alexametrics
28.1 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

DPRD-Pemkab Situbondo Sahkan RAPBD 2022

SITUBONDO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Situbondo mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, Selasa Selasa (30/11). Enam fraksi yang ada di gedung wakil rakyat tersebut, semuanya menyetujui agar raperda APBD 2022 ditetapkan menjadi peraturan daerah yang difinitif.

Meski demikian, ada sejumlah catatan yang disampaikan kepada pemerintah agar ditindaklanjuti. Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Setidaknya ada tiga point. Yang pertama, pembongkaran dan pemusnahan bangunan sejarah yang masuk dalam satu kawasan cagar budaya di pendapa ke depan bisa menjadi koreksi dan pembelajaran. Apalagi, saat ini sudah masuk dalam ranah hukum.

“Realisasi program kegiatan APBD Tahun 2022 diupayakan untuk tidak terjadi keterlambatan seperti tahun yang lalu, sehingga pelaksanaannya tidak terlalu tergesa–gesa dan hasilnya bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat kabupaten situbondo,” terang Johantono, juru bicara Fraksi PKB.

Demikian juga masalah distribusi pupuk subsidi bagi petani. FPKB meminta pada Pemkab untuk mengkondisikan semua petani dan pendistribusian serta penyalurannya harus dipastikan sampai kepada kios sesuai  E RDKK yang dibutuhkan.  Sehingga, bisa sampai kepada petani sesuai E RDKK.

Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi berterimakasih kepada fraksi-fraksi di DPRD Situbondo karena sudah bisa melaksanakan dan mengesahkan APBD tahun 2022 dengan baik. “Sekali lagi terimakasih atas berbagai kritik dan saran yang diberikan. Tentunya pemerintah akan terus berupaya untuk bisa memperbaiki kinerja ke depan, agar makin lama dan semakin baik,” tegasnya.

Bupati bersyukur persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak melebihi tanggal 30 November 2021. Sebab, jika sampai melewati batas waktu itu, maka maka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

“Ini juga sebagaimana surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. Itu harus kita pedomani,” pungkas Bupati. (mg4/pri/adv)

SITUBONDO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Situbondo mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, Selasa Selasa (30/11). Enam fraksi yang ada di gedung wakil rakyat tersebut, semuanya menyetujui agar raperda APBD 2022 ditetapkan menjadi peraturan daerah yang difinitif.

Meski demikian, ada sejumlah catatan yang disampaikan kepada pemerintah agar ditindaklanjuti. Seperti yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Setidaknya ada tiga point. Yang pertama, pembongkaran dan pemusnahan bangunan sejarah yang masuk dalam satu kawasan cagar budaya di pendapa ke depan bisa menjadi koreksi dan pembelajaran. Apalagi, saat ini sudah masuk dalam ranah hukum.

“Realisasi program kegiatan APBD Tahun 2022 diupayakan untuk tidak terjadi keterlambatan seperti tahun yang lalu, sehingga pelaksanaannya tidak terlalu tergesa–gesa dan hasilnya bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat kabupaten situbondo,” terang Johantono, juru bicara Fraksi PKB.

Demikian juga masalah distribusi pupuk subsidi bagi petani. FPKB meminta pada Pemkab untuk mengkondisikan semua petani dan pendistribusian serta penyalurannya harus dipastikan sampai kepada kios sesuai  E RDKK yang dibutuhkan.  Sehingga, bisa sampai kepada petani sesuai E RDKK.

Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi berterimakasih kepada fraksi-fraksi di DPRD Situbondo karena sudah bisa melaksanakan dan mengesahkan APBD tahun 2022 dengan baik. “Sekali lagi terimakasih atas berbagai kritik dan saran yang diberikan. Tentunya pemerintah akan terus berupaya untuk bisa memperbaiki kinerja ke depan, agar makin lama dan semakin baik,” tegasnya.

Bupati bersyukur persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak melebihi tanggal 30 November 2021. Sebab, jika sampai melewati batas waktu itu, maka maka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

“Ini juga sebagaimana surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. Itu harus kita pedomani,” pungkas Bupati. (mg4/pri/adv)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/