alexametrics
27 C
Banyuwangi
Saturday, August 13, 2022

Para Kepala Desa yang Nyaleg Wajib Mundur

BANYUWANGI – Kepala desa (kades) maupun perangkat desa yang berniat untuk maju sebagai calon legislatif (caleg), tampaknya harus berpikir ulang. Sebab, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018 mensyaratkan para kades dan perangkat desa yang maju menjadi caleg harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2019 mulai pagi ini (4/7) hingga 17 Juli mendatang. Tidak tanggung-tanggung, total bacaleg yang akan memperebutkan 50 kursi DPRD Banyuwangi mencapai 800.

Komisioner KPU Banyuwangi Edi Saiful Anwar mengatakan, mengacu regulasi yang ada, kades dan perangkat desa yang akan mendaftar sebagai caleg harus mengundurkan diri dari jabatannya. ”Perangkat desa yang dimaksud meliputi unsur staf yang membantu kades dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa (Setdes), serta unsur pendukung tugas kades dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan,” ujar Edi Selasa kemarin (3/7).

Baca Juga :  PPWK Jaga Integritas Kehidupan Berbangsa

Selain kades, gubernur, bupati, wakil bupati, serta aparatur sipil negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS), dan anggota TNI/Polri yang akan nyaleg juga harus mengundurkan diri. ”Begitu pula dengan direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,” paparnya.

Bukan itu saja, syarat harus mengundurkan diri juga berlaku bagi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Banyuwangi apabila dia ”menyeberang” ke partai politik lain. ”Misalnya seseorang saat ini menjabat anggota dewan dari partai ”A”. Apabila pada Pemilu 2019 dia dicalonkan oleh parpol ”B”, maka dia harus mengundurkan diri sebagai anggota dewan,” kata Edi.

Baca Juga :  Airlangga Apresiasi Eropa Tetap Kerja Sama Meski Rusia-Ukraina Memanas

Seperti diberitakan kemarin, perebutan kursi DPRD Banyuwangi segera dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk berkompetisi memperebutkan 50 kursi wakil rakyat periode 2019-2024.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalegan KPU Banyuwangi Suherman mengatakan, kuota maksimal bacaleg yang didaftarkan setiap parpol maksimal sebesar 50 orang. Parpol bisa mendaftarkan bacaleg sebanyak seratus persen dari kursi DPRD Banyuwangi di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Rinciannya, alokasi untuk Dapil Banyuwangi 1 sebanyak sebelas kursi, Dapil Banyuwangi 2 sebanyak sembilan kursi, Dapil Banyuwangi 3 sebanyak sebelas kursi, serta Dapil Banyuwangi 4 dan Banyuwangi 5 masing-masing sebanyak sepuluh kursi dan sembilan kursi. Jadi, apabila ke-16 parpol peserta pemilu mendaftarkan bacaleg sejumlah kuota maksimal yang tersedia, yakni 50 orang, maka jumlah caleg yang akan berkompetisi memperebutkan kursi DPRD mencapai 800 orang. (sgt)

BANYUWANGI – Kepala desa (kades) maupun perangkat desa yang berniat untuk maju sebagai calon legislatif (caleg), tampaknya harus berpikir ulang. Sebab, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018 mensyaratkan para kades dan perangkat desa yang maju menjadi caleg harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2019 mulai pagi ini (4/7) hingga 17 Juli mendatang. Tidak tanggung-tanggung, total bacaleg yang akan memperebutkan 50 kursi DPRD Banyuwangi mencapai 800.

Komisioner KPU Banyuwangi Edi Saiful Anwar mengatakan, mengacu regulasi yang ada, kades dan perangkat desa yang akan mendaftar sebagai caleg harus mengundurkan diri dari jabatannya. ”Perangkat desa yang dimaksud meliputi unsur staf yang membantu kades dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa (Setdes), serta unsur pendukung tugas kades dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan,” ujar Edi Selasa kemarin (3/7).

Baca Juga :  Mendekatkan Pelayanan Lewat Camping Embun

Selain kades, gubernur, bupati, wakil bupati, serta aparatur sipil negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS), dan anggota TNI/Polri yang akan nyaleg juga harus mengundurkan diri. ”Begitu pula dengan direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,” paparnya.

Bukan itu saja, syarat harus mengundurkan diri juga berlaku bagi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Banyuwangi apabila dia ”menyeberang” ke partai politik lain. ”Misalnya seseorang saat ini menjabat anggota dewan dari partai ”A”. Apabila pada Pemilu 2019 dia dicalonkan oleh parpol ”B”, maka dia harus mengundurkan diri sebagai anggota dewan,” kata Edi.

Baca Juga :  Ipuk Temui Kemenpan-RB dan Ombusdman

Seperti diberitakan kemarin, perebutan kursi DPRD Banyuwangi segera dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk berkompetisi memperebutkan 50 kursi wakil rakyat periode 2019-2024.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalegan KPU Banyuwangi Suherman mengatakan, kuota maksimal bacaleg yang didaftarkan setiap parpol maksimal sebesar 50 orang. Parpol bisa mendaftarkan bacaleg sebanyak seratus persen dari kursi DPRD Banyuwangi di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Rinciannya, alokasi untuk Dapil Banyuwangi 1 sebanyak sebelas kursi, Dapil Banyuwangi 2 sebanyak sembilan kursi, Dapil Banyuwangi 3 sebanyak sebelas kursi, serta Dapil Banyuwangi 4 dan Banyuwangi 5 masing-masing sebanyak sepuluh kursi dan sembilan kursi. Jadi, apabila ke-16 parpol peserta pemilu mendaftarkan bacaleg sejumlah kuota maksimal yang tersedia, yakni 50 orang, maka jumlah caleg yang akan berkompetisi memperebutkan kursi DPRD mencapai 800 orang. (sgt)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/