alexametrics
27.8 C
Banyuwangi
Monday, July 4, 2022

Perda Diubah, Urus IMB Semakin Mudah

RadarBanyuwangi.id – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi perizinan tertentu akhirnya mencapai garis finis. DPRD Banyuwangi telah mengesahkan rancangan produk hukum daerah yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2011 Senin sore (9/8).

Sebelumnya, finalisasi raperda perizinan tertentu sempat tertunda. Harmonisasi yang sedianya digeber Maret lalu tidak bisa dilakukan lantaran Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan Pemkab Banyuwangi masih menunggu peraturan menteri yang berkaitan dengan raperda tersebut terbit.

Ketua Pansus DPRD Banyuwangi Neni Viantin Diyah Martiva mengatakan, salah satu poin penting perubahan perda tentang retribusi perizinan tertentu menyangkut izin mendirikan bangunan (IMB). ”Berkaitan dengan IMB harus dilakukan penyesuaian dengan regulasi di atasnya, yakni Undang-Undang (UU) 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ujarnya.

Dalam UU tentang cipta kerja, istilah IMB diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). ”UU ini mengatur perizinan bangunan secara lebih detail. Implementasinya murni dari pusat. Ada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Masyarakat menggunakan SIMBG untuk mengurus PBG sebagai pengganti IMB,” kata dia.

Neni menambahkan, dengan regulasi terbaru tersebut, ada sejumlah poin plus yang bisa dinikmati warga yang hendak mengurus PBG. Salah satunya kemudahan pengurusan yang bisa diakses secara online. Selain itu, masyarakat juga bisa memantau progres pengurusan PBG yang diajukan. ”Ketika semua berkas lengkap, sampai 28 hari sudah bisa diketahui seperti apa proses PBG yang kita ajukan,” tuturnya.

Bukan itu saja, masyarakat juga bisa menghitung sendiri tarif retribusi yang harus dibayar saat mengurus PBG lantaran rumus penghitungannya sudah jelas. ”Dengan perubahan ini, masyarakat yang mengajukan PBG diberi kemudahan, ada jaminan waktu yang terukur, tarifnya juga transparan,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

RadarBanyuwangi.id – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi perizinan tertentu akhirnya mencapai garis finis. DPRD Banyuwangi telah mengesahkan rancangan produk hukum daerah yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2011 Senin sore (9/8).

Sebelumnya, finalisasi raperda perizinan tertentu sempat tertunda. Harmonisasi yang sedianya digeber Maret lalu tidak bisa dilakukan lantaran Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan Pemkab Banyuwangi masih menunggu peraturan menteri yang berkaitan dengan raperda tersebut terbit.

Ketua Pansus DPRD Banyuwangi Neni Viantin Diyah Martiva mengatakan, salah satu poin penting perubahan perda tentang retribusi perizinan tertentu menyangkut izin mendirikan bangunan (IMB). ”Berkaitan dengan IMB harus dilakukan penyesuaian dengan regulasi di atasnya, yakni Undang-Undang (UU) 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ujarnya.

Dalam UU tentang cipta kerja, istilah IMB diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). ”UU ini mengatur perizinan bangunan secara lebih detail. Implementasinya murni dari pusat. Ada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Masyarakat menggunakan SIMBG untuk mengurus PBG sebagai pengganti IMB,” kata dia.

Neni menambahkan, dengan regulasi terbaru tersebut, ada sejumlah poin plus yang bisa dinikmati warga yang hendak mengurus PBG. Salah satunya kemudahan pengurusan yang bisa diakses secara online. Selain itu, masyarakat juga bisa memantau progres pengurusan PBG yang diajukan. ”Ketika semua berkas lengkap, sampai 28 hari sudah bisa diketahui seperti apa proses PBG yang kita ajukan,” tuturnya.

Bukan itu saja, masyarakat juga bisa menghitung sendiri tarif retribusi yang harus dibayar saat mengurus PBG lantaran rumus penghitungannya sudah jelas. ”Dengan perubahan ini, masyarakat yang mengajukan PBG diberi kemudahan, ada jaminan waktu yang terukur, tarifnya juga transparan,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/