alexametrics
21.8 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Bupati Ipuk Kirim Sinyal Rombak OPD

RadarBanyuwangi.id – Bongkar pasang jabatan yang menjadi topik hangat kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Banyuwangi, tampaknya bukan sekadar wacana. Sebab, Bupati Ipuk Fiestiandani juga mengirimkan sinyal akan melakukan perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Blambangan.

Hanya, Bupati Ipuk menuturkan perombakan OPD tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia mengaku perombakan itu ditargetkan terealisasi bulan depan.

Ipuk mengatakan, sesuai regulasi, dirinya diberi jatah enam bulan pasca pelantikan sebagai bupati untuk dapat melakukan penataan OPD. Artinya, setelah dilantik pada 26 Februari lalu, dirinya sudah bisa melantik kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Banyuwangi pada akhir Agustus. Namun demikian, hingga Jumat (3/9), Ipuk tidak langsung melakukan penataan kepala SKPD tersebut.

Ipuk mengaku penataan OPD tidak mudah. Apalagi, banyak ASN Pemkab Banyuwangi yang telah pensiun. ”Tidak mudah mencari orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

Ipuk menggarisbawahi, dirinya membutuhkan ASN yang bukan hanya bersedia menempati jabatan tertentu. Lebih dari itu, dia membutuhkan ASN yang benar-benar siap bekerja dengan sebaik-baiknya. ”Maka, kami akan menggelar rapat bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Tidak saya pikir sendiri, kita bahas dengan tim. Insya Allah bulan depan sudah ada yang mengisi,” tuturnya.

Bukan itu saja, Ipuk juga memastikan penataan OPD di lingkup Pemkab Banyuwangi terbebas dari praktik jual beli jabatan. ”Kami pastikan dan ingatkan para ASN untuk tidak membeli jabatan,” tegasnya.

Seperti diberitakan, kasak-kusuk perombakan pejabat di lingkup Pemkab Banyuwangi berembus cukup kencang beberapa hari terakhir. Bukan sekadar penyegaran, bongkar pasang pejabat santer dikabarkan bakal dilakukan dalam waktu dekat untuk mengisi kekosongan jabatan yang selama ini dijalankan pegawai berstatus pelaksana tugas (Plt).

Sekadar diketahui, sedikitnya ada delapan jabatan kepala dinas dan badan di jajaran Pemkab Banyuwangi yang hingga kini masih kosong. Delapan posisi cukup strategis itu meliputi kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Mikro (Diskop UMP); kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB); Kepala Dinas Perikanan; Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (CKPP); Kepala Dinas PU Pengairan; Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik); Kepala Dinas Perhubungan (Dishub); serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain jabatan yang seharusnya diduduki pejabat eselon II tersebut, ada pula sepuluh pos jabatan eselon III yang belum diisi pejabat definitif. Jabatan tersebut meliputi sekretaris dinas atau badan, kepala bagian, dan camat. Bukan itu saja, posisi kepala satuan kerja penegak peraturan daerah (perda), yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga diemban pejabat berstatus Plt.

Sebelumnya, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak Bupati Ipuk melakukan penataan ulang jabatan di lingkup Pemkab Banyuwangi. Bukan tanpa sebab, desakan itu didasari adanya aparatur sipil negara (ASN) yang kini mengemban jabatan rangkap.

Para aktivis LSM menilai, rangkap jabatan itu sangat rawan korupsi. Padahal, di sisi lain, ada banyak ASN yang memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai kepala SKPD di Bumi Blambangan.

Hal itu diungkapkan Ketua LSM Gerak Sulaiman Sabang dalam forum rapat dengar pendapat (hearing) di kantor DPRD Banyuwangi pertengahan Agustus lalu (13/8). Dikatakan, sejak sekitar setahun terakhir banyak pejabat Pemkab Banyuwangi yang rangkap jabatan. Ada pejabat yang secara definitif mengemban amanah sebagai sekretaris dinas atau badan yang sekaligus dipercaya menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala dinas atau badan tersebut. Selain itu, ada pula pejabat yang secara definitif menjabat kepala SKPD juga dipercaya menjabat kepala SKPD lain.

Untuk itu, dia meminta Bupati Ipuk untuk segera meniadakan pejabat yang rangkap jabatan tersebut. ”Kenapa ada pejabat yang dipercaya memimpin beberapa dinas. Ada banyak pejabat yang rangkap jabatan. Padahal, ada banyak pejabat yang layak menjadi kepala SKPD,” ujarnya.

Sulaiman menambahkan, selain rangkap jabatan, ada pula posisi kepala SKPD yang ditempati pejabat berstatus Plt. Dia pun mendorong agar Bupati Ipuk segera mengisi jabatan yang kini dijabat Plt itu dengan pejabat definitif.

Desakan agar jabatan kepala SKPD yang diemban Plt segara diisi pejabat definitif juga disuarakan kalangan dewan. Ketua DPRD I Made Cahyana Negara mengatakan, jabatan ”kosong” yang selama ini diemban Plt sebaiknya segera diisi. ”Agar kinerja eksekutif lebih bagus,” ujarnya.

Made menggarisbawahi, pengisian jabatan kepala SKPD harus dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas pejabat. ”Juga harus diisi mereka yang bisa menerjemahkan visi dan misi bupati,” kata dia.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait kasak-kusuk bongkar-pasang pejabat pemkab, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi Nafiul Huda tidak menampik tetapi juga tidak membenarkan. ”Kami no comment, Mas. Itu hak prerogatif Ibu Bupati,” ujarnya.

Huda menduga, kasak-kusuk yang beredar tersebut berkaitan dengan masa jabatan Bupati Ipuk yang sudah mencapai enam bulan. Sebab, berdasar regulasi, daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada), maka bupati tidak diperbolehkan melakukan pelantikan pejabat terhitung enam bulan sebelum masa jabatan pada periode tersebut berakhir. Begitu juga dengan bupati yang baru, tidak boleh melakukan pelantikan pejabat selama enam bulan setelah yang bersangkutan dilantik.

Nah, lantaran Bupati Ipuk Fiestiandani secara resmi dilantik sebagai bupati pada 26 Februari lalu, maka pada akhir Agustus bupati perempuan tersebut sudah bisa melakukan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Banyuwangi. ”Namun sekali lagi, itu hak prerogatif pimpinan,” kata Huda.

Di sisi lain, Huda menggarisbawahi bahwa sejauh ini tidak ada rangkap jabatan di lingkup Pemkab Banyuwangi. ”Yang ada adalah ASN yang ditugaskan sebagai Plt. Plt itu bukan jabatan. Itu yang harus kita garis bawahi,” tegasnya. (sgt/bay/c1)

RadarBanyuwangi.id – Bongkar pasang jabatan yang menjadi topik hangat kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Banyuwangi, tampaknya bukan sekadar wacana. Sebab, Bupati Ipuk Fiestiandani juga mengirimkan sinyal akan melakukan perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Blambangan.

Hanya, Bupati Ipuk menuturkan perombakan OPD tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia mengaku perombakan itu ditargetkan terealisasi bulan depan.

Ipuk mengatakan, sesuai regulasi, dirinya diberi jatah enam bulan pasca pelantikan sebagai bupati untuk dapat melakukan penataan OPD. Artinya, setelah dilantik pada 26 Februari lalu, dirinya sudah bisa melantik kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Banyuwangi pada akhir Agustus. Namun demikian, hingga Jumat (3/9), Ipuk tidak langsung melakukan penataan kepala SKPD tersebut.

Ipuk mengaku penataan OPD tidak mudah. Apalagi, banyak ASN Pemkab Banyuwangi yang telah pensiun. ”Tidak mudah mencari orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

Ipuk menggarisbawahi, dirinya membutuhkan ASN yang bukan hanya bersedia menempati jabatan tertentu. Lebih dari itu, dia membutuhkan ASN yang benar-benar siap bekerja dengan sebaik-baiknya. ”Maka, kami akan menggelar rapat bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Tidak saya pikir sendiri, kita bahas dengan tim. Insya Allah bulan depan sudah ada yang mengisi,” tuturnya.

Bukan itu saja, Ipuk juga memastikan penataan OPD di lingkup Pemkab Banyuwangi terbebas dari praktik jual beli jabatan. ”Kami pastikan dan ingatkan para ASN untuk tidak membeli jabatan,” tegasnya.

Seperti diberitakan, kasak-kusuk perombakan pejabat di lingkup Pemkab Banyuwangi berembus cukup kencang beberapa hari terakhir. Bukan sekadar penyegaran, bongkar pasang pejabat santer dikabarkan bakal dilakukan dalam waktu dekat untuk mengisi kekosongan jabatan yang selama ini dijalankan pegawai berstatus pelaksana tugas (Plt).

Sekadar diketahui, sedikitnya ada delapan jabatan kepala dinas dan badan di jajaran Pemkab Banyuwangi yang hingga kini masih kosong. Delapan posisi cukup strategis itu meliputi kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Mikro (Diskop UMP); kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB); Kepala Dinas Perikanan; Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (CKPP); Kepala Dinas PU Pengairan; Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik); Kepala Dinas Perhubungan (Dishub); serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain jabatan yang seharusnya diduduki pejabat eselon II tersebut, ada pula sepuluh pos jabatan eselon III yang belum diisi pejabat definitif. Jabatan tersebut meliputi sekretaris dinas atau badan, kepala bagian, dan camat. Bukan itu saja, posisi kepala satuan kerja penegak peraturan daerah (perda), yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga diemban pejabat berstatus Plt.

Sebelumnya, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak Bupati Ipuk melakukan penataan ulang jabatan di lingkup Pemkab Banyuwangi. Bukan tanpa sebab, desakan itu didasari adanya aparatur sipil negara (ASN) yang kini mengemban jabatan rangkap.

Para aktivis LSM menilai, rangkap jabatan itu sangat rawan korupsi. Padahal, di sisi lain, ada banyak ASN yang memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai kepala SKPD di Bumi Blambangan.

Hal itu diungkapkan Ketua LSM Gerak Sulaiman Sabang dalam forum rapat dengar pendapat (hearing) di kantor DPRD Banyuwangi pertengahan Agustus lalu (13/8). Dikatakan, sejak sekitar setahun terakhir banyak pejabat Pemkab Banyuwangi yang rangkap jabatan. Ada pejabat yang secara definitif mengemban amanah sebagai sekretaris dinas atau badan yang sekaligus dipercaya menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala dinas atau badan tersebut. Selain itu, ada pula pejabat yang secara definitif menjabat kepala SKPD juga dipercaya menjabat kepala SKPD lain.

Untuk itu, dia meminta Bupati Ipuk untuk segera meniadakan pejabat yang rangkap jabatan tersebut. ”Kenapa ada pejabat yang dipercaya memimpin beberapa dinas. Ada banyak pejabat yang rangkap jabatan. Padahal, ada banyak pejabat yang layak menjadi kepala SKPD,” ujarnya.

Sulaiman menambahkan, selain rangkap jabatan, ada pula posisi kepala SKPD yang ditempati pejabat berstatus Plt. Dia pun mendorong agar Bupati Ipuk segera mengisi jabatan yang kini dijabat Plt itu dengan pejabat definitif.

Desakan agar jabatan kepala SKPD yang diemban Plt segara diisi pejabat definitif juga disuarakan kalangan dewan. Ketua DPRD I Made Cahyana Negara mengatakan, jabatan ”kosong” yang selama ini diemban Plt sebaiknya segera diisi. ”Agar kinerja eksekutif lebih bagus,” ujarnya.

Made menggarisbawahi, pengisian jabatan kepala SKPD harus dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas pejabat. ”Juga harus diisi mereka yang bisa menerjemahkan visi dan misi bupati,” kata dia.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait kasak-kusuk bongkar-pasang pejabat pemkab, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi Nafiul Huda tidak menampik tetapi juga tidak membenarkan. ”Kami no comment, Mas. Itu hak prerogatif Ibu Bupati,” ujarnya.

Huda menduga, kasak-kusuk yang beredar tersebut berkaitan dengan masa jabatan Bupati Ipuk yang sudah mencapai enam bulan. Sebab, berdasar regulasi, daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada), maka bupati tidak diperbolehkan melakukan pelantikan pejabat terhitung enam bulan sebelum masa jabatan pada periode tersebut berakhir. Begitu juga dengan bupati yang baru, tidak boleh melakukan pelantikan pejabat selama enam bulan setelah yang bersangkutan dilantik.

Nah, lantaran Bupati Ipuk Fiestiandani secara resmi dilantik sebagai bupati pada 26 Februari lalu, maka pada akhir Agustus bupati perempuan tersebut sudah bisa melakukan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Banyuwangi. ”Namun sekali lagi, itu hak prerogatif pimpinan,” kata Huda.

Di sisi lain, Huda menggarisbawahi bahwa sejauh ini tidak ada rangkap jabatan di lingkup Pemkab Banyuwangi. ”Yang ada adalah ASN yang ditugaskan sebagai Plt. Plt itu bukan jabatan. Itu yang harus kita garis bawahi,” tegasnya. (sgt/bay/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/