alexametrics
30.7 C
Banyuwangi
Monday, July 4, 2022

Mal Pelayanan Publik Tingkatkan Pendapatan Pajak

JawaPos.com – Keberadaan Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi mendapat apresiasi Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani. Selain mempermudah masyarakat, Mal Pelayanan Publik tersebut menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan pendapatan nasional dari sektor pajak.

Sri Mulyani datang ke Banyuwangi bersama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sejak Kamis (1/3) hingga Jumat (2/3). Mereka datang untuk memantau kesiapan kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini menyambut delegasi pertemuan tahunan dana moneter internasional dan bank dunia di Bali pada Oktober mendatang.

Di sela kunjungannya, rombongan menteri tersebut menyempatkan diri meninjau Mal Pelayanan Publik Banyuwangi Jumat siang. ”Ini inisiatif yang bagus. Seluruh pelayanan masyarakat berada di satu tempat,” ujar Sri Mulyani.

Saat berada di Mal Pelayanan Publik, Sri Mulyani memantau stan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Dia berbincang langsung dengan warga yang tengah mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP). ”Ini sangat memudahkan masyarakat,” pujinya.

Bukan itu saja, Sri Mulyani juga memantau sejumlah stan pelayanan publik beberapa instansi lain. Sama seperti saat berada di stan kantor KPP Pratama, dia juga berbincang langsung dengan warga yang tengah mengurus perizinan di lokasi tersebut. ”Lagi ngurus apa, Bu? Lama apa tidak ngurusnya, terus berapa biayanya,” tanya dia.

Mendengar pertanyaan sang menteri, perempuan tersebut menyatakan pengurusan di Mal Pelayanan Publik cukup cepat. ”Alhamdulillah tidak lama Bu, pokoknya syarat kita lengkap. Bayarnya ya sesuai aturan Bu, ada yang memang gratis, ada yang pakai retribusi. Itu kan dipasang aturannya,” jawab warga tersebut sambil menunjuk pengumuman detail tentang berbagai layanan yang ada di tempat itu.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Banyuwangi Yunus Darmono mengatakan, pihaknya membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik dalam rangka mendukung program Pemkab Banyuwangi. Khususnya program untuk mempermudah pelayanan publik. ”Di mal pelayanan publik ini kami memberikan pelayanan perpajakan terbatas pada pembuatan NPWP, pencetakan kartu NPWP, pengurusan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan konsultasi perpajakan,” kata dia.

Yunus menambahkan, dengan berbagai layanan yang tersedia, warga yang mengurus perizinan bisa langsung mengurus NPWP di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. ”Harapan kami, semakin banyak warga yang terdaftar NPWP. Dengan demikian, pendapatan pajak akan meningkat. Karena size perpajakannya meningkat, tepatnya jumlah wajib pajaknya lebih banyak,” pungkasnya.

JawaPos.com – Keberadaan Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi mendapat apresiasi Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani. Selain mempermudah masyarakat, Mal Pelayanan Publik tersebut menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan pendapatan nasional dari sektor pajak.

Sri Mulyani datang ke Banyuwangi bersama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sejak Kamis (1/3) hingga Jumat (2/3). Mereka datang untuk memantau kesiapan kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini menyambut delegasi pertemuan tahunan dana moneter internasional dan bank dunia di Bali pada Oktober mendatang.

Di sela kunjungannya, rombongan menteri tersebut menyempatkan diri meninjau Mal Pelayanan Publik Banyuwangi Jumat siang. ”Ini inisiatif yang bagus. Seluruh pelayanan masyarakat berada di satu tempat,” ujar Sri Mulyani.

Saat berada di Mal Pelayanan Publik, Sri Mulyani memantau stan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Dia berbincang langsung dengan warga yang tengah mengurus nomor pokok wajib pajak (NPWP). ”Ini sangat memudahkan masyarakat,” pujinya.

Bukan itu saja, Sri Mulyani juga memantau sejumlah stan pelayanan publik beberapa instansi lain. Sama seperti saat berada di stan kantor KPP Pratama, dia juga berbincang langsung dengan warga yang tengah mengurus perizinan di lokasi tersebut. ”Lagi ngurus apa, Bu? Lama apa tidak ngurusnya, terus berapa biayanya,” tanya dia.

Mendengar pertanyaan sang menteri, perempuan tersebut menyatakan pengurusan di Mal Pelayanan Publik cukup cepat. ”Alhamdulillah tidak lama Bu, pokoknya syarat kita lengkap. Bayarnya ya sesuai aturan Bu, ada yang memang gratis, ada yang pakai retribusi. Itu kan dipasang aturannya,” jawab warga tersebut sambil menunjuk pengumuman detail tentang berbagai layanan yang ada di tempat itu.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Banyuwangi Yunus Darmono mengatakan, pihaknya membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik dalam rangka mendukung program Pemkab Banyuwangi. Khususnya program untuk mempermudah pelayanan publik. ”Di mal pelayanan publik ini kami memberikan pelayanan perpajakan terbatas pada pembuatan NPWP, pencetakan kartu NPWP, pengurusan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan konsultasi perpajakan,” kata dia.

Yunus menambahkan, dengan berbagai layanan yang tersedia, warga yang mengurus perizinan bisa langsung mengurus NPWP di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. ”Harapan kami, semakin banyak warga yang terdaftar NPWP. Dengan demikian, pendapatan pajak akan meningkat. Karena size perpajakannya meningkat, tepatnya jumlah wajib pajaknya lebih banyak,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/