alexametrics
23.8 C
Banyuwangi
Tuesday, July 5, 2022

APBD 2022 Gelontor ADD Rp 170 Miliar

BANYUWANGI – Kabar menggembirakan bagi masyarakat dan pemerintah desa se-Banyuwangi. Bayang-bayang penurunan anggaran alokasi dana desa (ADD) yang sebelumnya sempat mencuat, kini dipastikan tidak akan terealisasi pada tahun depan.

Ya, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, pihak eksekutif dan legislatif telah sepakat menggelontorkan ADD dengan jumlah yang sama dibandingkan tahun 2021. Artinya, total ADD yang bakal digelontorkan bagi 189 desa se-Bumi Blambangan bakal mencapai kurang lebih 170 miliar.

Sebagaimana diketahui, kekhawatiran nominal ADD tahun 2022 yang dialokasikan ke desa-desa di Banyuwangi bakal turun dibandingkan tahun ini sempat dilontarkan para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab).

Penurunan ADD itu berpotensi terjadi lantaran transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diterima Pemkab Banyuwangi tahun 2022 bakal turun. Karena dana transfer turun, maka besaran ADD juga diproyeksi turun. Sebab, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), skema penganggaran ADD adalah sepuluh persen dari total dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena dana perimbangan turun, maka total ADD yang pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp 170 miliar, tahun depan diproyeksi menjadi Rp 147 miliar.

Namun, kabar baik itu akhirnya dilontarkan Bupati Ipuk Fiestiandani. Dia menyatakan, sejak awal pemkab tidak berencana mengurangi nominal ADD, hanya saja, jumlahnya akan disesuaikan dengan tetap mengacu ketentuan sepuluh persen dari dana transfer setelah dikurangi DAK. ”Namun, setelah melalui pembahasan, kami siap menyamakan ADD bagi desa-desa di Banyuwangi tahun 2022 sama dengan ADD tahun ini,” ujarnya.

Ipuk berharap, setelah besaran ADD disamakan dengan tahun 2022 meskipun dana perimbangan turun, desa-desa di Banyuwangi memberikan kinerja terbaik. ”Kami tagih komitmen para kades. Jangan sampai kalau ada masalah kemiskinan, misalnya rumah tidak layak huni, kita (pemkab) yang kena, padahal itu ada di desa. Jangan sampai ada anak tidak bisa sekolah, pemkab juga yang kena,” kata dia.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Mujiono menambahkan, dalam pembahasan APBD, ada beberapa hal yang diajukan DPRD Banyuwangi. Termasuk berkaitan dengan ADD sebagaimana aspirasi para kades.

Berkaitan dengan ADD tersebut, imbuh Mujiono, pihaknya sudah mendapat perintah dari Bupati Ipuk untuk memaksimalkan potensi pendapatan dan mencari kegiatan-kegiatan di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang bisa ditunda untuk dialihkan. Dengan demikian, nominal ADD yang dialokasikan ke desa-desa tidak turun. ”Kami menyisir anggaran di SKPD-SKPD. Kita berusaha maksimal. Alhamdulillah ketemu sehingga nominal ADD tahun depan tetap sama seperti tahun ini,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara bersyukur pembahasan APBD 2022 telah berjalan on the track. Dewan dan TAPD sama-sama memperjuangkan anggaran sesuai dengan tema pembangunan Banyuwangi tahun 2022, yakni Penguatan Sektor Strategis untuk Pemulihan Ekonomi Berbasis Pembangunan Pedesaan. ”Alhamdulillah, ADD tetap kembali seperti 2021. Tidak ada pengurangan. Itu bisa diartikan ADD yang dikucurkan ke desa-desa lebih dari sepuluh persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Askab Anton Sujarwo menyambut baik kebijakan eksekutif dan legislatif tersebut. ”Kami atas nama perwakilan Askab mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati, Pak Sekkab, dan Ketua DPRD Banyuwangi. Kami mengapresiasi kebijakan yang bijak tersebut. Tentu ini semua untuk kepentingan masyarakat desa,” ujarnya.

Anton menambahkan, pihaknya siap mendukung semua program pemkab. Termasuk program pembangunan 2022 yang mengambil tema ”Penguatan Sektor Strategis untuk Pemulihan Ekonomi Berbasis Pembangunan Pedesaan”. 

BANYUWANGI – Kabar menggembirakan bagi masyarakat dan pemerintah desa se-Banyuwangi. Bayang-bayang penurunan anggaran alokasi dana desa (ADD) yang sebelumnya sempat mencuat, kini dipastikan tidak akan terealisasi pada tahun depan.

Ya, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, pihak eksekutif dan legislatif telah sepakat menggelontorkan ADD dengan jumlah yang sama dibandingkan tahun 2021. Artinya, total ADD yang bakal digelontorkan bagi 189 desa se-Bumi Blambangan bakal mencapai kurang lebih 170 miliar.

Sebagaimana diketahui, kekhawatiran nominal ADD tahun 2022 yang dialokasikan ke desa-desa di Banyuwangi bakal turun dibandingkan tahun ini sempat dilontarkan para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab).

Penurunan ADD itu berpotensi terjadi lantaran transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diterima Pemkab Banyuwangi tahun 2022 bakal turun. Karena dana transfer turun, maka besaran ADD juga diproyeksi turun. Sebab, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), skema penganggaran ADD adalah sepuluh persen dari total dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena dana perimbangan turun, maka total ADD yang pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp 170 miliar, tahun depan diproyeksi menjadi Rp 147 miliar.

Namun, kabar baik itu akhirnya dilontarkan Bupati Ipuk Fiestiandani. Dia menyatakan, sejak awal pemkab tidak berencana mengurangi nominal ADD, hanya saja, jumlahnya akan disesuaikan dengan tetap mengacu ketentuan sepuluh persen dari dana transfer setelah dikurangi DAK. ”Namun, setelah melalui pembahasan, kami siap menyamakan ADD bagi desa-desa di Banyuwangi tahun 2022 sama dengan ADD tahun ini,” ujarnya.

Ipuk berharap, setelah besaran ADD disamakan dengan tahun 2022 meskipun dana perimbangan turun, desa-desa di Banyuwangi memberikan kinerja terbaik. ”Kami tagih komitmen para kades. Jangan sampai kalau ada masalah kemiskinan, misalnya rumah tidak layak huni, kita (pemkab) yang kena, padahal itu ada di desa. Jangan sampai ada anak tidak bisa sekolah, pemkab juga yang kena,” kata dia.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Mujiono menambahkan, dalam pembahasan APBD, ada beberapa hal yang diajukan DPRD Banyuwangi. Termasuk berkaitan dengan ADD sebagaimana aspirasi para kades.

Berkaitan dengan ADD tersebut, imbuh Mujiono, pihaknya sudah mendapat perintah dari Bupati Ipuk untuk memaksimalkan potensi pendapatan dan mencari kegiatan-kegiatan di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang bisa ditunda untuk dialihkan. Dengan demikian, nominal ADD yang dialokasikan ke desa-desa tidak turun. ”Kami menyisir anggaran di SKPD-SKPD. Kita berusaha maksimal. Alhamdulillah ketemu sehingga nominal ADD tahun depan tetap sama seperti tahun ini,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara bersyukur pembahasan APBD 2022 telah berjalan on the track. Dewan dan TAPD sama-sama memperjuangkan anggaran sesuai dengan tema pembangunan Banyuwangi tahun 2022, yakni Penguatan Sektor Strategis untuk Pemulihan Ekonomi Berbasis Pembangunan Pedesaan. ”Alhamdulillah, ADD tetap kembali seperti 2021. Tidak ada pengurangan. Itu bisa diartikan ADD yang dikucurkan ke desa-desa lebih dari sepuluh persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Askab Anton Sujarwo menyambut baik kebijakan eksekutif dan legislatif tersebut. ”Kami atas nama perwakilan Askab mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati, Pak Sekkab, dan Ketua DPRD Banyuwangi. Kami mengapresiasi kebijakan yang bijak tersebut. Tentu ini semua untuk kepentingan masyarakat desa,” ujarnya.

Anton menambahkan, pihaknya siap mendukung semua program pemkab. Termasuk program pembangunan 2022 yang mengambil tema ”Penguatan Sektor Strategis untuk Pemulihan Ekonomi Berbasis Pembangunan Pedesaan”. 

Artikel Terkait

Most Read

Minta Bantuan Wajib Tunjukkan KTP

Polisi Patroli ke Dusun Terpencil

Pesta Miras Berujung Persetubuhan

Artikel Terbaru

/