alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Friday, August 12, 2022

YLBHKI: Pemkab Tak Langgar Aturan

BANYUWANGI – Kebijakan eksekutif ”merumahkan” 331 pegawai berstatus tenaga harian lepas (THL) di lingkup Pemkab Banyuwangi, terus menuai pro dan kontra. Dewan bersuara lantang menolak kebijakan tersebut, namun ada pula yang menyatakan tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut, khususnya dari kacamata hukum.

Seperti dilontarkan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen (YLBHKI) Fitrul ’Uyun Sadewa. Dia menggarisbawahi, ratusan THL tersebut tidak dipecat atau diberhentikan, tetapi masa tugas mereka sudah berakhir dan kontraknya tidak diperpanjang atau tidak ada kontrak baru.

’Uyun menuturkan, sebagai praktisi hukum, pihaknya melihat fenomena itu dari sisi hukum. Nah, dari sisi hukum, tidak ada masalah terkait kebijakan pemkab tidak memperpanjang kontrak ratusan THL tersebut. ”Nomenklatur pemberhentian dan tidak diperpanjang itu sangat jelas berbeda. Mengacu pada peraturan berkontrak, maka yang harus dipatuhi adalah isi kontrak tersebut. Jadi, teman-teman THL ini tidak pernah diberhentikan tapi masa tugasnya sudah berakhir,” ujarnya kemarin (11/3).

Baca Juga :  Dewan Desak Pemkab Banyuwangi Segera Isi Kekosongan Kepala Sekolah

Selain itu, lanjut ’Uyun, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Kabupaten (Sekkab), bahwa masa kontrak THL dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun, apabila pemkab sudah merasa tidak membutuhkan atau sudah kelebihan tenaga, misalnya, maka tidak ada masalah jika kontrak kerja THL tidak diperpanjang. ”Apalagi, berdasar keterangan pihak eksekutif, kontrak kerja ratusan THL yang tidak diperpanjang ini dilakukan berdasar hasil analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Itu pun masih berlebih 500 orang. Namun, yang tidak diperpanjang 300-an orang,” tuturnya.

’Uyun menambahkan, selain berdasar hasil anjab dan ABK, kebijakan pemkab tidak memperpanjang kontrak kerja THL bisa jadi disebabkan penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) imbas pandemi Covid-19. ”Maka, kebijakan tidak memperpanjang kontrak kerja THL ini bisa dimaklumi,” kata dia.

Namun demikian, ’Uyun berharap pemkab memperhatikan para mantan THL yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang tersebut. ”Misalnya dengan memberikan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti program pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, dan lain sebagainya,” kata dia.

Baca Juga :  2.916 Tenaga Harian Lepas Mulai Jalani Monitoring

Di sisi lain, kalangan dewan bereaksi terus menyuarakan penolakan terhadap kebijakan eksekutif yang tidak memperpanjang kontrak kerja 331 THL di Banyuwangi. Bahkan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) terang-terangan menolak kebijakan tersebut. ”Kami menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Golkar menolak kebijakan ini. Pemberhentian THL sangatlah tidak tepat dilakukan di saat situasi sulit seperti ini,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Banyuwangi Ruliyono.

Ruliyono menambahkan, semestinya pemkab melindungi THL yang sudah mengabdikan diri kepada pemerintah, bukan justru melakukan pemecatan secara massal yang justru mengakibatkan pengangguran baru. ”Fraksi Golkar menolak pemberhentian tersebut karena tidak manusiawi,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

BANYUWANGI – Kebijakan eksekutif ”merumahkan” 331 pegawai berstatus tenaga harian lepas (THL) di lingkup Pemkab Banyuwangi, terus menuai pro dan kontra. Dewan bersuara lantang menolak kebijakan tersebut, namun ada pula yang menyatakan tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut, khususnya dari kacamata hukum.

Seperti dilontarkan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen (YLBHKI) Fitrul ’Uyun Sadewa. Dia menggarisbawahi, ratusan THL tersebut tidak dipecat atau diberhentikan, tetapi masa tugas mereka sudah berakhir dan kontraknya tidak diperpanjang atau tidak ada kontrak baru.

’Uyun menuturkan, sebagai praktisi hukum, pihaknya melihat fenomena itu dari sisi hukum. Nah, dari sisi hukum, tidak ada masalah terkait kebijakan pemkab tidak memperpanjang kontrak ratusan THL tersebut. ”Nomenklatur pemberhentian dan tidak diperpanjang itu sangat jelas berbeda. Mengacu pada peraturan berkontrak, maka yang harus dipatuhi adalah isi kontrak tersebut. Jadi, teman-teman THL ini tidak pernah diberhentikan tapi masa tugasnya sudah berakhir,” ujarnya kemarin (11/3).

Baca Juga :  Ini Jenis Logistik yang Pilgub yang Didistribusikan

Selain itu, lanjut ’Uyun, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Kabupaten (Sekkab), bahwa masa kontrak THL dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun, apabila pemkab sudah merasa tidak membutuhkan atau sudah kelebihan tenaga, misalnya, maka tidak ada masalah jika kontrak kerja THL tidak diperpanjang. ”Apalagi, berdasar keterangan pihak eksekutif, kontrak kerja ratusan THL yang tidak diperpanjang ini dilakukan berdasar hasil analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Itu pun masih berlebih 500 orang. Namun, yang tidak diperpanjang 300-an orang,” tuturnya.

’Uyun menambahkan, selain berdasar hasil anjab dan ABK, kebijakan pemkab tidak memperpanjang kontrak kerja THL bisa jadi disebabkan penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) imbas pandemi Covid-19. ”Maka, kebijakan tidak memperpanjang kontrak kerja THL ini bisa dimaklumi,” kata dia.

Namun demikian, ’Uyun berharap pemkab memperhatikan para mantan THL yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang tersebut. ”Misalnya dengan memberikan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti program pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, dan lain sebagainya,” kata dia.

Baca Juga :  ASN yang Terpapar Covid Diminta Work From Home

Di sisi lain, kalangan dewan bereaksi terus menyuarakan penolakan terhadap kebijakan eksekutif yang tidak memperpanjang kontrak kerja 331 THL di Banyuwangi. Bahkan, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) terang-terangan menolak kebijakan tersebut. ”Kami menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Golkar menolak kebijakan ini. Pemberhentian THL sangatlah tidak tepat dilakukan di saat situasi sulit seperti ini,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Banyuwangi Ruliyono.

Ruliyono menambahkan, semestinya pemkab melindungi THL yang sudah mengabdikan diri kepada pemerintah, bukan justru melakukan pemecatan secara massal yang justru mengakibatkan pengangguran baru. ”Fraksi Golkar menolak pemberhentian tersebut karena tidak manusiawi,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/