alexametrics
27.7 C
Banyuwangi
Saturday, July 2, 2022

Kompensasi Karyawan Klir, Desak Optimalisasi Aset PDAU

BANYUWANGI – Komisi III DPRD Banyuwangi kembali mendesak optimalisasi aset daerah. Terutama aset-aset yang sebelumnya dikelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Banyuwangi. Optimalisasi aset diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan pemkab.

Sebagaimana diketahui, PDAU sudah dibubarkan sejak 2014 lalu. Namun, hingga kini masih ada beberapa persoalan yang belum seratus persen terselesaikan, termasuk persoalan aset yang jumlahnya mencapai ratusan ribu meter persegi.

Namun selain melontarkan desakan, Komisi III juga menyampaikan kabar baik terhadap persoalan yang berkaitan dengan PDAU. Perkembangan terbaru, Tim Likuidasi PDAU secara bertahap telah menuntaskan kompensasi kepada mantan karyawan eks perusahaan pelat merah tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni Dwi Lestari mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menggelar rapat bersama tim Likuidasi PDAU. Termasuk rapat yang digeber pada Rabu lalu. Dikatakan, berdasar rapat sebelumnya yang digeber Agustus tahun lalu, pihaknya menargetkan masalah PDAU selesai tahun ini. ”Termasuk sertifikat aset PDAU tersebut harus beralih ke pemkab,” ujarnya kemarin (3/3).

Emy menuturkan, aset daerah yang sebelumnya dikuasai PDAU sangat besar dan sejauh ini belum memberikan kontribusi maksimal kepada pemkab. Termasuk aset perkebunan kelapa di Kecamatan Muncar dan kebun kopi di Kalibaru.

Sejak beberapa tahun lalu aset kebun kopi di Kalibaru itu dikelola oleh warga setempat. Sebelumnya, mereka adalah karyawan PDAU. ”Aset tanah di Kalibaru hampir 700 ribu meter persegi ini banyak kendala karena selama ini dikelola oleh masyarakat,” kata dia.

Emy mendesak Tim Likuidasi PDAU segera melakukan sertifikasi aset-aset tersebut menjadi aset pemkab. ”Setelah itu, bisa saja aset tersebut tetap dikelola masyarakat, namun dengan perjanjian yang jelas,” tuturnya.

Di sisi lain, Emy menyatakan berdasar keterangan yang dia terima, pihak Tim Likuidasi PDAU telah menyelesaikan pembayaran kompensasi bagi para mantan karyawan perusahaan tersebut. Totalnya senilai kurang lebih Rp 300 juta. ”Ada hasil-hasil yang dikumpulkan bisa untuk membayar mantan karyawan PDAU tersebut. Kemudian, dari saldo PDAU di bank senilai Rp 155 juta. Namun, ada tanggungan pajak PDAU senilai Rp 90 juta. Kami mendesak itu segera diklirkan,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi Dwi Yanto mengatakan, pada prinsipnya PDAU sudah dilikuidasi melalui peraturan daerah. ”Kami sudah menyelesaikan masalah karyawan. Selanjutnya, kami akan menyelesaikan aset. Untuk aset di Kecamatan Muncar, insya Allah tidak ada masalah. Selanjutnya, dalam waktu dekat kita juga akan menyelesaikan aset di Kecamatan Kalibaru,” tuturnya.

Menurut Dwi Yanto, penyelesaian status aset daerah yang berada di wilayah Kecamatan Kalibaru dibutuhkan pendekatan dengan camat selaku pemangku wilayah dan masyarakat karena luasnya aset yang sementara ini dikelola oleh warga sekitar. ”Perlu ada pendekatan dengan camat dan masyarakat. Yang penting tidak mengurangi hak-hak mereka. Misalnya ke depan ada perjanjian sewa-menyewa sehingga masyarakat tidak kehilangan pekerjaan,” pungkasnya. 

BANYUWANGI – Komisi III DPRD Banyuwangi kembali mendesak optimalisasi aset daerah. Terutama aset-aset yang sebelumnya dikelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Banyuwangi. Optimalisasi aset diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan pemkab.

Sebagaimana diketahui, PDAU sudah dibubarkan sejak 2014 lalu. Namun, hingga kini masih ada beberapa persoalan yang belum seratus persen terselesaikan, termasuk persoalan aset yang jumlahnya mencapai ratusan ribu meter persegi.

Namun selain melontarkan desakan, Komisi III juga menyampaikan kabar baik terhadap persoalan yang berkaitan dengan PDAU. Perkembangan terbaru, Tim Likuidasi PDAU secara bertahap telah menuntaskan kompensasi kepada mantan karyawan eks perusahaan pelat merah tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni Dwi Lestari mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menggelar rapat bersama tim Likuidasi PDAU. Termasuk rapat yang digeber pada Rabu lalu. Dikatakan, berdasar rapat sebelumnya yang digeber Agustus tahun lalu, pihaknya menargetkan masalah PDAU selesai tahun ini. ”Termasuk sertifikat aset PDAU tersebut harus beralih ke pemkab,” ujarnya kemarin (3/3).

Emy menuturkan, aset daerah yang sebelumnya dikuasai PDAU sangat besar dan sejauh ini belum memberikan kontribusi maksimal kepada pemkab. Termasuk aset perkebunan kelapa di Kecamatan Muncar dan kebun kopi di Kalibaru.

Sejak beberapa tahun lalu aset kebun kopi di Kalibaru itu dikelola oleh warga setempat. Sebelumnya, mereka adalah karyawan PDAU. ”Aset tanah di Kalibaru hampir 700 ribu meter persegi ini banyak kendala karena selama ini dikelola oleh masyarakat,” kata dia.

Emy mendesak Tim Likuidasi PDAU segera melakukan sertifikasi aset-aset tersebut menjadi aset pemkab. ”Setelah itu, bisa saja aset tersebut tetap dikelola masyarakat, namun dengan perjanjian yang jelas,” tuturnya.

Di sisi lain, Emy menyatakan berdasar keterangan yang dia terima, pihak Tim Likuidasi PDAU telah menyelesaikan pembayaran kompensasi bagi para mantan karyawan perusahaan tersebut. Totalnya senilai kurang lebih Rp 300 juta. ”Ada hasil-hasil yang dikumpulkan bisa untuk membayar mantan karyawan PDAU tersebut. Kemudian, dari saldo PDAU di bank senilai Rp 155 juta. Namun, ada tanggungan pajak PDAU senilai Rp 90 juta. Kami mendesak itu segera diklirkan,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi Dwi Yanto mengatakan, pada prinsipnya PDAU sudah dilikuidasi melalui peraturan daerah. ”Kami sudah menyelesaikan masalah karyawan. Selanjutnya, kami akan menyelesaikan aset. Untuk aset di Kecamatan Muncar, insya Allah tidak ada masalah. Selanjutnya, dalam waktu dekat kita juga akan menyelesaikan aset di Kecamatan Kalibaru,” tuturnya.

Menurut Dwi Yanto, penyelesaian status aset daerah yang berada di wilayah Kecamatan Kalibaru dibutuhkan pendekatan dengan camat selaku pemangku wilayah dan masyarakat karena luasnya aset yang sementara ini dikelola oleh warga sekitar. ”Perlu ada pendekatan dengan camat dan masyarakat. Yang penting tidak mengurangi hak-hak mereka. Misalnya ke depan ada perjanjian sewa-menyewa sehingga masyarakat tidak kehilangan pekerjaan,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/