Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perda No 1/2015 dan Perda 4/2011 Dicabut, DPRD Banyuwangi Sahkan Raperda Perlindungan Nelayan

G
HASIL PEMBAHASAN: (Dari kiri) Wabup Sugirah, Bupati Ipuk, serta ddua Wakil Ketua DPRD Ruliyono dan M. Ali Mahrus mengikuti rapat paripurna pengesahan dua raperda di kantor dewan pada Kamis sore (14/9)
HASIL PEMBAHASAN: (Dari kiri) Wabup Sugirah, Bupati Ipuk, serta ddua Wakil Ketua DPRD Ruliyono dan M. Ali Mahrus mengikuti rapat paripurna pengesahan dua raperda di kantor dewan pada Kamis sore (14/9)

RadarBanyuwangi.id – Kerja DPRD Banyuwangi memacu penuntasan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) kembali membuahkan hasil manis.


Advertisement

Yang terbaru, dewan mengesahkan dua raperda usul eksekutif, yakni raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta raperda tentang pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan Perda Nomor 4 Tahun 2011.

Pengesahan dua rancangan produk hukum tertinggi daerah tersebut dilakukan dalam forum rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono didampingi wakil ketua dewan yang lain, yakni M. Ali Mahrus pada Kamis sore (14/9).

Sedangkan dari unsur eksekutif, hadir langsung Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati (Wabup) Sugirah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Arief Setiawan, Asisten Perekonomian Pembangunan Dwi Yanto, dan sejumlah Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Advertisement

Dalam sambutannya, Ipuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh kalangan yang terlibat dalam penyusunan raperda hingga disahkan menjadi perda.

”Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras selama pembahasan sampai dengan pengesahan terhadap dua raperda tersebut,” ujarnya.

Ipuk mengatakan, pengesahan perda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah salah satu bentuk upaya Pemkab Banyuwangi dalam meningkatkan pengembangan potensi maritim Bumi Blambangan.

Advertisement

Dengan demikian, diharapkan perekonomian masyarakat nelayan semakin meningkat.

”Pembentukan raperda perlindungan dan pemberdayaan nelayan diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat, utamanya untuk para nelayan di Banyuwangi,” ujar Ipuk.

Sekadar diketahui, rapat paripurna sempat ditunda sekitar jam. Sebab, jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum, yakni minimal 34 anggota.

Sedangkan saat paripurna hendak digelar, jumlah anggota dewan yang hadir langsung di ruang rapat ”hanya” 27 orang.

Akibatnya, pelaksanaan rapat paripurna digelar secara hybrid. Selain 27 anggota dewan yang hadir langsung, ada sebagian anggota lain yang mengikuti paripurna secara daring melalui sambungan Zoom Meeting.

”Alhamdulillah, setelah dihubungi untuk mengikuti Zoom, sekitar 49 anggota yang mengikutinya dan itu sudah sah,” ujar Ruliyono.

Ruliyono menambahkan, kinerja DPRD tidak dapat dilihat hanya dari kehadiran anggota dewan saat forum. Melainkan dari progres pembahasan raperda hingga disahkan menjadi perda.

”Kinerja DPRD ditentukan dari berapa banyak perda yang diagendakan dengan eksekutif dari target yang ditentukan,” pungkasnya. (rei/sgt/c1)

Advertisement
Editor : Ali Sodiqin
Sumber : Jawa Pos Radar Banyuwangi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Raperda Pendidikan Banyuwangi Tuntas Dibahas, Sekolah Swasta hingga Madrasah Ikut Disasar

Pansus IV DPRD Banyuwangi menuntaskan pembahasan raperda pendidikan yang mencakup sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga pengaturan dana BOS.

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi Finalisasi Raperda Produk Hukum Daerah, Klausul 15 Hari Dihapus

Pansus II DPRD Banyuwangi memfinalisasi Raperda PPHD, menghapus klausul 15 hari, dan memastikan aturan produk hukum daerah selaras regulasi nasional.

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Gerindra Pecat Asrila Diska, Fraksi di DPRD Banyuwangi Belum Terima Surat

Mahkamah Partai Gerindra memecat Asrila Diska Rimunda terkait kasus narkoba. Fraksi Gerindra Banyuwangi masih menunggu surat resmi dari DPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer