alexametrics
25.6 C
Banyuwangi
Thursday, August 11, 2022

Berdalih Bisa Lebih Optimal Perjuangkan Aspirasi Konstituen

Usul Dimekarkan Jadi 8 Dapil

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, wacana perubahan ”komposisi” dan persebaran daerah pemilihan (dapil) di Banyuwangi terus menggelinding. Bahkan, sejumlah pimpinan parpol tingkat Banyuwangi mendorong pemekaran dapil di kabupaten the Sunrise of Java.

Ada sejumlah hal yang mendasari usul pemekaran dapil tersebut. Selain mengacu kondisi geografis Banyuwangi yang sangat luas, penambahan dapil diperlukan agar saat terpilih kelak, masing-masing anggota dewan bisa lebih berkonsentrasi optimal memperjuangkan aspirasi konstituen.

Usul pemekaran dapil tersebut salah satunya disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. Tidak tanggung-tanggung, dia mengusulkan wilayah Banyuwangi yang pada Pemilu 2019 terbagi menjadi lima dapil dimekarkan menjadi delapan dapil pada Pemilu 2024 mendatang.

Michael menuturkan, dua kabupaten tetangga yang notabene berada pada satu dapil dengan Banyuwangi pada pemilihan anggota DPR RI dan DPRD Jatim, yakni Situbondo dan Bondowoso, sama-sama memiliki enam dapil. Di sisi lain, Banyuwangi yang wilayahnya jauh lebih luas, hanya terbagi dalam lima dapil.

”Yang lebih cocok, Banyuwangi dibagi minimal delapan dapil. Sehingga, calon yang akan bertarung bisa lebih fokus. Selain itu, lantaran jumlah kecamatan di dapil berkurang, maka setelah terpilih menjadi anggota DPRD Banyuwangi, mereka bisa lebih optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing,” ujar Michael kemarin (30/6).

Sebagaimana diketahui, pada Pemilu 2019, wilayah Banyuwangi yang terdiri dari 24 kecamatan terbagi dalam lima dapil. Dapil I meliputi wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi, Giri, Glagah, dan Licin. Dapil Banyuwangi II meliputi Kecamatan Kabat, Blimbingsari, Rogojampi, Singojuruh, dan Songgon. Dapil III mencakup wilayah Kecamatan Srono, Muncar, Cluring, dan Tegaldlimo. Dapil IV meliputi Kecamatan Purwoharjo, Bangorejo, Gambiran, Tegalsari, Siliragung, dan Pesanggaran. Sedangkan Dapil Banyuwangi V mencakup wilayah Kecamatan Sempu, Genteng, Glenmore, dan Kalibaru.

Baca Juga :  Stok Pupuk Bersubsidi Aman

Sedangkan PD mengusulkan agar Banyuwangi dibagi menjadi delapan dapil. Dapil I meliputi Kecamatan Banyuwangi, Licin, dan Kabat. Dapil II mencakup wilayah Kecamatan Giri, Glagah, Kalipuro, dan Wongsorejo. Selanjutnya, Dapil III meliputi wilayah Kecamatan Blimbingsari, Rogojampi, dan Srono. Sedangkan Dapil IV mencakup Kecamatan Songgon, Sempu, dan Singojuruh.

Sementara itu, Dapil Banyuwangi V meliputi wilayah Kecamatan Genteng, Glenmore, dan Kalibaru. Dapil VI terdiri dari Kecamatan Bangorejo, Purwoharjo, Siliragung, dan Pesanggaran. Dapil VII meliputi wilayah Kecamatan Cluring, Gambiran, dan Tegalsari. Sedangkan Dapil VIII mencakup wilayah Kecamatan Muncar dan Tegaldlimo.

”Semoga parpol-parpol lain juga mendukung pemekaran dapil sehingga bisa segera diputuskan oleh KPU. Dengan demikian, para bakal calon anggota DPRD Banyuwangi punya waktu yang cukup panjang untuk menjaring dukungan masyarakat di dapilnya. Incumbent juga bisa lebih fokus merawat konstituen masing-masing,” kata Michael.

Senada dengan Michael, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Banyuwangi I Made Cahyana Negara menyatakan setuju dapil di Banyuwangi dimekarkan. ”Secara prinsip, selama perubahan dapil tersebut tidak melanggar UU dan peraturan KPU, kami sepakat,” ujarnya.

Baca Juga :  Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi RI 5,1 Persen pada 2022

Menurut Made, jika dapil di Banyuwangi ditambah alias dimekarkan, maka cakupan wilayah masing-masing dapil akan semakin sempit. ”Kalau cakupan wilayahnya sedikit, masing-masing anggota DPRD akan lebih efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil yang diwakili,” kata dia.

Berbeda dengan Michael yang secara terang-terangan mengusulkan Banyuwangi dibagi dalam delapan dapil, Made mengaku sejauh ini pihaknya masih mengkaji jumlah dan sebaran masing-masing dapil. ”Kalau soal berapa jumlah dapil yang paling ideal, itu masih kami kaji,” tuturnya.

Seperti diberitakan kemarin, wacana perubahan dapil di Banyuwangi mulai mencuat menjelang Pemilu 2024. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi Ari Mustofa tidak menampik adanya peluang perubahan dapil di kabupaten the Sunrise of Java.

Sebab, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi payung penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengatur secara spesifik pemetaan dapil untuk pemilihan anggota DPRD tingkat kabupaten/kota. ”Yang sudah ditentukan di UU tersebut hanya dapil untuk pemilihan anggota DPR RI dan  DPRD provinsi,” ujarnya.

Berbeda dengan dapil pemilihan DPR RI dan DPRD tingkat provinsi, imbuh Ari, dapil untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten tidak tertutup kemungkinan mengalami perubahan. ”Karena itu, di tahapan penetapan dapil, kami pasti akan mengundang seluruh stakeholder, mulai parpol, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), akademisi, hingga kalangan media, dan lain sebagainya,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, wacana perubahan ”komposisi” dan persebaran daerah pemilihan (dapil) di Banyuwangi terus menggelinding. Bahkan, sejumlah pimpinan parpol tingkat Banyuwangi mendorong pemekaran dapil di kabupaten the Sunrise of Java.

Ada sejumlah hal yang mendasari usul pemekaran dapil tersebut. Selain mengacu kondisi geografis Banyuwangi yang sangat luas, penambahan dapil diperlukan agar saat terpilih kelak, masing-masing anggota dewan bisa lebih berkonsentrasi optimal memperjuangkan aspirasi konstituen.

Usul pemekaran dapil tersebut salah satunya disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. Tidak tanggung-tanggung, dia mengusulkan wilayah Banyuwangi yang pada Pemilu 2019 terbagi menjadi lima dapil dimekarkan menjadi delapan dapil pada Pemilu 2024 mendatang.

Michael menuturkan, dua kabupaten tetangga yang notabene berada pada satu dapil dengan Banyuwangi pada pemilihan anggota DPR RI dan DPRD Jatim, yakni Situbondo dan Bondowoso, sama-sama memiliki enam dapil. Di sisi lain, Banyuwangi yang wilayahnya jauh lebih luas, hanya terbagi dalam lima dapil.

”Yang lebih cocok, Banyuwangi dibagi minimal delapan dapil. Sehingga, calon yang akan bertarung bisa lebih fokus. Selain itu, lantaran jumlah kecamatan di dapil berkurang, maka setelah terpilih menjadi anggota DPRD Banyuwangi, mereka bisa lebih optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing,” ujar Michael kemarin (30/6).

Sebagaimana diketahui, pada Pemilu 2019, wilayah Banyuwangi yang terdiri dari 24 kecamatan terbagi dalam lima dapil. Dapil I meliputi wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi, Giri, Glagah, dan Licin. Dapil Banyuwangi II meliputi Kecamatan Kabat, Blimbingsari, Rogojampi, Singojuruh, dan Songgon. Dapil III mencakup wilayah Kecamatan Srono, Muncar, Cluring, dan Tegaldlimo. Dapil IV meliputi Kecamatan Purwoharjo, Bangorejo, Gambiran, Tegalsari, Siliragung, dan Pesanggaran. Sedangkan Dapil Banyuwangi V mencakup wilayah Kecamatan Sempu, Genteng, Glenmore, dan Kalibaru.

Baca Juga :  Dirjen Migas dan Direksi Patra Niaga Pastikan Stok BBM di Jatim Aman

Sedangkan PD mengusulkan agar Banyuwangi dibagi menjadi delapan dapil. Dapil I meliputi Kecamatan Banyuwangi, Licin, dan Kabat. Dapil II mencakup wilayah Kecamatan Giri, Glagah, Kalipuro, dan Wongsorejo. Selanjutnya, Dapil III meliputi wilayah Kecamatan Blimbingsari, Rogojampi, dan Srono. Sedangkan Dapil IV mencakup Kecamatan Songgon, Sempu, dan Singojuruh.

Sementara itu, Dapil Banyuwangi V meliputi wilayah Kecamatan Genteng, Glenmore, dan Kalibaru. Dapil VI terdiri dari Kecamatan Bangorejo, Purwoharjo, Siliragung, dan Pesanggaran. Dapil VII meliputi wilayah Kecamatan Cluring, Gambiran, dan Tegalsari. Sedangkan Dapil VIII mencakup wilayah Kecamatan Muncar dan Tegaldlimo.

”Semoga parpol-parpol lain juga mendukung pemekaran dapil sehingga bisa segera diputuskan oleh KPU. Dengan demikian, para bakal calon anggota DPRD Banyuwangi punya waktu yang cukup panjang untuk menjaring dukungan masyarakat di dapilnya. Incumbent juga bisa lebih fokus merawat konstituen masing-masing,” kata Michael.

Senada dengan Michael, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Banyuwangi I Made Cahyana Negara menyatakan setuju dapil di Banyuwangi dimekarkan. ”Secara prinsip, selama perubahan dapil tersebut tidak melanggar UU dan peraturan KPU, kami sepakat,” ujarnya.

Baca Juga :  Dorong Regenerasi Petani, Pemkab Bangun 13.000 Meter Jaringan Irigasi

Menurut Made, jika dapil di Banyuwangi ditambah alias dimekarkan, maka cakupan wilayah masing-masing dapil akan semakin sempit. ”Kalau cakupan wilayahnya sedikit, masing-masing anggota DPRD akan lebih efektif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di dapil yang diwakili,” kata dia.

Berbeda dengan Michael yang secara terang-terangan mengusulkan Banyuwangi dibagi dalam delapan dapil, Made mengaku sejauh ini pihaknya masih mengkaji jumlah dan sebaran masing-masing dapil. ”Kalau soal berapa jumlah dapil yang paling ideal, itu masih kami kaji,” tuturnya.

Seperti diberitakan kemarin, wacana perubahan dapil di Banyuwangi mulai mencuat menjelang Pemilu 2024. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi Ari Mustofa tidak menampik adanya peluang perubahan dapil di kabupaten the Sunrise of Java.

Sebab, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi payung penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengatur secara spesifik pemetaan dapil untuk pemilihan anggota DPRD tingkat kabupaten/kota. ”Yang sudah ditentukan di UU tersebut hanya dapil untuk pemilihan anggota DPR RI dan  DPRD provinsi,” ujarnya.

Berbeda dengan dapil pemilihan DPR RI dan DPRD tingkat provinsi, imbuh Ari, dapil untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten tidak tertutup kemungkinan mengalami perubahan. ”Karena itu, di tahapan penetapan dapil, kami pasti akan mengundang seluruh stakeholder, mulai parpol, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), akademisi, hingga kalangan media, dan lain sebagainya,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/