alexametrics
27.7 C
Banyuwangi
Saturday, July 2, 2022

Postur APBD 2023 Bakal Berubah

BANYUWANGI – Postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Banyuwangi bakal mengalami perubahan signifikan. Khususnya pada akun belanja daerah. Akun belanja daerah yang sebelumnya terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, ke depan klasifikasinya akan diubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Rencana perubahan postur APBD tersebut telah disampaikan Bupati Ipuk Fiestiandani kepada para pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi. Tepatnya saat orang nomor satu di lingkup Pemkab Banyuwangi itu menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Jumat lalu (25/2). Jika tidak ada aral, pembahasan raperda tersebut akan dilanjutkan, Selasa (1/3).

Bupati Ipuk mengatakan, keuangan daerah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. ”Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan itu digunakan menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” ujarnya.

Seiring dengan reformasi, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dapat berjalan dengan baik. Di antaranya adalah perubahan di bidang penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah.

Dalam penatausahaan keuangan daerah, kata Ipuk, secara rinci sistem dan prosedur ditetapkan oleh masing-masing daerah. Namun, perbedaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. ”Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisinya dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan,” kata dia.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya reformasi keuangan daerah yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ”Pemerintah daerah perlu beradaptasi dalam mengikuti perubahan tata kelola keuangan daerah dan setiap daerah diharapkan segera membuat peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah,” tutur Ipuk.

Lebih lanjut Ipuk mengatakan, perubahan yang sangat signifikan yaitu pada postur APBD, khususnya pada akun belanja daerah. Sebelumnya, belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan saat ini diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. ”Perubahan komposisi terhadap postur APBD dimaksud tentu disinkronkan dengan PP RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,” jelasnya.

Selain perubahan tersebut, para pemangku jabatan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan daerah juga mengalami perubahan. Khususnya pengaturan lebih rinci tentang wewenang, tugas pokok, dan fungsi setiap pejabat dalam organisasi perangkat daerah, hingga optimalisasi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Perubahan yang ada diharapkan agar keuangan daerah mempunyai manfaat untuk menciptakan masyarakat daerah yang adil, makmur, dan sejahtera. ”Oleh karena itu, pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi,” pungkasnya. 

BANYUWANGI – Postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Banyuwangi bakal mengalami perubahan signifikan. Khususnya pada akun belanja daerah. Akun belanja daerah yang sebelumnya terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, ke depan klasifikasinya akan diubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Rencana perubahan postur APBD tersebut telah disampaikan Bupati Ipuk Fiestiandani kepada para pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi. Tepatnya saat orang nomor satu di lingkup Pemkab Banyuwangi itu menyampaikan nota pengantar rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Jumat lalu (25/2). Jika tidak ada aral, pembahasan raperda tersebut akan dilanjutkan, Selasa (1/3).

Bupati Ipuk mengatakan, keuangan daerah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. ”Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan itu digunakan menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” ujarnya.

Seiring dengan reformasi, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dapat berjalan dengan baik. Di antaranya adalah perubahan di bidang penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah.

Dalam penatausahaan keuangan daerah, kata Ipuk, secara rinci sistem dan prosedur ditetapkan oleh masing-masing daerah. Namun, perbedaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. ”Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisinya dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan,” kata dia.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya reformasi keuangan daerah yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ”Pemerintah daerah perlu beradaptasi dalam mengikuti perubahan tata kelola keuangan daerah dan setiap daerah diharapkan segera membuat peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah,” tutur Ipuk.

Lebih lanjut Ipuk mengatakan, perubahan yang sangat signifikan yaitu pada postur APBD, khususnya pada akun belanja daerah. Sebelumnya, belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sedangkan saat ini diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. ”Perubahan komposisi terhadap postur APBD dimaksud tentu disinkronkan dengan PP RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,” jelasnya.

Selain perubahan tersebut, para pemangku jabatan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan daerah juga mengalami perubahan. Khususnya pengaturan lebih rinci tentang wewenang, tugas pokok, dan fungsi setiap pejabat dalam organisasi perangkat daerah, hingga optimalisasi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Perubahan yang ada diharapkan agar keuangan daerah mempunyai manfaat untuk menciptakan masyarakat daerah yang adil, makmur, dan sejahtera. ”Oleh karena itu, pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/