alexametrics
23 C
Banyuwangi
Wednesday, August 17, 2022

Siapkan Payung Hukum Investasi PDAM Rp 33 Miliar

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi bergerak cepat membahas rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perubahan perda dilakukan untuk ”memayungi” penyertaan modal pemkab sebesar Rp 33 miliar di badan usaha milik daerah tersebut.

Hal itu terungkap pada forum rapat paripurna di kantor DPRD Banyuwangi Selasa (13/2) lalu. Ada dua agenda dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Joni Subagio tersebut, yakni jawaban bupati atas pandangan umum (PU) fraksi tentang raperda perubahan perda pendirian PDAM dan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan.

Mewakili Bupati Abdullah Azwar Anas, Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widyatmoko mengatakan, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian PDAM dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jatim. ”Pada prinsipnya, investasi pemerintah daerah pada PDAM berupa penyertaan modal perlu diatur dalam perda,” ujarnya.

Baca Juga :  Berkah PPKM, Sabet Penghargaan

Sebelumnya, eksekutif telah melayangkan nota pengantar perubahan perda tentang pendirian PDAM. Dalam nota pengantar itu disebutkan, modal awal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 159 juta.

Sedangkan ketentuan pasal 9 diubah serta disisipkan dua ayat baru di antara ayat (3) dan ayat (4), yakni ayat (3.a) dan (3.b). Dalam penambahan ayat (3a) dijelaskan bahwa modal perusahaan daerah telah mengalami penambahan dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 33,7 miliar sehingga total modal perusahaan daerah adalah sebesar Rp 33,8 miliar.

Wabup mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi yang telah memberikan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan perda tersebut.

Terkait pertanyaan optimalisasi penyaluran air bersih, PDAM Banyuwangi setiap tahun berupaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan dengan menambah debit air baku, perluasan, dan rehabilitas jaringan perpipaan. ”Pada 2017 juga dilakukan penambahan enam sumur bor dengan debit masing-masing sumur 15 liter per detik,” kata dia.

Baca Juga :  Belajar Ngaji dari Bu Fat, Ikuti Jalan Politik Bung Karno

Sementara itu, menanggapi pertanyaan fraksi-fraksi terkait perubahan Perda Administrasi Kependudukan, Wabup Yusuf mengakui masih banyak warga Banyuwangi yang belum mendapat kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). ”Karena blangko KTP-el dari pusat tidak diberi secara keseluruhan. Jumlah Surat Keterangan (suket) yang telah dikeluarkan sampai akhir Januari 2018 sebanyak 168.589,” kata dia.

Di sisi lain, usai mendengar jawaban bupati atas PU fraksi, internal DPRD langsung menggelar rapat paripurna internal. Kali ini, rapat paripurna dilakukan para anggota wakil rakyat untuk membentuk panitia khusus (pansus) masing-masing raperda.

Hasilnya, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Khusnan Abadi dipercaya menjadi Ketua Pansus Raperda Pendirian PDAM, sedangkan politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Marifatul Kamila memimpin Pansus Administrasi Kependudukan. ”Setelah terbentuk, pansus kami minta segera bekerja menuntaskan pembahasan dua raperda tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Joni Subagio. (sgt/als/c1)

BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi bergerak cepat membahas rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perubahan perda dilakukan untuk ”memayungi” penyertaan modal pemkab sebesar Rp 33 miliar di badan usaha milik daerah tersebut.

Hal itu terungkap pada forum rapat paripurna di kantor DPRD Banyuwangi Selasa (13/2) lalu. Ada dua agenda dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Joni Subagio tersebut, yakni jawaban bupati atas pandangan umum (PU) fraksi tentang raperda perubahan perda pendirian PDAM dan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan.

Mewakili Bupati Abdullah Azwar Anas, Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widyatmoko mengatakan, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian PDAM dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jatim. ”Pada prinsipnya, investasi pemerintah daerah pada PDAM berupa penyertaan modal perlu diatur dalam perda,” ujarnya.

Baca Juga :  Pendahulu Airlangga Hartarto Berhubungan Erat dengan Keraton Kasunanan

Sebelumnya, eksekutif telah melayangkan nota pengantar perubahan perda tentang pendirian PDAM. Dalam nota pengantar itu disebutkan, modal awal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 159 juta.

Sedangkan ketentuan pasal 9 diubah serta disisipkan dua ayat baru di antara ayat (3) dan ayat (4), yakni ayat (3.a) dan (3.b). Dalam penambahan ayat (3a) dijelaskan bahwa modal perusahaan daerah telah mengalami penambahan dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 33,7 miliar sehingga total modal perusahaan daerah adalah sebesar Rp 33,8 miliar.

Wabup mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi yang telah memberikan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan perda tersebut.

Terkait pertanyaan optimalisasi penyaluran air bersih, PDAM Banyuwangi setiap tahun berupaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan dengan menambah debit air baku, perluasan, dan rehabilitas jaringan perpipaan. ”Pada 2017 juga dilakukan penambahan enam sumur bor dengan debit masing-masing sumur 15 liter per detik,” kata dia.

Baca Juga :  Dorong Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Muara Enim

Sementara itu, menanggapi pertanyaan fraksi-fraksi terkait perubahan Perda Administrasi Kependudukan, Wabup Yusuf mengakui masih banyak warga Banyuwangi yang belum mendapat kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). ”Karena blangko KTP-el dari pusat tidak diberi secara keseluruhan. Jumlah Surat Keterangan (suket) yang telah dikeluarkan sampai akhir Januari 2018 sebanyak 168.589,” kata dia.

Di sisi lain, usai mendengar jawaban bupati atas PU fraksi, internal DPRD langsung menggelar rapat paripurna internal. Kali ini, rapat paripurna dilakukan para anggota wakil rakyat untuk membentuk panitia khusus (pansus) masing-masing raperda.

Hasilnya, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Khusnan Abadi dipercaya menjadi Ketua Pansus Raperda Pendirian PDAM, sedangkan politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Marifatul Kamila memimpin Pansus Administrasi Kependudukan. ”Setelah terbentuk, pansus kami minta segera bekerja menuntaskan pembahasan dua raperda tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Joni Subagio. (sgt/als/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/