alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

DPRD Bentuk Pansus Peningkatan PAD dan Penanganan Covid 19

SITUBONDO – DPRD Kabupaten Situbondo membentuk dua panitia khusus (pansus). Yakni, pansus Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta pansus penanganan Covid 19 dan Program Vaksinasi Covid 19. Keputusan itu telah diresmikan melalui forum paripurna yang dilakukan pada 30 September 2021 lalu. (susunan keanggotaan masing-masing pansus lihat tabel)

Jainur Ridho, Wakil koordinator Pansus Peningkatan pendapatan asli daerah menerangkan, DPRD memandang penting untuk membentuk pansus tersebut karena capaian PAD di kabupaten Situbondo masih belum maksimal. “Sesuai dengan namanya, pansus ini nanti akan merekomendasikan kepada Pemkab bagaimana ada upaya nyata dalam peningkatan PAD,” terangnya, tadi malam melalui telepon seluler. 

Kata dia, saat ini pandemi Covid 19 sudah mulai melandai. Kehidupan sudah mulai beranjak normal. Jainur mencontohkan sektor wisata yang sudah mulai menggeliat. Sebab itulah, mesin PAD sudah mulai harus dipanaskan dengan cara bagaimana mereka bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengeksplor sumber sumber PAD.

“Misalnya OPD-OPD penghasil. Ini tentu sangat perlu untuk lebih meningkatkan PAD. Bagaimana ditarget  agar bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Covid 19 sudah melandai, semoga seterusnya melandai bahkan selesai. Sehingga kehidupan benar-benar bisa normal lagi, ekonomi pulih lagi,” terang politisi Partai Gerindra tersebut.

Sebelum Covid 19 melanda,  lanjut Jainur, perolehan PAD memang belum maksimal. Terutama perusahaan daerah (perusda) yang PAD-nya sangat minim. “PAD ini termasuk salah satu motor bagaimana Pemkab Situbondo bisa lebih mandiri dalam membiayai pembangunan. Makanya harus terus kita genjot agar meningkat dari waktu ke waktu,” terang Jainur.

Anggota Pansus Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Hadi Prianto menerangkan, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, target semua PAD Pemkab Situbondo gagal. “Dari semua target pajak maupun retribusi daerah, itu menurun dan belum tercapai,” paparnya tadi malam.

Dengan adanya Pansus, kata Hadi, bagaimana pendapatan asli daerah kembali normal dan meningkat. Pansus akan melakukan rapat kerja bersama dan evaluasi dengan pemda terhadap beberapa potensi PAD yang masih melamah sampai saat ini. “Contoh pajak bumi bangunan belum punya sosulisi yang tepat untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di desa yang setorannya belum seratus persen pembayaran PBB-nya, hanya sekitar 50 persen,” papar Hadi.

Demikian juga terhadap beberapa potensi aset Pemkab Situbondo. Misalnya Pasar Mimbaan yang hingga kini tetap berpolemik. Padahal potensi yang harus ditagih mencapai puluhan miliar.  Bahkan sampai s aat ini ada dua ruko milik Sony disita negara karena pailit. “Makanya kami di DPRD ingin menginventarisir potensi PAD yang melemah bahkan bisa merugikan pemda itu,” terang politisi Partai Demokrat tersebut.

Hadi berharap, rekomendasi yang dihasilkan oleh pansus nantinya bisa menyelesaikan persoalan pajak dan retribusi daerah yang mengalami banyak masalah. “Formulasi terbaik seperti apa, itu akan kita rekomendasikan. Sehingga, di 2022 nanti PAD kita bisa kembali normal bahkan meningkat,” pungkasnya. (jon/pri)

SITUBONDO – DPRD Kabupaten Situbondo membentuk dua panitia khusus (pansus). Yakni, pansus Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta pansus penanganan Covid 19 dan Program Vaksinasi Covid 19. Keputusan itu telah diresmikan melalui forum paripurna yang dilakukan pada 30 September 2021 lalu. (susunan keanggotaan masing-masing pansus lihat tabel)

Jainur Ridho, Wakil koordinator Pansus Peningkatan pendapatan asli daerah menerangkan, DPRD memandang penting untuk membentuk pansus tersebut karena capaian PAD di kabupaten Situbondo masih belum maksimal. “Sesuai dengan namanya, pansus ini nanti akan merekomendasikan kepada Pemkab bagaimana ada upaya nyata dalam peningkatan PAD,” terangnya, tadi malam melalui telepon seluler. 

Kata dia, saat ini pandemi Covid 19 sudah mulai melandai. Kehidupan sudah mulai beranjak normal. Jainur mencontohkan sektor wisata yang sudah mulai menggeliat. Sebab itulah, mesin PAD sudah mulai harus dipanaskan dengan cara bagaimana mereka bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengeksplor sumber sumber PAD.

“Misalnya OPD-OPD penghasil. Ini tentu sangat perlu untuk lebih meningkatkan PAD. Bagaimana ditarget  agar bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Covid 19 sudah melandai, semoga seterusnya melandai bahkan selesai. Sehingga kehidupan benar-benar bisa normal lagi, ekonomi pulih lagi,” terang politisi Partai Gerindra tersebut.

Sebelum Covid 19 melanda,  lanjut Jainur, perolehan PAD memang belum maksimal. Terutama perusahaan daerah (perusda) yang PAD-nya sangat minim. “PAD ini termasuk salah satu motor bagaimana Pemkab Situbondo bisa lebih mandiri dalam membiayai pembangunan. Makanya harus terus kita genjot agar meningkat dari waktu ke waktu,” terang Jainur.

Anggota Pansus Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Hadi Prianto menerangkan, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, target semua PAD Pemkab Situbondo gagal. “Dari semua target pajak maupun retribusi daerah, itu menurun dan belum tercapai,” paparnya tadi malam.

Dengan adanya Pansus, kata Hadi, bagaimana pendapatan asli daerah kembali normal dan meningkat. Pansus akan melakukan rapat kerja bersama dan evaluasi dengan pemda terhadap beberapa potensi PAD yang masih melamah sampai saat ini. “Contoh pajak bumi bangunan belum punya sosulisi yang tepat untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di desa yang setorannya belum seratus persen pembayaran PBB-nya, hanya sekitar 50 persen,” papar Hadi.

Demikian juga terhadap beberapa potensi aset Pemkab Situbondo. Misalnya Pasar Mimbaan yang hingga kini tetap berpolemik. Padahal potensi yang harus ditagih mencapai puluhan miliar.  Bahkan sampai s aat ini ada dua ruko milik Sony disita negara karena pailit. “Makanya kami di DPRD ingin menginventarisir potensi PAD yang melemah bahkan bisa merugikan pemda itu,” terang politisi Partai Demokrat tersebut.

Hadi berharap, rekomendasi yang dihasilkan oleh pansus nantinya bisa menyelesaikan persoalan pajak dan retribusi daerah yang mengalami banyak masalah. “Formulasi terbaik seperti apa, itu akan kita rekomendasikan. Sehingga, di 2022 nanti PAD kita bisa kembali normal bahkan meningkat,” pungkasnya. (jon/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/