Sabtu, 23 Oct 2021
Radar Banyuwangi
Home / Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Dispendukcapil Ternyata Sudah Terapkan Aturan Nikah Siri Dapat KK

14 Oktober 2021, 07: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Dispendukcapil Ternyata Sudah Terapkan Aturan Nikah Siri Dapat KK

Juang Pribadi, Kadispendukcapil Banyuwangi. (Dok.RadarBanyuwangi.id)

Share this      

BANYUWANGI – Munculnya aturan baru bagi pasangan nikah siri yang bisa mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kontroversi di masyarakat. Aturan tersebut dikhawatirkan akan memicu pernikahan siri yang tidak sesuai dengan aturan Kementerian Agama.

Dalam Perpres 96 Tahun 2018 yang kemudian disusul Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan dijelaskan, pasangan nikah siri hanya cukup menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri diketahui dua orang saksi.

Baca juga: Bupati Ipuk Akan Segera Bangun Pasar

Aturan tersebut sudah diterapkan di Dispendukcapil Banyuwangi. Sejumlah pasangan siri yang tidak memiliki KK, sudah mendapatkan KK dengan keterangan pasangan belum tercatat. ”Aturan tersebut sebenarnya sudah lama dan sudah dijalankan di Banyuwangi,” ujar Kadispendukcapil Banyuwangi Juang Pribadi.

Juang mengatakan, pasangan nikah siri memang hanya perlu menyertakan SPTJM untuk memperoleh KK. Mereka kebanyakan sudah menikah resmi, hanya saja tidak mendapatkan buku nikah. ”Kalau seperti itu kan permainan oknum terdahulu. Dispendukcapil bukan melegalkan nikah siri, melainkan membantu pendataan kependudukan saja,” terangnya.

Kemenag Banyuwangi menilai dengan adanya aturan tersebut akan membuat masyarakat tidak lagi memerlukan surat nikah. Masyarakat juga bakal cenderung menganggap pernikahan siri sudah tercatat dan berkekuatan hukum. Kemenag Banyuwangi akan melakukan upaya koordinasi dengan seluruh instansi terutama Dispendukcapil Banyuwangi.

”Aturan tersebut mungkin dilakukan untuk kesempurnaan pendataan. Artinya, tidak boleh ada warga yang tidak masuk dalam KK seperti apa pun statusnya,” ujar Kasi Bimas Islam Kemenag Mukhlis.

Meski demikian, pihaknya menegaskan jika pernikahan tetap harus sesuai dengan ketentuan aturan agama dan negara. ”Meski para pasangan yang nikah siri memiliki KK, belum tentu mereka memiliki kekuatan hukum agama dan negara,” jelasnya.

Menurut Mukhlis, pernikahan harus memenuhi dua unsur. Pertama, sah menurut agama dan kedua menurut hukum. Meski sah menurut agama, pasangan belum tentu diakui oleh negara. ”Jika mereka ingin melakukan nikah sah, harus menjalani sidang isbat melalui Pengadilan Agama (PA). Sehingga, mereka baru bisa dinyatakan sah baik agama dan negara,” pungkasnya.

(bw/rio/aif/als/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia