alexametrics
25.6 C
Banyuwangi
Thursday, August 11, 2022

Dewan Tancap Gas Bahas Raperda Penyakit Menular dan Perlindungan Nelayan

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – DPRD Banyuwangi merealisasikan janji untuk mengakselerasi pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2022. Buktinya, hanya sehari berselang setelah mengesahkan dua rancangan produk hukum tertinggi daerah pada Rabu (3/8), dewan langsung tancap gas membahas dua raperda lain, Kamis (4/8).

Kali ini, dua raperda yang dibahas merupakan raperda inisiatif dewan. Dua raperda dimaksud meliputi raperda tentang penanggulangan penyakit menular serta raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Pembahasan diawali dengan penyampaian nota pengantar oleh Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) pada forum rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD I Made Cahyana Negara. Selain Made, para wakil rakyat asal lintas fraksi juga hadir langsung dalam rapat paripurna kemarin. Sedangkan dari jajaran eksekutif, hadir Wakil Bupati (Wabup) Sugirah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua Bapemperda DPRD Sofiandi Susiadi mengatakan, berkaitan dengan raperda pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kebijakan legislatif diperlukan sebagai dasar hukum untuk mencegah meluasnya wabah penyakit menular di Banyuwangi. ”Serta pengambilan kebijakan apabila terjadi wabah penyakit menular,” ujarnya.

Sofiandi menuturkan, rencana penyusunan raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular telah didasari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Oleh karena itu, rencana penyusunan raperda tersebut telah memiliki justifikasi secara normatif dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, Sofiandi menyebut kepedulian Pemkab Banyuwangi sangat dibutuhkan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Terutama dalam hal pengambilan kebijakan yang berpihak pada masyarakat nelayan.

Sofiandi menambahkan, dalam rangka mempersiapkan pengelolaan potensi maritim, raperda ini diperlukan agar potensi yang melimpah ruah di Banyuwangi dapat dikelola secara optimal oleh sumber daya manusia (SDM) lokal demi melindungi dari eksploitasi korporasi.

Lebih lanjut Sofiandi mengatakan, ada tiga tujuan penyusunan raperda perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pertama sebagai wujud peran aktif dan tanggung jawab Pemkab Banyuwangi dalam rangka mendorong pengembangan potensi maritim sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Tujuan kedua adalah terkelolanya potensi maritim dengan baik sehingga akan berimplikasi positif terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). ”Ketiga, mendorong peningkatan ekonomi masyarakat nelayan sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan perekonomian warga,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – DPRD Banyuwangi merealisasikan janji untuk mengakselerasi pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2022. Buktinya, hanya sehari berselang setelah mengesahkan dua rancangan produk hukum tertinggi daerah pada Rabu (3/8), dewan langsung tancap gas membahas dua raperda lain, Kamis (4/8).

Kali ini, dua raperda yang dibahas merupakan raperda inisiatif dewan. Dua raperda dimaksud meliputi raperda tentang penanggulangan penyakit menular serta raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Pembahasan diawali dengan penyampaian nota pengantar oleh Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) pada forum rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD I Made Cahyana Negara. Selain Made, para wakil rakyat asal lintas fraksi juga hadir langsung dalam rapat paripurna kemarin. Sedangkan dari jajaran eksekutif, hadir Wakil Bupati (Wabup) Sugirah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mujiono, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua Bapemperda DPRD Sofiandi Susiadi mengatakan, berkaitan dengan raperda pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kebijakan legislatif diperlukan sebagai dasar hukum untuk mencegah meluasnya wabah penyakit menular di Banyuwangi. ”Serta pengambilan kebijakan apabila terjadi wabah penyakit menular,” ujarnya.

Sofiandi menuturkan, rencana penyusunan raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular telah didasari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Oleh karena itu, rencana penyusunan raperda tersebut telah memiliki justifikasi secara normatif dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 juncto UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, Sofiandi menyebut kepedulian Pemkab Banyuwangi sangat dibutuhkan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Terutama dalam hal pengambilan kebijakan yang berpihak pada masyarakat nelayan.

Sofiandi menambahkan, dalam rangka mempersiapkan pengelolaan potensi maritim, raperda ini diperlukan agar potensi yang melimpah ruah di Banyuwangi dapat dikelola secara optimal oleh sumber daya manusia (SDM) lokal demi melindungi dari eksploitasi korporasi.

Lebih lanjut Sofiandi mengatakan, ada tiga tujuan penyusunan raperda perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pertama sebagai wujud peran aktif dan tanggung jawab Pemkab Banyuwangi dalam rangka mendorong pengembangan potensi maritim sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Tujuan kedua adalah terkelolanya potensi maritim dengan baik sehingga akan berimplikasi positif terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). ”Ketiga, mendorong peningkatan ekonomi masyarakat nelayan sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan perekonomian warga,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/