alexametrics
25.3 C
Banyuwangi
Wednesday, October 5, 2022

Dana Transfer Pusat Turun, Pertumbuhan Ekonomi Naik

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi Pemkab Banyuwangi optimistis kinerja perekonomian tahun depan kian membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksi sebesar 4,54 persen atau naik dibandingkan target pada rancangan awal Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (P-APBD) 2022 yang “hanya” sebesar 4,27 persen.

Optimisme tersebut diutarakan Bupati Ipuk Fiestiandani saat menyampaikan nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dalam forum rapat paripurna DPRD kemarin (12/3).

Ipuk mengatakan APBD mempunyai peran sentral dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha, serta melindungi keselamatan masyarakat sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Dikatakan, upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel.

Ipuk lantas mengungkapkan tema pembangunan Banyuwangi di tahun 2023, yakni “Akselerasi Pemulihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infrastruktur Tematik, Harmoni, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)”. Tema tersebut diterjemahkan dalam prioritas pembangunan daerah yang meliputi percepatan transformasi digital sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM; penguatan ketahanan kesehatan masyarakat; pembangunan infrastruktur terintegrasi penunjang kawasan ekonomi strategis guna membangun kesempatan kerja baru; serta penguatan stabilitas sosial dan politik masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Baca Juga :  Dinas Pendidikan Perkuat Layanan PAUD-HI

Selain itu, peningkatan SDM unggul dan berbudaya serta optimalisasi layanan publik dan manajemen pemerintahan hingga ke desa juga prioritas pembangunan tahun 2022.

Sementara itu, berkaitan target pendapatan dan belanja daerah dalam KUA-PPAS 2023, Bupati Ipuk mengatakan salah satu bagian penting dari belanja negara adalah transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Dalam kondisi global yang sangat dinamis pada tahun ini sangat mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah pusat. “Sehingga teradapat penyesuaian sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan pemerintah pusat,” kata dia.

Secara umum, imbuh Ipuk, target pendapatan daerah di tahun 2023 sebesar Rp 2,504 triliun atau turun sebanyak Rp 485,813 miliar dari pendapatan daerah pada APBD 2022 yang mencapai Rp 2,989 triliun. Pendapatan daerah tersebut berasal dari komponen pendapatan asli daerah yang diproyeksi sebesar Rp 554,01 miliar atau meningkat sebesar 36,008 miliar dari APBD 2022, pendapatan transfer sebesar Rp 1,898 triliun atau turun sebesar Rp 510,687 miliar dari APBD induk 2022 yang mencapai Rp 2,408 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 52,096 miliar (turun sebesar 11,134 miliar dibanding APBD 2022 sebesar Rp 63,23 miliar).

Baca Juga :  Mendagri Tito Sebut MPP Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi

Selanjutnya, kata Ipuk, total belanja daerah pada APBD 2023 direncanakan sebesar Rp 2,568 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 437,416 miliar dari belanja daerah pada APBD 2022 sebesar Rp 3,005 triliun. Sedangkan pembiayaan daerah pada 2023 diperkirakan sebesar Rp 64,396 miliar. (sgt/aif)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi Pemkab Banyuwangi optimistis kinerja perekonomian tahun depan kian membaik. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksi sebesar 4,54 persen atau naik dibandingkan target pada rancangan awal Perubahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (P-APBD) 2022 yang “hanya” sebesar 4,27 persen.

Optimisme tersebut diutarakan Bupati Ipuk Fiestiandani saat menyampaikan nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dalam forum rapat paripurna DPRD kemarin (12/3).

Ipuk mengatakan APBD mempunyai peran sentral dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat rentan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha, serta melindungi keselamatan masyarakat sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Dikatakan, upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel.

Ipuk lantas mengungkapkan tema pembangunan Banyuwangi di tahun 2023, yakni “Akselerasi Pemulihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infrastruktur Tematik, Harmoni, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)”. Tema tersebut diterjemahkan dalam prioritas pembangunan daerah yang meliputi percepatan transformasi digital sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM; penguatan ketahanan kesehatan masyarakat; pembangunan infrastruktur terintegrasi penunjang kawasan ekonomi strategis guna membangun kesempatan kerja baru; serta penguatan stabilitas sosial dan politik masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Baca Juga :  500 Kader PKK Banyuwangi Dididik Kepemimpinan

Selain itu, peningkatan SDM unggul dan berbudaya serta optimalisasi layanan publik dan manajemen pemerintahan hingga ke desa juga prioritas pembangunan tahun 2022.

Sementara itu, berkaitan target pendapatan dan belanja daerah dalam KUA-PPAS 2023, Bupati Ipuk mengatakan salah satu bagian penting dari belanja negara adalah transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Dalam kondisi global yang sangat dinamis pada tahun ini sangat mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah pusat. “Sehingga teradapat penyesuaian sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan pemerintah pusat,” kata dia.

Secara umum, imbuh Ipuk, target pendapatan daerah di tahun 2023 sebesar Rp 2,504 triliun atau turun sebanyak Rp 485,813 miliar dari pendapatan daerah pada APBD 2022 yang mencapai Rp 2,989 triliun. Pendapatan daerah tersebut berasal dari komponen pendapatan asli daerah yang diproyeksi sebesar Rp 554,01 miliar atau meningkat sebesar 36,008 miliar dari APBD 2022, pendapatan transfer sebesar Rp 1,898 triliun atau turun sebesar Rp 510,687 miliar dari APBD induk 2022 yang mencapai Rp 2,408 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 52,096 miliar (turun sebesar 11,134 miliar dibanding APBD 2022 sebesar Rp 63,23 miliar).

Baca Juga :  Mendagri Tito Sebut MPP Bisa Percepat Kebangkitan Ekonomi

Selanjutnya, kata Ipuk, total belanja daerah pada APBD 2023 direncanakan sebesar Rp 2,568 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 437,416 miliar dari belanja daerah pada APBD 2022 sebesar Rp 3,005 triliun. Sedangkan pembiayaan daerah pada 2023 diperkirakan sebesar Rp 64,396 miliar. (sgt/aif)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/