplikasi desa-desa lain di Banyuwangi. “Kalau ini sudah berhasil dan direplikasi desa lain, kami sangat mengapresiasi,” ujarnya dalam pencanangan di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jumat sore.

Menteri Bintang menekankan perempuan di desa khususnya, perlu didorong dan didukung melakukan perubahan dan perbaikan di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat, salah satunya melalui Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). “DRPPA memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi inovasi baru dalam pembangunan nasional yang inklusif serta ramah perempuan dan anak. Seperti kita ketahui, desa menjadi ujung tombak dari pembangunan nasional. DRPPA juga berperan penting dalam mengentaskan berbagai permasalahan perempuan dan anak dari hulu hingga ke hilir,” tuturnya.

Sejalan dengan langkah ini, lanjut Bintang, Kementerian PPPA juga melakukan peningkatan kapasitas perempuan, seperti pelatihan kepemimpinan perempuan termasuk pendampingan secara berkelanjutan, yang fokus pada perempuan pedesaan bekerja sama dengan lembaga masyarakat. “Dibutuhkan komitmen seluruh perangkat yang ada di desa agar perempuan dan anak perlu terlibat. Dukungan dan bantuan stake holder dan perangkat desa dibutuhkan untuk mengawal implementasi program dan memastikan semua strateginya berjalan seperti yang diharapkan,” kata dia.

Dalam pencanangan tersebut juga digelar rembug desa yang melibatkan para tokoh perempuan setempat, termasuk Kepala Desa Watukebo Sri Muni Eka Diana dan Kepala Desa Kepundungan Tri Martila Sukma. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono juga hadir dalam acara tersebut. “Kegiatan semacam rembug desa ini searah dengan 5 isu prioritas arahan Presiden terkait perempuan dan anak,” imbuh Bintang.

Dalam kesempatan itu, Bintang juga menyampaikan apresiasi pada inovasi Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan dan Perlindungan Ibu-Anak) yang digagas oleh pemkab. Ruang Rindu merupakan integrasi dari sejumlah program di Banyuwangi yang melakukan fungsi perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak. Tidak hanya layanan medis, hukum, psikososial dan rehabilitasi sosial, namun juga dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa Banyuwangi berkomitmen melakukan pembangunan dari desa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkontribusi positif bagi masa depan perempuan dan anak. “Seperti pencanangan model desa ramah perempuan dan peduli anak ini, sama dengan upaya menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak mulai dari desa. Dengan begitu, ini akan mendukung pembangunan perempuan dan anak dalam berbagai bidang,” ujar Ipuk.

Ipuk menjelaskan bahwa pemkab akan terus menggulirkan program-program penguatan kapasitas perempuan dan perlindungan hak-hak anak di Banyuwangi. Mulai dari menggelar rutin Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Anak, serta mengintegrasikan program-program Banyuwangi Children Center (BCC) dan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), termasuk Bengkel Sakinah untuk pemberdayaan perempuan. “Bahkan, kami melengkapinya dengan ruang penguatan perempuan untuk melawan radikalisme yang telah menjadikan kaum perempuan sebagai garda terdepan pelaku terorisme,” kata dia.

Bupati Ipuk berharap, DRPPA tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan gender serta meningkatkan peran aktif perempuan. “Terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan perempuan. Kami juga akan berupaya agar model DRPPA ini dapat direplikasi 189 desa lainnya di Banyuwangi,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/