Selasa, 25 Jan 2022
Radar Banyuwangi
Home / Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Hasil Lelang Jabatan Dilantik Bertahap

01 Desember 2021, 10: 30: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Hasil Lelang Jabatan Dilantik Bertahap

SUPER TEAM: Bupati Ipuk memberi ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Dia minta kepada pejabat yang dilantik untuk meningkatkan kinerja. (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Share this      

BUPATI Ipuk Fiestiandani buka suara terkait hasil seleksi terbuka alias lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang digelar Pemkab Banyuwangi sejak bulan lalu. Dia mengakui, di antara tiga posisi yang dilelang, hanya dua pejabat hasil lelang yang dilantik, Senin (29/11).

Dua pejabat hasil lelang yang kemarin dilantik adalah Henik Setyorini dan Nanin Octaviantie. Henik dipercaya sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos-PPKB) dan Nanin ditugaskan sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop-UMP).

Seperti diketahui, Pemkab Banyuwangi menggelar seleksi terbuka JPT Pratama untuk menjaring pegawai negeri sipil (PNS) yang bakal menempati posisi kepala Diskop-UMP, kepala Dinsos-PPKB, dan kepala Dinas Pendidikan (Dispendik). Setelah melalui serangkaian tahap seleksi, panitia seleksi (pansel) berhasil menjaring tiga besar pelamar untuk masing-masing posisi tersebut.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Covid Nataru, Ipuk: Gas dan Rem Harus Diatur

Yang menarik, tiga pelaksana tugas (Plt) kepala SKPD yang jabatannya dilelang, sama-sama melenggang hingga tahap seleksi tingkat akhir tersebut. Mereka adalah Plt Kepala Diskop-UMP Nanien Octaviantie, Plt Kepala Dinsos-PPKB Henik Setyorini, dan Plt Kepala Dispendik Suratno.

Nama-nama tiga besar pelamar itu lantas disodorkan kepada Bupati Ipuk Fiestiandani. Selanjutnya, Bupati Ipuk mengirimkan permohonan rekomendasi penetapan serta pelantikan JPT Pratama hasil seleksi terbuka tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Namun, pada prosesi pelantikan pejabat yang digeber di Pendapa Sabha Swagata Blambangan sore kemarin, ternyata hanya dua di antara tiga pejabat hasil lelang yang dilantik.

Dikonfirmasi berkaitan hal itu, Bupati Ipuk menyatakan bahwa seluruh pejabat hasil seleksi terbuka JPT Pratama akan dilantik secara bertahap. ”Tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada tidak ada kendala. Semuanya berjalan, ketiga-tiganya bisa kita akomodir, tunggu momen yang tepat saja,” ujarnya.

Lebih jauh Ipuk menuturkan, pelantikan pejabat hasil lelang jabatan dilakukan secara bertahap didasari beberapa pertimbangan. Salah satunya karena ada beberapa sektor yang masih berjalan. ”Jadi kami harus menunggu dulu. Mungkin sampai awal tahun depan agar program-program yang sedang berjalan itu tidak terganggu. Kami menunggu saat yang paling tepat,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMP Nanin Octaviantie mengaku siap melaksanakan amanah yang dia emban dengan sebaik-baiknya. ”Insya Allah saya dan teman-teman yang dilantik punya komitmen tinggi dengan amanah yang kami emban,” ujarnya.

Nanin menambahkan, sebagai aparatur pemerintah, dirinya punya tugas melayani masyarakat. Dia pun menyatakan sanggup menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. ”Kami juga punya komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Banyuwangi yang semakin baik, masyarakat yang semakin sejahtera sesuai bidang kerja kami di dinas masing-masing,” kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinsos-PPKB Henik Setyorini mengatakan, pihaknya siap melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya. ”Kami ingin membuat Dinsos-PPKB bisa menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada. Baik yang berkaitan dengan penanganan masalah sosial, pemberdayaan perempuan, dan KB,” ujarnya.

Ditanya terkait penekanan Ipuk untuk mempertahankan super team yang sudah terjalin selama ini, Henik menyatakan siap berkolaborasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan dengan segenap elemen yang ada. ”Dinsos tidak bisa berjalan sendiri. Jika berbicara rumah tidak layak huni, misalnya, kami perlu berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Permukiman (PU-CKPP), dan lain-lain. Jika berbicara penanganan warga tidak mampu yang tengah sakit, kami juga perlu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes). Pun demikian dengan pemberdayaan perempuan, Dinsos-PPKB perlu berkolaborasi dengan Diskop-UMP untuk memberikan pelatihan kewirausahaan dan lain sebagainya,” pungkasnya. 

(bw/sgt/aif/als/JPR)

©2022 PT. JawaPos Group Multimedia