Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bapemperda DPRD Banyuwangi Usulkan Dua Raperda Dibahas Bulan Ini

A
Penulis: Agung Sedana❯
Ketua DPRD I Made Cahyana Negara didampingi Plt Bupati Sugirah mengetuk palu sebagai tanda pengesahan Propemperda 2025 pada forum rapat paripurna dewan November 2024 lalu.
Ketua DPRD I Made Cahyana Negara didampingi Plt Bupati Sugirah mengetuk palu sebagai tanda pengesahan Propemperda 2025 pada forum rapat paripurna dewan November 2024 lalu.

RADAR BANYUWANGI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi bersiap membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda) pada Maret ini.


Advertisement

Dua raperda tersebut meliputi raperda tentang perlindungan pekerja migran asal Banyuwangi serta raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi Ahmad Masrohan mengatakan, dua raperda tersebut merupakan usulan eksekutif dan inisiatif dewan.

Raperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD merupakan usul eksekutif, sedangkan raperda tentang perlindungan pekerja migran Indonesia asal Banyuwangi merupakan usul DPRD.

Advertisement

Masrohan menuturkan, dua raperda tersebut merupakan bagian dari rancangan produk hukum tertinggi daerah prioritas tahun ini.

”Keduanya akan kami usulkan untuk segera dibahas,” ujarnya.

Menurut Masrohan, saat ini Bapemperda masih harus menunggu harmonisasi terlebih dahulu.

Advertisement

Harmonisasi harus dilakukan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jatim dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

”Kedua raperda dalam tahap pengkajian untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Saat ini Bapemperda masih menunggu hasilnya,” tuturnya.

Masrohan menyebut, Bapemperda senantiasa akan mengawal proses harmonisasi tersebut.

Sebab, DPRD Banyuwangi ingin menerapkan asas-asas hukum yang berlaku untuk memastikan tidak ada poin yang bertabrakan dengan aturan di atasnya. 

”Ada keseteraan undang-undang yang berkembang, kemudian ada tuntutan kebutuhan masyarakat. Jadi, itu yang menjadi fondasi kami selaku Bapemperda untuk mengawal produk ini betul-betul bermutu dan berkualitas,” tegasnya.

Dengan mekanisme ini, Masrohan berharap perda yang dihasilkan benar-benar bermutu dan berkualitas.

Untuk itu, penyusunannya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan perundang-undangan. 

”Sehingga, ke depan tidak ada gugatan atau dipersoalkan pihak lain. Karena perda yang dihasilkan sudah diharmonisasi sesuai tata baku standar penyusunan,” pungkasnya. (cw4/sgt/c1)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Pansus IV DPRD Banyuwangi menuntaskan pembahasan raperda pendidikan yang mencakup sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengaturan dana BOS.

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi memfinalisasi Raperda PPHD, menghapus klausul 15 hari, dan memastikan aturan produk hukum daerah selaras regulasi nasional.

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Partai Gerindra memecat Asrila Diska Rimunda terkait kasus narkoba. Fraksi Gerindra Banyuwangi masih menunggu surat resmi dari DPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer