alexametrics
27.6 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Minta Program Pertanian Lebih Konkret

BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sedang mematangkan konsep rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Abdullah Azwar Anas tahun 2017. Jika tidak ada aral, rekomendasi tersebut akan disampaikan pada rapat paripurna yang digelar Rabu besok (2/5).

Rekomendasi itu, sebagai tindak lanjut dari penyampaian nota penjelasan LKPj Bupati Abdullah Azwar Anas pada rapat paripurna DPRD pada Maret lalu (5/3). Dalam laporan itu, Anas membeber realisasi penerimaan dan belanja daerah selama tahun lalu.

Selain itu, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Anas untuk memaparkan capaian penyelenggaraan dan kinerja kerja Pemkab Banyuwangi. Selama tahun lalu, kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini berhasil menunjukkan kinerja mentereng, salah satunya di bidang pengendalian inflasi. Bukan itu saja, selama periode yang sama, Banyuwangi menyabet 18 penghargaan tingkat regional hingga nasional.

Setelah mendengarkan pemaparan LKPj Bupati, empat komisi di DPRD Banyuwangi melakukan rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerjanya. Selanjutnya, masing-masing komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan pada forum rapat paripurna internal dewan pada Jumat (27/4).

Menindaklanjuti laporan masing-masing komisi, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menggelar rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi kemarin (30/4). ”Hari ini (kemarin) kami mengundang pimpinan fraksi untuk menyampaikan masukan terkait LKPj bupati tahun 2017,” ujarnya.

Made mengaku tidak ada hal istimewa yang disampaikan para pimpinan dewan dan pimpinan fraksi dalam rapat tersebut. ”Hanya saja, teman-teman menginginkan ada program yang lebih konkret di bidang pertanian,” kata politikus PDIP tersebut.

Selain itu, imbuh Made, pimpinan dewan dan pimpinan fraksi juga menyorot masalah pasar modern yang ada di Bumi Blambangan. ”Kami ingin perda terkait pasar modern dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pasar modern yang tidak berizin harus ditertibkan, karena ini terkait dengan Yu Nah dan Yu Tun,” ujarnya.

Made menambahkan, rekomendasi DPRD terkait LKPj Bupati Tahun 2017 akan disampaikan secara resmi melalui rapat paripurna. ”Rapat paripurna akan digelar Rabu,” tambahnya. (sgt/afi)

BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sedang mematangkan konsep rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Abdullah Azwar Anas tahun 2017. Jika tidak ada aral, rekomendasi tersebut akan disampaikan pada rapat paripurna yang digelar Rabu besok (2/5).

Rekomendasi itu, sebagai tindak lanjut dari penyampaian nota penjelasan LKPj Bupati Abdullah Azwar Anas pada rapat paripurna DPRD pada Maret lalu (5/3). Dalam laporan itu, Anas membeber realisasi penerimaan dan belanja daerah selama tahun lalu.

Selain itu, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Anas untuk memaparkan capaian penyelenggaraan dan kinerja kerja Pemkab Banyuwangi. Selama tahun lalu, kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini berhasil menunjukkan kinerja mentereng, salah satunya di bidang pengendalian inflasi. Bukan itu saja, selama periode yang sama, Banyuwangi menyabet 18 penghargaan tingkat regional hingga nasional.

Setelah mendengarkan pemaparan LKPj Bupati, empat komisi di DPRD Banyuwangi melakukan rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerjanya. Selanjutnya, masing-masing komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan pada forum rapat paripurna internal dewan pada Jumat (27/4).

Menindaklanjuti laporan masing-masing komisi, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menggelar rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi kemarin (30/4). ”Hari ini (kemarin) kami mengundang pimpinan fraksi untuk menyampaikan masukan terkait LKPj bupati tahun 2017,” ujarnya.

Made mengaku tidak ada hal istimewa yang disampaikan para pimpinan dewan dan pimpinan fraksi dalam rapat tersebut. ”Hanya saja, teman-teman menginginkan ada program yang lebih konkret di bidang pertanian,” kata politikus PDIP tersebut.

Selain itu, imbuh Made, pimpinan dewan dan pimpinan fraksi juga menyorot masalah pasar modern yang ada di Bumi Blambangan. ”Kami ingin perda terkait pasar modern dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pasar modern yang tidak berizin harus ditertibkan, karena ini terkait dengan Yu Nah dan Yu Tun,” ujarnya.

Made menambahkan, rekomendasi DPRD terkait LKPj Bupati Tahun 2017 akan disampaikan secara resmi melalui rapat paripurna. ”Rapat paripurna akan digelar Rabu,” tambahnya. (sgt/afi)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/