alexametrics
25.6 C
Banyuwangi
Thursday, August 11, 2022

Raperda Disahkan, Calon Perangkat Desa Tak Perlu Tunjukkan SKCK

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perangkat desa dan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan disahkan menjadi perda, Rabu (3/8). Dalam perda baru tersebut, calon perangkat desa tak perlu menunjukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat khusus.

Setelah direvisi, ada dua huruf yang dihapus dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Dua huruf tersebut termaktub di pasal 10 ayat 3 huruf C yang mengatur syarat berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Serta huruf G yang berbunyi, khusus untuk jabatan kepala dusun, calon harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat selama tiga tahun berturut-turut, kecuali di wilayah dusun setempat tersebut tidak ada yang mencalonkan diri, dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam lingkup satu desa.

Sebagai gantinya, di perda baru ada tiga tambahan pasal usulan yang merinci aturan tersebut. Untuk poin huruf C, dijabarkan dengan pasal 14 yang berisi acuan pemberhentian sementara perangkat desa. Salah satunya jika terlibat tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Termasuk jika tertangkap tangan karena masalah hukum dan dinyatakan bersalah.

Rapat paripurna pengambilan keputusan untuk pengesahan dua raperda itu dipimpin langsung Ketua DPRD I Made Cahyana Negara didampingi Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus. Rapat dihadiri oleh Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Sugirah, Sekretaris Kabupaten Mujiono, asisten pemkab, dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat.

Baca Juga :  Susuri Pesona Bahari dengan Kapal Italia Klasik

Ketua Pansus Raperda Perubahan Perda Perangkat Desa DPRD Ficky Septalinda dalam laporan akhir pembahasan menyampaikan, raperda perubahan atas perda ini sebagai bentuk responsibilitas atas dinamika sosial masyarakat. Mengingat perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa. ”Permasalahan sering timbul pada saat pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagai bagian dari dinamika pengangkatan dan pemilihan penjabat kepala desa baru,” ucap Ficky.

Politikus PDIP itu menambahkan, untuk kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta demi melaksanakan ketentuan pasal 13 Permendagri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Tahun 2017, diperlukan pengaturan materi perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. ”Substansi yang diusulkan pada rancangan perubahan perda ini telah kami analisis, dikaji, serta kami sinkronisasikan dengan undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan raperda,” ucap Ficky.

Baca Juga :  Banyuwangi Sukses Memanfaatkan Posisi Berbatasan dengan Bali

Ketua Pansus Raperda Pencabutan Perda Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Sofiandi Susiadi dalam laporan pembahasan menyampaikan, secara formil dan substansi pencabutan Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan pasal 11 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. ”Pansus telah melakukan analisis dan mengkaji lebih dalam serta melakukan sinkronisasi dengan undang-undang maupun peraturan  pelaksanaannya,” kata Sofiandi.

Selain itu, pansus juga memberikan catatan khusus bagi pemerintah daerah yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Yakni, segera menyusun dan membuat peraturan kepala daerah/bupati guna mengisi kekosongan regulasi terkait lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan di Bumi Blambangan yang masih ada dan diakui strukturnya saat ini.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan atas respons positif terhadap dua raperda tersebut. Dia mengatakan pembentukan dua raperda ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal karena merupakan kebutuhan masyarakat dan Pemkab Banyuwangi. ”Semoga dua raperda yang dimaksud nanti bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya. (fre/afi/c1)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perangkat desa dan penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan disahkan menjadi perda, Rabu (3/8). Dalam perda baru tersebut, calon perangkat desa tak perlu menunjukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat khusus.

Setelah direvisi, ada dua huruf yang dihapus dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Dua huruf tersebut termaktub di pasal 10 ayat 3 huruf C yang mengatur syarat berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Serta huruf G yang berbunyi, khusus untuk jabatan kepala dusun, calon harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat selama tiga tahun berturut-turut, kecuali di wilayah dusun setempat tersebut tidak ada yang mencalonkan diri, dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam lingkup satu desa.

Sebagai gantinya, di perda baru ada tiga tambahan pasal usulan yang merinci aturan tersebut. Untuk poin huruf C, dijabarkan dengan pasal 14 yang berisi acuan pemberhentian sementara perangkat desa. Salah satunya jika terlibat tindak pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Termasuk jika tertangkap tangan karena masalah hukum dan dinyatakan bersalah.

Rapat paripurna pengambilan keputusan untuk pengesahan dua raperda itu dipimpin langsung Ketua DPRD I Made Cahyana Negara didampingi Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus. Rapat dihadiri oleh Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Sugirah, Sekretaris Kabupaten Mujiono, asisten pemkab, dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat.

Baca Juga :  Kebijakan Tidak Populis di Tengah Krisis

Ketua Pansus Raperda Perubahan Perda Perangkat Desa DPRD Ficky Septalinda dalam laporan akhir pembahasan menyampaikan, raperda perubahan atas perda ini sebagai bentuk responsibilitas atas dinamika sosial masyarakat. Mengingat perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa. ”Permasalahan sering timbul pada saat pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagai bagian dari dinamika pengangkatan dan pemilihan penjabat kepala desa baru,” ucap Ficky.

Politikus PDIP itu menambahkan, untuk kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta demi melaksanakan ketentuan pasal 13 Permendagri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Tahun 2017, diperlukan pengaturan materi perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. ”Substansi yang diusulkan pada rancangan perubahan perda ini telah kami analisis, dikaji, serta kami sinkronisasikan dengan undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan raperda,” ucap Ficky.

Baca Juga :  Tahun Ini, NPC Dapat Hibah Olahraga

Ketua Pansus Raperda Pencabutan Perda Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Sofiandi Susiadi dalam laporan pembahasan menyampaikan, secara formil dan substansi pencabutan Perda No 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan pasal 11 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. ”Pansus telah melakukan analisis dan mengkaji lebih dalam serta melakukan sinkronisasi dengan undang-undang maupun peraturan  pelaksanaannya,” kata Sofiandi.

Selain itu, pansus juga memberikan catatan khusus bagi pemerintah daerah yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Yakni, segera menyusun dan membuat peraturan kepala daerah/bupati guna mengisi kekosongan regulasi terkait lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan di Bumi Blambangan yang masih ada dan diakui strukturnya saat ini.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota dewan atas respons positif terhadap dua raperda tersebut. Dia mengatakan pembentukan dua raperda ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal karena merupakan kebutuhan masyarakat dan Pemkab Banyuwangi. ”Semoga dua raperda yang dimaksud nanti bermanfaat untuk masyarakat,” pungkasnya. (fre/afi/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/