Sabtu, 23 Oct 2021
Radar Banyuwangi
Home / Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Datangi Gedung DPRD, Difawangi Suarakan Lima Tuntutan

13 Oktober 2021, 15: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Datangi Gedung DPRD, Difawangi Suarakan Lima Tuntutan

HARUS DIBANTU: Salah satu anggota Difawangi hendak memasuki ruang rapat khusus kantor DPRD Banyuwangi kemarin (11/10). (Sigit Hariyadi/RadarBanyuwangi.id)

Share this      

BANYUWANGI – Puluhan warga penyandang disabilitas ”menggeruduk” kantor DPRD Banyuwangi kemarin (11/10). Mereka datang untuk menyuarakan aspirasi berkaitan pemenuhan hak-hak kalangan difabel yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemkab Banyuwangi.

Puluhan warga yang tergabung dalam Komunitas Difabel Banyuwangi (Difawangi) Bersatu tersebut, datang ke dewan secara bergelombang. Ada yang menunggang sepeda motor yang telah dimodifikasi, ada pula yang diantar saudara atau kerabat menggunakan kendaraan roda dua.

Puluhan anggota Difawangi itu diterima Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara. Made lantas menggelar audiensi dengan pengurus dan perwakilan Difawangi di ruang rapat khusus kantor dewan.

Baca juga: Pemerintah Dukung Pengembangan Inovasi Keuangan Digital

Kepada wakil rakyat, Sekretaris Difawangi Suparyono menyuarakan lima tuntutan komunitas difabel tersebut. Yang pertama, mendesak dewan untuk memperjuangkan kebijakan anggaran guna pemenuhan sarana ramah difabel di Banyuwangi. Contohnya ramp (jalur melandai atau bidang miring) di kantor instansi pemerintah serta di ruang-ruang publik di Bumi Blambangan. ”Supaya mobilitas dan aktivitas difabel di Banyuwangi dapat berjalan setara dengan warga yang lain,” ujarnya.

Kedua, Difawangi mendesak penyediaan kebutuhan disabilitas, seperti kursi roda, tongkat, kruk, dan lain sebagainya di tempat pelayanan publik, tempat wisata, mal, supermarket, bandara, stasiun kereta api (KA), maupun terminal. Mereka mendesak penyediaan kebutuhan disabilitas harus diperjuangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Selain itu, kalangan difabel tersebut juga meminta pemkab menggelar program pemberdayaan difabel melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos-PPKB) dan instansi-instansi terkait lain. ”Misalnya melalui pelatihan-pelatihan yang sifatnya berkelanjutan, bantuan-bantuan pemerintah, serta program lain yang bersifat edukasi kemandirian,” kata Suparyono.

Tuntutan keempat, Difawangi meminta bupati dan DPRD menerbitkan peraturan bupati (perbup) atau peraturan daerah (perda) tentang kesetaraan dan kebutuhan difabel di Banyuwangi. Termasuk melalui pengalokasian lima persen anggaran dana desa (DD) di setiap desa di Bumi Blambangan.

Kelima, mereka meminta pemerintah segera menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) bagi penyandang disabilitas yang telah masuk data nasional penyandang disabilitas. ”Ini diperlukan untuk memperoleh akses layanan, termasuk konsesi dalam penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” tutur Suparyono.

Perwakilan Difawangi yang lain mengusulkan dewan menjembatani lahan pekerjaan bagi difabel sesuai kemampuan masing-masing. Termasuk pemenuhan kuota satu persen karyawan difabel di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah.

Ketua DPRD I Made Cahyana Negara berterima kasih kepada Difawangi yang telah menyampaikan aspirasi kepada dewan. ”Sudah sepatutnya Bapak dan Ibu sekalian menyalurkan aspirasi melalui forum resmi. Insya Allah akan kami perjuangkan sekuat tenaga,” kata dia.

Menurut Made, penyampaian aspirasi kalangan difabel kepada dewan merupakan langkah yang tepat. Menurut dia, waktu penyampaian aspirasi juga tepat lantaran dewan bersama eksekutif tengah melakukan rangkaian pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. ”Maka, kami akan memperjuangkan agar pemenuhan hak-hak difabel dialokasikan pada APBD tahun depan. Supaya Banyuwangi benar-benar menjadi kabupaten inklusif,” tuturnya.

Apalagi, imbuh Made, Banyuwangi sebenarnya telah memiliki payung hukum, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. ”Kami juga mengajak teman-teman difabel untuk bersama-sama mengawal agar perda tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya

Di sisi lain, Made mengakui bahwa di kantor lembaga dewan yang dia pimpin pun, saat ini belum tersedia sarana dan prasarana yang ramah difabel. ”Kami akui kantor DPRD belum ramah difabel. Ini autokritik bagi kami. Akan kami pastikan kantor DPRD menjadi kantor yang ramah bagi teman-teman penyandang disabilitas,” pungkasnya.

(bw/sgt/aif/als/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia