alexametrics
24.1 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Pemkab Banyuwangi Lelang Jabatan Tiga Kepala SKPD

BANYUWANGI – Sinyal perombakan jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dikirimkan Bupati Ipuk Fiestiandani semakin mendekati realisasi. Kabar terbaru, Pemkab Banyuwangi melakukan ”lelang jabatan” untuk mengisi pos tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.

Ya, mengacu surat pengumuman panitia seleksi jabatan tinggi pratama Nomor : 01./PANSEL-JPTP/BWI/II/2021 tanggal 1 Oktober, tiga kepala SKPD tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskop-UMP); serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos-PPKB). Jika tidak ada aral, tahap seleksi dibuka mulai hari ini (5/10).

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono mengatakan, lelang jabatan tersebut terbuka bagi siapa saja sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan kepegawaian negara. ”Semuanya dilakukan terbuka dan tanpa dipungut biaya apa pun,” ujarnya kemarin (4/10).

Mujiono menuturkan, pemkab menggandeng akademisi serta unsur Badan Kepegawaian Provinsi Jatim dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam seleksi kali ini. ”Akademisi yang dilibatkan berasal dari Universitas Airlangga (Unair),” kata dia.

Mujiono menjelaskan, persyaratan umum peserta yang akan mengikuti seleksi tersebut di antaranya, yakni berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim atau Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota se-Jatim. Persyaratan lain, memiliki pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Pembina (IV/a), pernah atau sedang menduduki jabatan administrator eselon III/a sekurang-kurangnya dua tahun atau eselon III/b sekurang-kurangnya tiga tahun. ”Serta sejumlah syarat lain yang telah dipublikasikan secara luas. Seleksi digelar secara terbuka dan transparan. Pelamar yang memenuhi persyaratan bisa mendaftarkan diri. Proses seleksi dijadwalkan berlangsung 5 hingga 29 Oktober,” jelasnya.

Adapun tahap seleksi, pendaftaran berkas mulai dibuka pada 5 hingga 8 Oktober. Tahap selanjutnya seleksi administrasi, seleksi kompetensi, manajerial atau asesmen, dan seleksi kompetensi bidang/wawancara. ”Selanjutnya pengumuman hasil akhir seleksi, penyampaian hasil akhir seleksi kepada bupati. Terakhir penetapan atau pelantikan,” beber Mujiono.

Seperti diberitakan, imbas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Banyuwangi yang digeber tahun lalu terasa di lingkup Pemkab Banyuwangi. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut menyebabkan deretan jabatan penting di jajaran pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa hingga kini masih kosong alias belum terisi.

Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya ada delapan jabatan kepala dinas dan badan di jajaran Pemkab Banyuwangi yang hingga kini masih kosong. Delapan posisi tersebut adalah Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Mikro (Diskop UMP); Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB); Kepala Dinas Perikanan; Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (CKPP); Kepala Dinas PU Pengairan; Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik); Kepala Dinas Perhubungan (Dishub); serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain jabatan yang seharusnya diduduki pejabat eselon II tersebut, ada pula sepuluh pos jabatan eselon III yang belum diisi pejabat definitif. Jabatan tersebut meliputi sekretaris dinas atau badan, kepala bagian, dan camat.

Sementara itu, sebelumnya wacana bongkar pasang jabatan menjadi topik hangat kalangan ASN di lingkup Pemkab Banyuwangi sejak beberapa pekan terakhir. Bahkan, Bupati Ipuk Fiestiandani juga mengirimkan sinyal akan melakukan perombakan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Blambangan.

Ipuk mengaku penataan OPD tidak mudah. Apalagi, banyak ASN Pemkab Banyuwangi yang telah pensiun. ”Tidak mudah mencari orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

Ipuk menggarisbawahi, Banyuwangi membutuhkan ASN yang bukan hanya bersedia menempati jabatan tertentu. Lebih dari itu, Banyuwangi membutuhkan terobosan-terobosan baru. ”Untuk itu, Banyuwangi butuh ASN yang benar-benar siap bekerja keras, inovatif, dan andal,” kata dia.

Masih menurut Ipuk, pihaknya akan menggelar rapat bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). ”Tidak saya pikir sendiri, kita bahas dengan tim. Insya Allah bulan depan sudah ada yang mengisi,” tuturnya.

Bukan itu saja, Ipuk juga memastikan penataan OPD di lingkup Pemkab Banyuwangi terbebas dari praktik jual beli jabatan. ”Kami pastikan dan ingatkan para ASN untuk tidak membeli jabatan,” pungkasnya.

BANYUWANGI – Sinyal perombakan jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dikirimkan Bupati Ipuk Fiestiandani semakin mendekati realisasi. Kabar terbaru, Pemkab Banyuwangi melakukan ”lelang jabatan” untuk mengisi pos tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.

Ya, mengacu surat pengumuman panitia seleksi jabatan tinggi pratama Nomor : 01./PANSEL-JPTP/BWI/II/2021 tanggal 1 Oktober, tiga kepala SKPD tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskop-UMP); serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos-PPKB). Jika tidak ada aral, tahap seleksi dibuka mulai hari ini (5/10).

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono mengatakan, lelang jabatan tersebut terbuka bagi siapa saja sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan kepegawaian negara. ”Semuanya dilakukan terbuka dan tanpa dipungut biaya apa pun,” ujarnya kemarin (4/10).

Mujiono menuturkan, pemkab menggandeng akademisi serta unsur Badan Kepegawaian Provinsi Jatim dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam seleksi kali ini. ”Akademisi yang dilibatkan berasal dari Universitas Airlangga (Unair),” kata dia.

Mujiono menjelaskan, persyaratan umum peserta yang akan mengikuti seleksi tersebut di antaranya, yakni berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim atau Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota se-Jatim. Persyaratan lain, memiliki pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Pembina (IV/a), pernah atau sedang menduduki jabatan administrator eselon III/a sekurang-kurangnya dua tahun atau eselon III/b sekurang-kurangnya tiga tahun. ”Serta sejumlah syarat lain yang telah dipublikasikan secara luas. Seleksi digelar secara terbuka dan transparan. Pelamar yang memenuhi persyaratan bisa mendaftarkan diri. Proses seleksi dijadwalkan berlangsung 5 hingga 29 Oktober,” jelasnya.

Adapun tahap seleksi, pendaftaran berkas mulai dibuka pada 5 hingga 8 Oktober. Tahap selanjutnya seleksi administrasi, seleksi kompetensi, manajerial atau asesmen, dan seleksi kompetensi bidang/wawancara. ”Selanjutnya pengumuman hasil akhir seleksi, penyampaian hasil akhir seleksi kepada bupati. Terakhir penetapan atau pelantikan,” beber Mujiono.

Seperti diberitakan, imbas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Banyuwangi yang digeber tahun lalu terasa di lingkup Pemkab Banyuwangi. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut menyebabkan deretan jabatan penting di jajaran pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa hingga kini masih kosong alias belum terisi.

Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya ada delapan jabatan kepala dinas dan badan di jajaran Pemkab Banyuwangi yang hingga kini masih kosong. Delapan posisi tersebut adalah Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Mikro (Diskop UMP); Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB); Kepala Dinas Perikanan; Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (CKPP); Kepala Dinas PU Pengairan; Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik); Kepala Dinas Perhubungan (Dishub); serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain jabatan yang seharusnya diduduki pejabat eselon II tersebut, ada pula sepuluh pos jabatan eselon III yang belum diisi pejabat definitif. Jabatan tersebut meliputi sekretaris dinas atau badan, kepala bagian, dan camat.

Sementara itu, sebelumnya wacana bongkar pasang jabatan menjadi topik hangat kalangan ASN di lingkup Pemkab Banyuwangi sejak beberapa pekan terakhir. Bahkan, Bupati Ipuk Fiestiandani juga mengirimkan sinyal akan melakukan perombakan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Bumi Blambangan.

Ipuk mengaku penataan OPD tidak mudah. Apalagi, banyak ASN Pemkab Banyuwangi yang telah pensiun. ”Tidak mudah mencari orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.

Ipuk menggarisbawahi, Banyuwangi membutuhkan ASN yang bukan hanya bersedia menempati jabatan tertentu. Lebih dari itu, Banyuwangi membutuhkan terobosan-terobosan baru. ”Untuk itu, Banyuwangi butuh ASN yang benar-benar siap bekerja keras, inovatif, dan andal,” kata dia.

Masih menurut Ipuk, pihaknya akan menggelar rapat bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). ”Tidak saya pikir sendiri, kita bahas dengan tim. Insya Allah bulan depan sudah ada yang mengisi,” tuturnya.

Bukan itu saja, Ipuk juga memastikan penataan OPD di lingkup Pemkab Banyuwangi terbebas dari praktik jual beli jabatan. ”Kami pastikan dan ingatkan para ASN untuk tidak membeli jabatan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/