alexametrics
27.8 C
Banyuwangi
Monday, July 4, 2022

Semoga Prakteknya Seusai, Setelah Perbup Rampung

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Dinas Perhubungan Banyuwangi akhirnya menuntaskan finalisasi draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengangkutan Barang kemarin (29/9).

Rapat koordinasi (rakor) finalisasi pembahasan draf Perbup itu dipimpin langsung oleh Kasi Angkutan dan Pengendalian Operasional Keselamatan (Dalops) Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi Tanto Sujono. Draf Perbup yang dibahas tersebut di antaranya mengatur penggunaan kendaraan angkutan barang.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi Dwi Yanto mengatakan, usai finalisasi draf Perbup tentang pengangkutan barang, selanjutnya dikoordinasikan dan diserahkan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Banyuwangi untuk dilaksanakan pembahasan dan penajaman pasal per pasal dan ayat per ayat. Hal itu untuk memudahkan pembahasan dan persetujuan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya diundangkan Pemkab Banyuwangi.

Namun demikian, sebelum melakukan pembahasan draf finalisasi Perbup tersebut, pihaknya juga telah melakukan sejumlah tahapan. Di antaranya yakni proses verifikasi final dengan meminta saran dan masukan terutama dari stakeholder Kementerian Perhubungan RI. Di antaranya Unit Pelaksana teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UPT P3 LLAJ) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XI Jawa Timur Kementerian Perhubungan RI melalui UPT Penimbangan Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalibaru.

”Hal ini dilakukan pada prinsip kehati-hatian untuk memastikan agar tidak terdapat duplikasi pasal dan/atau ayat yang identik serta memastikan tidak terdapat pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya,” jelas Dwi Yanto.

Dalam draf Perbup tersebut, terdapat 9 bab dan 22 pasal. Beberapa isinya mengatur mulai ketentuan umum, ruang lingkup, tujuan, ketentuan muatan barang, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi dan pembiayaan.

Sejumlah sanksi dalam Perbup tersebut disebutkan, jika pelanggaran terhadap daya angkut muatan yang melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI), tim pengawasan dapat memindahkan muatan barang yang melebihi JBI. Pemindahan muatan barang dan kerusakan sebagai akibat yang ditimbulkan atas pemindahan muatan barang menjadi tanggung jawab perusahaan atau pelaku usaha.

Tidak itu saja, dalam hal  pelanggaran terhadap dimensi mobil barang yang tidak sesuai  dengan tanda bukti lulus uji, Dinas Perhubungan memerintahkan normalisasi. Pelaksanaan normalisasi mobil barang dilakukan tetap dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Sementara dalam hal pengawasan, jelas Dwi Yanto, yakni melalui pemeriksaan angkutan barang di jalan dengan melibatkan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nantinya, dilakukan upaya pencegahan melalui penggunaan alat timbangan yang dapat dipasang secara tidak tetap atau yang dapat dipindahkan pada area kegiatan penambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Pemerintah desa dapat melakukan pemasangan portal pada pintu masuk atau pintu keluar secara tetap pada area kegiatan penambangan, kehutanan, dan perkebunan. Pemasangan portal dilakukan pada mobil barang sebelum melalui ruas jalan kabupaten. ”Sekali lagi ini masih draf, yang selanjutnya kami serahkan pada Bagian Hukum untuk dilaksanakan pembahasan dan penajaman agar memudahkan pembahasan dan persetujuan di tingkat provinsi, untuk selanjutnya diundangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,” tandas Dwi Yanto.

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Dinas Perhubungan Banyuwangi akhirnya menuntaskan finalisasi draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengangkutan Barang kemarin (29/9).

Rapat koordinasi (rakor) finalisasi pembahasan draf Perbup itu dipimpin langsung oleh Kasi Angkutan dan Pengendalian Operasional Keselamatan (Dalops) Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi Tanto Sujono. Draf Perbup yang dibahas tersebut di antaranya mengatur penggunaan kendaraan angkutan barang.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi Dwi Yanto mengatakan, usai finalisasi draf Perbup tentang pengangkutan barang, selanjutnya dikoordinasikan dan diserahkan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Banyuwangi untuk dilaksanakan pembahasan dan penajaman pasal per pasal dan ayat per ayat. Hal itu untuk memudahkan pembahasan dan persetujuan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya diundangkan Pemkab Banyuwangi.

Namun demikian, sebelum melakukan pembahasan draf finalisasi Perbup tersebut, pihaknya juga telah melakukan sejumlah tahapan. Di antaranya yakni proses verifikasi final dengan meminta saran dan masukan terutama dari stakeholder Kementerian Perhubungan RI. Di antaranya Unit Pelaksana teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UPT P3 LLAJ) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XI Jawa Timur Kementerian Perhubungan RI melalui UPT Penimbangan Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalibaru.

”Hal ini dilakukan pada prinsip kehati-hatian untuk memastikan agar tidak terdapat duplikasi pasal dan/atau ayat yang identik serta memastikan tidak terdapat pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya,” jelas Dwi Yanto.

Dalam draf Perbup tersebut, terdapat 9 bab dan 22 pasal. Beberapa isinya mengatur mulai ketentuan umum, ruang lingkup, tujuan, ketentuan muatan barang, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi dan pembiayaan.

Sejumlah sanksi dalam Perbup tersebut disebutkan, jika pelanggaran terhadap daya angkut muatan yang melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI), tim pengawasan dapat memindahkan muatan barang yang melebihi JBI. Pemindahan muatan barang dan kerusakan sebagai akibat yang ditimbulkan atas pemindahan muatan barang menjadi tanggung jawab perusahaan atau pelaku usaha.

Tidak itu saja, dalam hal  pelanggaran terhadap dimensi mobil barang yang tidak sesuai  dengan tanda bukti lulus uji, Dinas Perhubungan memerintahkan normalisasi. Pelaksanaan normalisasi mobil barang dilakukan tetap dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Sementara dalam hal pengawasan, jelas Dwi Yanto, yakni melalui pemeriksaan angkutan barang di jalan dengan melibatkan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nantinya, dilakukan upaya pencegahan melalui penggunaan alat timbangan yang dapat dipasang secara tidak tetap atau yang dapat dipindahkan pada area kegiatan penambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Pemerintah desa dapat melakukan pemasangan portal pada pintu masuk atau pintu keluar secara tetap pada area kegiatan penambangan, kehutanan, dan perkebunan. Pemasangan portal dilakukan pada mobil barang sebelum melalui ruas jalan kabupaten. ”Sekali lagi ini masih draf, yang selanjutnya kami serahkan pada Bagian Hukum untuk dilaksanakan pembahasan dan penajaman agar memudahkan pembahasan dan persetujuan di tingkat provinsi, untuk selanjutnya diundangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,” tandas Dwi Yanto.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/