Harjaba ke-255, Banyuwangi Tebar Diskon PBB hingga 90 Persen, Ini Rinciannya

RADAR BANYUWANGI – Wajib pajak di Banyuwangi punya kesempatan mengurangi beban pembayaran pajak daerah menjelang akhir 2026. Memperingati Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-255, Pemkab Banyuwangi menggelar program diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 90 persen, potongan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 10 persen, sekaligus menghapus denda administrasi PBB-P2. Program yang berlangsung Oktober hingga Desember 2026 ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan beban lebih ringan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, program keringanan pajak tersebut diberikan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Harjaba ke-255. Masyarakat diimbau memanfaatkan periode program sebelum berakhir pada penghujung tahun.

"Program ini berlaku sejak Oktober sampai Desember. Manfaatkan program ini sebaik-baiknya. Pajak kuat, Banyuwangi hebat," ujarnya melalui unggahan Instagram resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi.

Diskon PBB hingga 90 Persen, Ini Rinciannya

Program keringanan PBB-P2 berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026. Selain pembebasan denda sanksi administrasi, Pemkab Banyuwangi memberikan potongan pokok pajak berdasarkan tahun ketetapan pajak.

Besaran diskon dibuat berjenjang. Semakin lama tahun pajak yang menjadi kewajiban, semakin besar potongan yang diberikan.

Berikut rincian diskon pokok PBB-P2:

• 90 persen untuk tahun pajak 1994–2012.

• 40 persen untuk tahun pajak 2013–2017.

• 20 persen untuk tahun pajak 2018–2022.

• 5 persen untuk tahun pajak 2023–2025.

Dengan skema tersebut, wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB dari periode 1994 hingga 2012 berkesempatan memperoleh potongan pokok hingga 90 persen. Sementara itu, denda administrasi PBB-P2 dibebaskan selama periode program berlangsung.

Kebijakan ini sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak lama tanpa terbebani akumulasi denda administrasi.

BPHTB Dipangkas 10 Persen hingga Akhir Tahun

Tak hanya PBB-P2, Pemkab Banyuwangi juga memberikan keringanan untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Diskon BPHTB sebesar 10 persen berlaku mulai 1 November hingga 31 Desember 2026. Potongan ini diberikan untuk seluruh jenis perolehan atau peralihan hak atas tanah dan bangunan, kecuali perolehan melalui waris dan hibah wasiat.

Namun, terdapat ketentuan khusus yang perlu diperhatikan masyarakat. Pengurangan BPHTB hanya diberikan satu kali selama masa program untuk setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Diskon juga berlaku pada transaksi yang pertama kali dibayarkan melalui Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB yang telah mendapatkan persetujuan.

Artinya, masyarakat yang berencana melakukan transaksi perolehan atau peralihan hak atas tanah dan bangunan perlu memperhatikan waktu pembayaran serta ketentuan administrasi agar dapat memanfaatkan potongan tersebut.

Melalui program Harjaba ke-255 ini, Pemkab Banyuwangi memberikan dua jenis insentif pajak dengan mekanisme berbeda. Keringanan PBB-P2 menyasar pembayaran pokok pajak berdasarkan tahun ketetapan sekaligus pembebasan denda administrasi. Sementara diskon BPHTB diberikan untuk transaksi tertentu dengan potongan 10 persen.

Masyarakat diimbau tidak melewatkan periode program yang berakhir pada 31 Desember 2026. Dengan memanfaatkan keringanan tersebut, wajib pajak dapat mengurangi beban pembayaran sekaligus menuntaskan kewajiban pajak daerah menjelang pergantian tahun. (sgt)