Selasa, 25 Jan 2022
Radar Banyuwangi
Home / Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Sosialisasi OSS, Komitmen Percepat Integrasi Perizinan

01 Desember 2021, 06: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Sosialisasi OSS, Komitmen Percepat Integrasi Perizinan

LEBIH SEDERHANA: Kepala DPM-PTSP Wawan Yadmadi saat menyosialisasikan OSS RBA dan LKPM, Senin (29/11) di Hall Ketapang Indah Banyuwangi. (Sidrotul Muntoha/RadarBanyuwangi.id)

Share this      

BANYUWANGI – Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni online single submission (OSS). Namun saat ini, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA. 

Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Banyuwangi Wawan Yadmadi saat menyosialisasikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Senin (29/11) di Hall Ketapang Indah Banyuwangi. 

Menurut Wawan Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat integrasi layanan perizinan, baik di pusat maupun daerah agar menjadi lebih sederhana, cepat, dan murah. Adanya RUU Cipta Kerja mendorong semangat penyederhanaan izin melalui penetapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dan tingkat risiko (Risk-Based Approach/RBA) sebagai basis dalam penetapan izin.  

Baca juga: Menkum HAM Yassona: UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko. Semakin tinggi potensi risiko yang dilakukan, maka pengawasan akan semakin ketat serta semakin banyak jenis perizinan yang dibutuhkan. Sedangkan untuk kegiatan berisiko rendah, perizinan dan inspeksi umumnya tidak diperlukan. Dengan adanya pendekatan ini, fokus pemerintah lebih pada kegiatan usaha yang memiliki potensi risiko sangat besar terhadap berbagai aspek.

”Perizinan berusaha berbasis risiko ini dibagi menjadi klasifikasi, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Melalui perubahan dalam integrasi layanan perizinan, diharapkan dapat menarik minat investor menanamkan modalnya. Sehingga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berdampak terbukanya kesempatan kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran,” kata Wawan.

Dalam sosialisasi tersebut, DPM-PTSP juga menyampaikan setiap penanam modal berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala. Mengingat pentingnya penyusunan LKPM ini, DMP-PTSP memberikan pemahaman terhadap kebijakan dan tata cara pengisian LKPM. ”Oleh karenanya kami berharap agar para peserta dapat memanfaatkan kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik mungkin agar kepatuhan dalam menyusun LKPM dapat meningkat ke depannya,” ujar Wawan.

Komitmen pemkab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, menyediakan klinik bisnis di Mal Pelayanan Publik. Diharapkan masyarakat khususnya para investor dan pengusaha dalam mendapatkan pelayanan yang optimal dan memenuhi harapan dan keinginan baik informasi maupun solusi pemecahan masalah bisa melalui klinik bisnis Mal Pelayanan Publik.

Sosialisasi yang bersinergi dengan BKPM ini dibagi menjadi dua kelas. Kelas pertama dihadiri oleh asosiasi yang tergabung dalam PHRI, IWAPI, serta HIPMI. Sedangkan kelas kedua digelar pada Selasa (30/11) dengan peserta pelaku usaha mikro. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Antonio Cornelis SSTP, Mohammad Khoirul Anam SAP, Anang Hadi Priyono SE, dan Dede Abdul Ghany selaku Ketua HIPMI Banyuwangi mengenai apresiasi pengusaha dalam investasi. 

(bw/*/als/JPR)

©2022 PT. JawaPos Group Multimedia