alexametrics
23.8 C
Banyuwangi
Tuesday, August 16, 2022

Curi Janur Bisa Didenda Rp 50 Juta

BANYUWANGI – Kalangan petani kelapa di Banyuwangi kini punya harapan baru. DPRD Banyuwangi telah mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan tanaman kelapa kemarin (8/12). Perda ini digadang-gadang menjadi jawaban atas kerusakan dan penurunan produktivitas kelapa akibat pencurian janur yang marak terjadi sejak 15 tahun terakhir.

Pengesahan produk hukum tertinggi daerah tersebut dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Joni Subagio. Ketua DPRD I Made Cahyana Negara, serta wakil ketua dewan yang lain, Ismoko juga hadir dalam rapat paripurna kali ini.

Sedangkan dari jajaran eksekutif, tampak hadir Bupati Abdullah Azwar Anas, Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widyatmoko, dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Djadjat Sudradjat, serta para pimpinan satuan kerja (satker).

Sementara itu, ada sejumlah klausul penting dalam raperda tersebut. Salah satunya melarang pengambilan atau perdagangan janur atau batang kelapa produktif, kecuali untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi.

Selain itu, pengambilan janur dan batang tanaman kelapa selain untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi harus disertai pernyataan pemilik tanaman kelapa dan surat izin kepala desa atau camat setempat. Ketentuan lain, setiap orang atau badan dilarang mengambil janur, batang, atau pelepah kelapa selain miliknya alias mencuri.

Baca Juga :  Menko Airlangga Buka IIMS Hybrid 2022, Sektor Otomotif Kembali Pulih

Perda tersebut juga mengatur sanksi bagi siapa pun yang kedapatan melanggar aturan. Misalnya, orang yang mencuri dan atau menjual janur ke luar Banyuwangi berupa denda mencapai Rp 50 juta dan kurungan selama enam bulan.

Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus Raperda Perlindungan Tanaman Kelapa DPRD Sugiarto mengatakan, kondisi tanaman kelapa di Banyuwangi cukup mengkhawatirkan sejak 15 tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah komersialisasi janur alias daun tanaman kelapa.

Nah, karena itu diperlukan pengaturan pemanfaatan tanaman kelapa serta pemberian sanksi mengikat bagi siapa pun yang melanggar aturan. ”Pemberian sanksi juga diatur dalam raperda ini,” ujarnya.

Sugiarto juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya perlindungan tanaman kelapa sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Usai mendengar laporan Pansus, pimpinan rapat Joni Subagio lantas meminta persetujuan peserta sidang paripurna. Hasilnya, seluruh peserta menyetujui raperda tersebut disahkan menjadi perda. ”Dengan demikian, raperda perlindungan tanaman kelapa ini dapat disetujui sebagai perda,” ujarnya seraya mengetok palu sidang.

Baca Juga :  Pemilu 2019, Partai Demokrat Target Raih 12 Kursi DPRD

Sementara itu, dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna, Bupati Anas mengapresiasi kalangan dewan yang telah menyusun dan mengajukan raperda inisiatif tersebut. ”Ini bagus. Anggota dewan merekam aspirasi masyarakat. Karena selama ini banyak warga yang mengeluhkan tanaman kelapa miliknya rusak,” ujarnya.

Anas menambahkan, ke depan peran Satuan Polisi Pemong Praja (Satpol PP) untuk mengawal upaya perlindungan tanaman kelapa yang telah diatur dalam perda tersebut bakal semakin ditingkatkan. ”Selain itu, pimpinan dewan menyampaikan kepada saya bahwa dewan akan berkoordinasi khusus dengan aparat keamanan,” akunya.

Bukan itu saja, pimpinan dewan menyatakan kepada Anas bahwa ke depan akan dibentuk semacam posko di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Posko tersebut berfungsi mengontrol pengiriman janur ke luar daerah. ”Harapan kami, perda ini bisa efektif,” pungkasnya.

BANYUWANGI – Kalangan petani kelapa di Banyuwangi kini punya harapan baru. DPRD Banyuwangi telah mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan tanaman kelapa kemarin (8/12). Perda ini digadang-gadang menjadi jawaban atas kerusakan dan penurunan produktivitas kelapa akibat pencurian janur yang marak terjadi sejak 15 tahun terakhir.

Pengesahan produk hukum tertinggi daerah tersebut dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Joni Subagio. Ketua DPRD I Made Cahyana Negara, serta wakil ketua dewan yang lain, Ismoko juga hadir dalam rapat paripurna kali ini.

Sedangkan dari jajaran eksekutif, tampak hadir Bupati Abdullah Azwar Anas, Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widyatmoko, dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Djadjat Sudradjat, serta para pimpinan satuan kerja (satker).

Sementara itu, ada sejumlah klausul penting dalam raperda tersebut. Salah satunya melarang pengambilan atau perdagangan janur atau batang kelapa produktif, kecuali untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi.

Selain itu, pengambilan janur dan batang tanaman kelapa selain untuk keperluan keagamaan dan adat istiadat di Banyuwangi harus disertai pernyataan pemilik tanaman kelapa dan surat izin kepala desa atau camat setempat. Ketentuan lain, setiap orang atau badan dilarang mengambil janur, batang, atau pelepah kelapa selain miliknya alias mencuri.

Baca Juga :  Penjualan Janur Jadi Lahan Bisnis Ilegal yang Menjanjikan 

Perda tersebut juga mengatur sanksi bagi siapa pun yang kedapatan melanggar aturan. Misalnya, orang yang mencuri dan atau menjual janur ke luar Banyuwangi berupa denda mencapai Rp 50 juta dan kurungan selama enam bulan.

Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus Raperda Perlindungan Tanaman Kelapa DPRD Sugiarto mengatakan, kondisi tanaman kelapa di Banyuwangi cukup mengkhawatirkan sejak 15 tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah komersialisasi janur alias daun tanaman kelapa.

Nah, karena itu diperlukan pengaturan pemanfaatan tanaman kelapa serta pemberian sanksi mengikat bagi siapa pun yang melanggar aturan. ”Pemberian sanksi juga diatur dalam raperda ini,” ujarnya.

Sugiarto juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan upaya perlindungan tanaman kelapa sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Usai mendengar laporan Pansus, pimpinan rapat Joni Subagio lantas meminta persetujuan peserta sidang paripurna. Hasilnya, seluruh peserta menyetujui raperda tersebut disahkan menjadi perda. ”Dengan demikian, raperda perlindungan tanaman kelapa ini dapat disetujui sebagai perda,” ujarnya seraya mengetok palu sidang.

Baca Juga :  Ramah Tamah Bupati Anas dengan Budayawan dan Seniman

Sementara itu, dikonfirmasi usai mengikuti rapat paripurna, Bupati Anas mengapresiasi kalangan dewan yang telah menyusun dan mengajukan raperda inisiatif tersebut. ”Ini bagus. Anggota dewan merekam aspirasi masyarakat. Karena selama ini banyak warga yang mengeluhkan tanaman kelapa miliknya rusak,” ujarnya.

Anas menambahkan, ke depan peran Satuan Polisi Pemong Praja (Satpol PP) untuk mengawal upaya perlindungan tanaman kelapa yang telah diatur dalam perda tersebut bakal semakin ditingkatkan. ”Selain itu, pimpinan dewan menyampaikan kepada saya bahwa dewan akan berkoordinasi khusus dengan aparat keamanan,” akunya.

Bukan itu saja, pimpinan dewan menyatakan kepada Anas bahwa ke depan akan dibentuk semacam posko di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Posko tersebut berfungsi mengontrol pengiriman janur ke luar daerah. ”Harapan kami, perda ini bisa efektif,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/