Perda No 1/2015 dan Perda 4/2011 Dicabut, DPRD Banyuwangi Sahkan Raperda Perlindungan Nelayan

RadarBanyuwangi.id – Kerja DPRD Banyuwangi memacu penuntasan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) kembali membuahkan hasil manis.
Yang terbaru, dewan mengesahkan dua raperda usul eksekutif, yakni raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta raperda tentang pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan Perda Nomor 4 Tahun 2011.
Pengesahan dua rancangan produk hukum tertinggi daerah tersebut dilakukan dalam forum rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono didampingi wakil ketua dewan yang lain, yakni M. Ali Mahrus pada Kamis sore (14/9).
Sedangkan dari unsur eksekutif, hadir langsung Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati (Wabup) Sugirah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Arief Setiawan, Asisten Perekonomian Pembangunan Dwi Yanto, dan sejumlah Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dalam sambutannya, Ipuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh kalangan yang terlibat dalam penyusunan raperda hingga disahkan menjadi perda.
”Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras selama pembahasan sampai dengan pengesahan terhadap dua raperda tersebut,” ujarnya.
Ipuk mengatakan, pengesahan perda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah salah satu bentuk upaya Pemkab Banyuwangi dalam meningkatkan pengembangan potensi maritim Bumi Blambangan.
Dengan demikian, diharapkan perekonomian masyarakat nelayan semakin meningkat.
”Pembentukan raperda perlindungan dan pemberdayaan nelayan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat, utamanya untuk para nelayan di Banyuwangi,” ujar Ipuk.
Sekadar diketahui, rapat paripurna sempat ditunda sekitar jam. Sebab, jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum, yakni minimal 34 anggota.
Sedangkan saat paripurna hendak digelar, jumlah anggota dewan yang hadir langsung di ruang rapat ”hanya” 27 orang.
Akibatnya, pelaksanaan rapat paripurna digelar secara hybrid. Selain 27 anggota dewan yang hadir langsung, ada sebagian anggota lain yang mengikuti paripurna secara daring melalui sambungan Zoom Meeting.
”Alhamdulillah, setelah dihubungi untuk mengikuti Zoom, sekitar 49 anggota yang mengikutinya dan itu sudah sah,” ujar Ruliyono.
Ruliyono menambahkan, kinerja DPRD tidak dapat dilihat hanya dari kehadiran anggota dewan saat forum. Melainkan dari progres pembahasan raperda hingga disahkan menjadi perda.
”Kinerja DPRD ditentukan dari berapa banyak perda yang diagendakan dengan eksekutif dari target yang ditentukan,” pungkasnya. (rei/sgt/c1)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




