Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Banyuwangi Prioritaskan Kualitas Dibanding Kuantitas Raperda

G
(Dari kiri) Bupati Ipuk Fiestiandani bersama Ketua DPRD I Made Cahyana Negara dan tiga wakil ketua dewan, M. Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto, dan Ruliyono mengikuti paripurna beberapa waktu lalu.
(Dari kiri) Bupati Ipuk Fiestiandani bersama Ketua DPRD I Made Cahyana Negara dan tiga wakil ketua dewan, M. Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto, dan Ruliyono mengikuti paripurna beberapa waktu lalu.

Jawa Pos Radar Banyuwangi – Sebagai bagian dari Pemkab Banyuwangi, DPRD mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten ujung timur Pulau Jawa.


Advertisement

Peran itu tak hanya diwujudkan dengan melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan, tetapi juga fungsi pembentukan peraturan daerah (perda).

Berkaitan fungsi pembentukan perda, DPRD Banyuwangi mulai bersiap menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono menyebut, pihaknya lebih menekankan kualitas daripada kuantitas rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan dibahas tahun depan.

Advertisement

Seperti yang tercermin pada setiap pelaksanaan rapat bersama para ketua fraksi di lingkup DPRD Banyuwangi. Setiap pelaksanaan rapat, dewan selalu menekankan pengusulan raperda yang berkualitas.

”Dalam setiap rapat bersama yang kami gelar, selalu memperhatikan usulan raperda yang akan dibahas pada 2024 mendatang. Terutama raperda yang memiliki manfaat lebih besar bagi masyarakat luas,” jelas Ruliyono.

Dia mengatakan, raperda yang akan dibahas pada 2024 mendatang bersifat prioritas alias benar-benar dibutuhkan berdasar kondisi masyarakat Bumi Blambangan saat ini. Misalnya, raperda tentang perlindungan pegawai migran Indonesia (PMI).

Advertisement

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah usul raperda harus dipastikan sesuai dengan kebijakan terbaru. Artinya, raperda yang diusulkan tidak menyalahi aturan di atasnya sehingga dapat direalisasikan.

”Proses pembahasan raperda sampai disahkan itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jadi, kalau tidak dapat disahkan, maka berpotensi merugikan keuangan daerah,” tegas Ruliyono.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi mengakui adanya salah satu raperda yang tidak dapat dilanjutkan. Yaitu, raperda tentang pengakuan dan perlindungan adat Oseng.

Alasan utama gagalnya raperda tersebut untuk diharmonisasi karena dinilai bersifat diskriminatif. Sedangkan raperda yang diajukan harus bersifat universal agar menjadi payung hukum yang bersifat kolektif.

Sofiandi menjelaskan, penyusunan regulasi harus bersifat universal atau umum. Yakni, mengacu terhadap petunjuk teknis yang berlaku seperti tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

”Jadi, beberapa perancang menyimpulkan materi raperda berbau diskriminatif. Keberadaan adat dan budaya di Banyuwangi ada banyak, tidak hanya Oseng. Ada Jawa, Madura, Arab, dan lainnya. Sehingga, perumusan perda harus ke ruang lingkup tersebut,” pungkasnya. (rei/sgt/c1)

Advertisement
Editor : Ali Sodiqin
Sumber : Jawa Pos Radar Banyuwangi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Pansus IV DPRD Banyuwangi menuntaskan pembahasan raperda pendidikan yang mencakup sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengaturan dana BOS.

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi memfinalisasi Raperda PPHD, menghapus klausul 15 hari, dan memastikan aturan produk hukum daerah selaras regulasi nasional.

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Partai Gerindra memecat Asrila Diska Rimunda terkait kasus narkoba. Fraksi Gerindra Banyuwangi masih menunggu surat resmi dari DPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer