BANYUWANGI – Seleksi kompetensi dasar (SKD) para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kali ini tampaknya kurang ”ramah” bagi orang-orang dekat pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Setidaknya itu terbukti dari banyaknya kerabat atau bahkan anak kandung pejabat pemkab yang gagal mencapai ambang batas minimal nilai seleksi calon aparatur sipil negara (ASN) tersebut.
Informasi yang berhasil dihimpun wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, sedikitnya ada tiga anggota keluarga pejabat pemkab yang mengikuti seleksi CPNS tahun ini. Salah satunya anak kandung Wakil Bupati (Wabup) Yusuf Widyatmoko, yakni Yuslia Windyasniar. Selain itu, ada pula anak kandung pejabat eselon 2, serta menantu salah satu asisten bupati. Namun sayang, ketiganya gagal memenuhi ambang batas minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 37 Tahun 2018.
Bukan itu saja, hal serupa juga dialami salah satu ajudan Bupati Abdullah Azwar Anas, Meidian Fauzi Mubarok. Meidian yang mengikuti ujian sesi pertama di hari kedelapan SKD CPNS kemarin (8/11), juga gagal memenuhi passing grade.
Kabar baiknya, tumbangnya keluarga dan orang dekat pejabat pemkab tersebut setidaknya menjadi gambaran bahwa rekrutmen calon abdi negara di lingkungan Pemkab Banyuwangi berjalan fair. Tanpa campur tangan penguasa atau pejabat. Ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mempercayai siapa pun yang menjanjikan bisa meloloskan seseorang menjadi PNS.
Bahkan, sejak awal Bupati Abdullah Azwar Anas telah meminta masyarakat untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang menjanjikan seseorang lolos seleksi PNS. ”Jangan percaya kepada siapa pun dan atas nama apa pun jika menjanjikan bisa membantu meloloskan seseorang menjadi PNS. Entah itu atas nama bupati atau siapa pun. Sekali lagi, jangan dipercaya,” ujarnya saat memantau hari pertama SKD CPNS pada Kamis pekan lalu (1/11).
Menurut Anas, biasanya pada musim penerimaan CPNS ada oknum menjanjikan bisa meng-upgrade nilai atau bisa meloloskan seseorang menjadi PNS. ”Jangan percaya. Sudah sejak 2013 seleksi CPNS di Banyuwangi menggunakan sistem computer assisted test (CAT). Hasil ujian bisa diketahui secara real time. Tidak bisa dimanipulasi,” pungkasnya.
Sementara itu, masyarakat diminta untuk tidak percaya kepada para ”calo” CPNS yang menjanjikan peserta bisa diterima. Tes kali ini benar-benar menguji kemampuan peserta.
Kepala Badan Kepegawaian Diklat (BKD) Nafiul Huda mengatakan, saat ini sistem rekrutmen penerimaan calon PNS sudah sangat ketat. Tidak ada yang bisa meloloskan calon PNS kecuali kemampuan peserta sendiri.
Apalagi, segala proses pelaksanaan perekrutan dilakukan secara online, transparan, dan terbuka bisa diketahui oleh semua orang. Para calon PNS juga harus melewati tes akademik dengan sistem bernama computer assisted test (CAT) yang hasilnya langsung terpampang dan bisa diketahui publik. ”Sangat tidak benar jika ada CPNS titipan,” tegas Nafiul Huda.
Jika pada masa lalu, dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil dianggap masih sarat terjadi nepotisme dan kolusi. Namun, persepsi negatif itu sudah mulai luntur dengan perekrutan dan ujian CPNS secara online sejak 2014 lalu. ”Sudah tidak ada yang mungkin bisa minta membantu siapa pun dengan rekomendasi titipan pejabat untuk dijadikan PNS. Karena sistemnya sudah jauh berubah,” jelasnya.
Belum lagi, dalam perekrutan CPNS tahun ini untuk Banyuwangi juga telah diberlakukan penerapan standar nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang cukup tinggi, yakni menerapkan syarat IPK minimal 3,00 dalam seleksi CPNS.
Seleksi ketat itu sebagai upaya mendapatkan calon pegawai yang kompeten. Mereka yang fresh graduate dengan standar IPK yang telah ditetapkan diharapkan mampu menambah daya dorong kinerja ASN yang sudah ada.
Huda menambahkan, jika ada seseorang yang mengatasnamakan pihak-pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam penerimaan CPNS hendaknya tidak mudah percaya. Karena sudah tidak mungkin ada orang satu pun yang bisa membantu jadi PNS, kecuali kemampuan calon PNS itu. ”Saya sampaikan tidak ada lagi orang yang bisa bantu jadi PNS. Kalaupun ada yang katanya titipan silakan laporkan ke kami,” tandasnya.
