alexametrics
26.6 C
Banyuwangi
Friday, July 1, 2022

DPRD Mendesak Bupati Ipuk Untuk Segera Lakukan Hal Ini

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Kekosongan jabatan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Banyuwangi menuai sorotan dewan. Wakil rakyat mendesak Bupati Ipuk Fiestiandani segera mengisi jabatan kosong tersebut demi meningkatkan kinerja pemkab

          Seperti diutarakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Priyo Santoso. Menurut dia, Bupati Ipuk harus segera mempercepat pengisian jabatan kepala SKPD yang selama ini “hanya” ditempati pelaksana tugas (Plt). “Pengisian jabatan itu bisa dilakukan dengan promosi jabatan aparatur sipil negara (ASN) atau mutasi pejabat. Tujuannya untuk penyegaran birokrasi dan meningkatkan kinerja pejabat sekaligus kinerja Pemkab Banyuwangi,” ujarnya kemarin (3/10)..

Dikatakan, kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Banyuwangi khususnya posisi kepala SKPD di lingkup Pemkab Banyuwangi sudah berlangsung cukup lama. Yakni sejak era kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas.

Menurut Priyo, banyaknya SKPD  dipimpin Plt akan berpengaruh program kerja pemkab serta berdampak pada penyerapan anggaran. “Banyaknya pejabat pelaksana tugas membuat kinerja dan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal karena mereka yang ditunjuk sebagai Plt tidak berani mengambil keputusan yang bersifat strategis,” kata dia.

Di sisi lain, Priyo mengaku yakin bahwa Pemkab Banyuwangi memiliki sumber daya manusia  mumpuni untuk mengisi posisi strategis setingkat kepala SKPD. Karena itu, dia mendesak Bupati Ipuk segera mengisi kekosongan jabatan sejumlah kepala SKPD. “Jangan sampai ada anggapan bahwa Pemkab Banyuwangi yang semakin moncer ini kekurangan ASN yang bermutu. Saya yakin banyak SDM yang sudah mumpuni,” tuturnya.

Seperti diberitakan, imbas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Banyuwangi yang digeber tahun lalu terasa di lingkup Pemkab Banyuwangi. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut menyebabkan deretan jabatan penting di jajaran pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa hingga kini masih kosong alias belum terisi.

          Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya ada delapan jabatan kepala dinas dan badan di jajaran Pemkab Banyuwangi hingga kini masih kosong. Sembilan posisi tersebut adalah kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Mikro (Diskop UMP); kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB); Kepala Dinas Perikanan; Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (CKPP); Kepala Dinas PU Pengairan; Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik); Kepala Dinas Perhubungan (Dishub); serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain jabatan yang seharusnya diduduki pejabat eselon II tersebut, ada pula sepuluh pos jabatan eselon III belum diisi pejabat definitif. Jabatan tersebut meliputi sekretaris dinas atau badan, kepala bagian, dan camat.

Sementara itu, sebelumnya Bupati Ipuk menyatakan tidak terburu-buru melakukan mutasi jabatan di internal pemkab. Bukan tanpa alasan, Ipuk mengaku pihaknya masih berkonsentrasi pada upaya penanganan Covid-19. Tidak terkecuali menggenjot pelaksanaan vaksinasi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.

           Menurut Ipuk, jika fokus pada mutasi jabatan, dirinya khawatir konsentrasinya justru terbagi. Sehingga penanganan Covid-19 di Banyuwangi tidak bisa dilakukan secara maksimal. “Saya masih ingin kerja dulu. Untuk mutasi masih kita mundur-mundurkan dulu. Karena saya masih fokus pada pelaksanaan vaksinasi dan penanganan Covid-19 dulu, karena ini butuh kebersamaan,” ujarnya Kamis lalu (23/9).

          Ipuk mengakui saat ini sejumlah pos kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditempati pelaksana tugas (Plt). Bahkan tidak hanya jabatan kepala SKPD, tetapi juga kepala bidang (kabid) hingga kepala seksi (kasi) yang kini diemban Plt.

          Meski demikian, dia memastikan banyaknya SKPD yang dipimpin Plt itu tidak mengganggu kinerja pemkab. Sebaliknya, versi Ipuk, meski berstatus Plt, para pimpinan SKPD menjalankan tugasnya dengan baik. “Malah semangat kerja mereka baik. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali antara plt dengan yang definitif,” akunya. 

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Kekosongan jabatan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Banyuwangi menuai sorotan dewan. Wakil rakyat mendesak Bupati Ipuk Fiestiandani segera mengisi jabatan kosong tersebut demi meningkatkan kinerja pemkab

          Seperti diutarakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Priyo Santoso. Menurut dia, Bupati Ipuk harus segera mempercepat pengisian jabatan kepala SKPD yang selama ini “hanya” ditempati pelaksana tugas (Plt). “Pengisian jabatan itu bisa dilakukan dengan promosi jabatan aparatur sipil negara (ASN) atau mutasi pejabat. Tujuannya untuk penyegaran birokrasi dan meningkatkan kinerja pejabat sekaligus kinerja Pemkab Banyuwangi,” ujarnya kemarin (3/10)..

Dikatakan, kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Banyuwangi khususnya posisi kepala SKPD di lingkup Pemkab Banyuwangi sudah berlangsung cukup lama. Yakni sejak era kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas.

Menurut Priyo, banyaknya SKPD  dipimpin Plt akan berpengaruh program kerja pemkab serta berdampak pada penyerapan anggaran. “Banyaknya pejabat pelaksana tugas membuat kinerja dan penyerapan anggaran tidak bisa maksimal karena mereka yang ditunjuk sebagai Plt tidak berani mengambil keputusan yang bersifat strategis,” kata dia.

Di sisi lain, Priyo mengaku yakin bahwa Pemkab Banyuwangi memiliki sumber daya manusia  mumpuni untuk mengisi posisi strategis setingkat kepala SKPD. Karena itu, dia mendesak Bupati Ipuk segera mengisi kekosongan jabatan sejumlah kepala SKPD. “Jangan sampai ada anggapan bahwa Pemkab Banyuwangi yang semakin moncer ini kekurangan ASN yang bermutu. Saya yakin banyak SDM yang sudah mumpuni,” tuturnya.

Seperti diberitakan, imbas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Banyuwangi yang digeber tahun lalu terasa di lingkup Pemkab Banyuwangi. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut menyebabkan deretan jabatan penting di jajaran pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa hingga kini masih kosong alias belum terisi.

          Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya ada delapan jabatan kepala dinas dan badan di jajaran Pemkab Banyuwangi hingga kini masih kosong. Sembilan posisi tersebut adalah kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Mikro (Diskop UMP); kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB); Kepala Dinas Perikanan; Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (CKPP); Kepala Dinas PU Pengairan; Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik); Kepala Dinas Perhubungan (Dishub); serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Selain jabatan yang seharusnya diduduki pejabat eselon II tersebut, ada pula sepuluh pos jabatan eselon III belum diisi pejabat definitif. Jabatan tersebut meliputi sekretaris dinas atau badan, kepala bagian, dan camat.

Sementara itu, sebelumnya Bupati Ipuk menyatakan tidak terburu-buru melakukan mutasi jabatan di internal pemkab. Bukan tanpa alasan, Ipuk mengaku pihaknya masih berkonsentrasi pada upaya penanganan Covid-19. Tidak terkecuali menggenjot pelaksanaan vaksinasi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini.

           Menurut Ipuk, jika fokus pada mutasi jabatan, dirinya khawatir konsentrasinya justru terbagi. Sehingga penanganan Covid-19 di Banyuwangi tidak bisa dilakukan secara maksimal. “Saya masih ingin kerja dulu. Untuk mutasi masih kita mundur-mundurkan dulu. Karena saya masih fokus pada pelaksanaan vaksinasi dan penanganan Covid-19 dulu, karena ini butuh kebersamaan,” ujarnya Kamis lalu (23/9).

          Ipuk mengakui saat ini sejumlah pos kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditempati pelaksana tugas (Plt). Bahkan tidak hanya jabatan kepala SKPD, tetapi juga kepala bidang (kabid) hingga kepala seksi (kasi) yang kini diemban Plt.

          Meski demikian, dia memastikan banyaknya SKPD yang dipimpin Plt itu tidak mengganggu kinerja pemkab. Sebaliknya, versi Ipuk, meski berstatus Plt, para pimpinan SKPD menjalankan tugasnya dengan baik. “Malah semangat kerja mereka baik. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali antara plt dengan yang definitif,” akunya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/