SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna Rabu (11/11). Agenda utama rapat kali ini adalah persetujuan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim tahun 2027.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono didampingi Ketua DPRD Jatim M Musyafak serta Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono dan Hidayat bersama anggota DPRD Jatim lainnya. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hadir bersama Wakil Gubernur (Wagub) Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, serta jajaran kepala perangkat daerah Pemprov Jatim.
Persetujuan atas APBD Jatim ditandai dengan penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD Jatim dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Dalam APBD Jatim 2027 yang telah disetujui bersama tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 26,54 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 27,63 triliun.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, mengatakan, seluruh fraksi DPRD Jatim telah menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Ia berharap berbagai saran, masukan, dan harapan yang disampaikan fraksi-fraksi dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim.
“Seluruh fraksi di DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Semua saran, masukan, dan harapan fraksi-fraksi agar segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim,” ujarnya.
Gubernur Khofifah menyampaikan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur. Prioritas tersebut meliputi percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan infrastruktur konektivitas, peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, serta penguatan mutu pendidikan.
Selain itu, prioritas pembangunan juga mencakup peningkatan derajat kesehatan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemeliharaan keharmonisan masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup.
Dengan disetujuinya APBD 2027, sinergi antara Pemprov Jatim dan DPRD Jatim diharapkan terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
“Raperda yang telah disetujui bersama ini akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 hari sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan evaluasi,” pungkasnya. (adv/sgt)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
