alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Pembentukan Fraksi PKS-Hanura Tersendat

BANYUWANGI – Rencana pembentukan satu fraksi baru di lingkup DPRD Banyuwangi tersendat. Pembentukan fraksi yang terdiri dari anggota dewan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu, belum dapat direalisasikan lantaran terganjal regulasi.

Sebagaimana diketahui, usul pembentukan fraksi gabungan PKS dan Hanura itu telah resmi disuarakan pada rapat paripurna internal DPRD Banyuwangi pada 21 Februari lalu. Dua partai yang masing-masing memiliki dua anggota di DPRD periode 2019–2024 ini berencana memisahkan diri dengan fraksi masing-masing untuk membentuk fraksi baru pada sisa masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini.

Rencana pembentukan fraksi anyar itu memicu perdebatan di internal dewan. Perdebatan itu terjadi karena perbedaan penafsiran Peraturan DPRD Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD.

Beberapa anggota dewan berpendapat fraksi yang telah diumumkan pada rapat paripurna bersifat tetap. Fraksi dimaksud ditetapkan sejak dilantik sampai akhir masa keanggotaan DPRD. Ada pula anggota dewan yang beranggapan fraksi di DPRD boleh berubah setelah 2,5 tahun atau separo masa keanggotaan dewan yang dilantik sejak 21 Agustus 2019 lalu. Sebab, dalam ketentuan dimungkinkan perpindahan keanggotaan fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 tahun 6 bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi.

Berkaitan perbedaan penafsiran tersebut, pihak DPRD Banyuwangi lantas berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Konsultasi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus dan diikuti pimpinan fraksi-fraksi di lembaga dewan Bumi Blambangan.

Mahrus mengatakan, berdasar hasil konsultasi ke Pemprov Jatim, ada dua tafsir peraturan tentang fraksi gabungan. Tafsir pertama adalah gabungan fraksi atau fraksi yang anggotanya terdiri dari anggota dewan asal dua atau lebih partai politik (parpol) yang sama-sama tidak bisa membentuk fraksi mandiri. Sedangkan tafsir kedua adalah fraksi bergabung. Maksudnya adalah satu parpol yang tidak berhak membentuk fraksi mandiri lantas ”menempel” pada parpol lain yang berhak membentuk fraksi.

Di sisi lain, berdasar tata tertib (tatib) DPRD Banyuwangi diatur, satu fraksi minimal anggotanya sama dengan jumlah komisi yang ada, yakni empat komisi. Maka, satu fraksi minimal terdiri dari empat anggota. ”Berkaitan dengan tarik ulur dua partai yang akan melepaskan diri dari fraksi yang ada, ini konteksnya fraksi bergabung, seperti PKS ke Gerindra dan Hanura ke Golkar,” ujar Mahrus.

Berdasar hasil konsultasi, imbuh Mahrus, dalam konteks PKS dan Hanura di Banyuwangi, dua partai tersebut tidak memenuhi syarat membentuk fraksi dan lantas bergabung ke partai lain yang memenuhi syarat. ”Sesuai hasil konsultasi, maka fraksi itu bersifat tetap sampai akhir masa jabatan, tidak boleh memisahkan diri. Hanya saja, seharusnya nama fraksi itu digabung, misalnya fraksi yang anggotanya terdiri dari anggota dewan asal Golkar dan Hanura, nama fraksinya Golhan, bukan Fraksi Golkar-Hanura seperti saat ini,” jelasnya.

Meski demikian, Mahrus menyatakan berkaitan dengan rencana pembentukan Fraksi Hanura-PKS, sejauh ini belum diputuskan apakah akan dilanjutkan ataukah tidak. ”Kami masih butuh konsultasi lagi. Kami akan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan pembentukan fraksi baru ini,” pungkasnya. 

BANYUWANGI – Rencana pembentukan satu fraksi baru di lingkup DPRD Banyuwangi tersendat. Pembentukan fraksi yang terdiri dari anggota dewan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu, belum dapat direalisasikan lantaran terganjal regulasi.

Sebagaimana diketahui, usul pembentukan fraksi gabungan PKS dan Hanura itu telah resmi disuarakan pada rapat paripurna internal DPRD Banyuwangi pada 21 Februari lalu. Dua partai yang masing-masing memiliki dua anggota di DPRD periode 2019–2024 ini berencana memisahkan diri dengan fraksi masing-masing untuk membentuk fraksi baru pada sisa masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini.

Rencana pembentukan fraksi anyar itu memicu perdebatan di internal dewan. Perdebatan itu terjadi karena perbedaan penafsiran Peraturan DPRD Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD.

Beberapa anggota dewan berpendapat fraksi yang telah diumumkan pada rapat paripurna bersifat tetap. Fraksi dimaksud ditetapkan sejak dilantik sampai akhir masa keanggotaan DPRD. Ada pula anggota dewan yang beranggapan fraksi di DPRD boleh berubah setelah 2,5 tahun atau separo masa keanggotaan dewan yang dilantik sejak 21 Agustus 2019 lalu. Sebab, dalam ketentuan dimungkinkan perpindahan keanggotaan fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 tahun 6 bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi.

Berkaitan perbedaan penafsiran tersebut, pihak DPRD Banyuwangi lantas berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Konsultasi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus dan diikuti pimpinan fraksi-fraksi di lembaga dewan Bumi Blambangan.

Mahrus mengatakan, berdasar hasil konsultasi ke Pemprov Jatim, ada dua tafsir peraturan tentang fraksi gabungan. Tafsir pertama adalah gabungan fraksi atau fraksi yang anggotanya terdiri dari anggota dewan asal dua atau lebih partai politik (parpol) yang sama-sama tidak bisa membentuk fraksi mandiri. Sedangkan tafsir kedua adalah fraksi bergabung. Maksudnya adalah satu parpol yang tidak berhak membentuk fraksi mandiri lantas ”menempel” pada parpol lain yang berhak membentuk fraksi.

Di sisi lain, berdasar tata tertib (tatib) DPRD Banyuwangi diatur, satu fraksi minimal anggotanya sama dengan jumlah komisi yang ada, yakni empat komisi. Maka, satu fraksi minimal terdiri dari empat anggota. ”Berkaitan dengan tarik ulur dua partai yang akan melepaskan diri dari fraksi yang ada, ini konteksnya fraksi bergabung, seperti PKS ke Gerindra dan Hanura ke Golkar,” ujar Mahrus.

Berdasar hasil konsultasi, imbuh Mahrus, dalam konteks PKS dan Hanura di Banyuwangi, dua partai tersebut tidak memenuhi syarat membentuk fraksi dan lantas bergabung ke partai lain yang memenuhi syarat. ”Sesuai hasil konsultasi, maka fraksi itu bersifat tetap sampai akhir masa jabatan, tidak boleh memisahkan diri. Hanya saja, seharusnya nama fraksi itu digabung, misalnya fraksi yang anggotanya terdiri dari anggota dewan asal Golkar dan Hanura, nama fraksinya Golhan, bukan Fraksi Golkar-Hanura seperti saat ini,” jelasnya.

Meski demikian, Mahrus menyatakan berkaitan dengan rencana pembentukan Fraksi Hanura-PKS, sejauh ini belum diputuskan apakah akan dilanjutkan ataukah tidak. ”Kami masih butuh konsultasi lagi. Kami akan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan pembentukan fraksi baru ini,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/